Rabu, 11 September 2019

Polisi, Jaksa, Hakim, dan Kemenkumham Deklarasikan Sinergi Bantuan Hukum

Sayangnya belum ada target waktu yang jelas soal kapan akan tuntas.
Normand Edwin Elnizar
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, M.Yunus Affan membacakan deklarasi sinergi bantuan hukum didampingi perwakilan instansi pemangku kepentingan lainnya dalam Konferensi Nasional Bantuan Hukum 2 di Bali, Rabu (11/9).

Benang kusut persoalan bantuan hukum pemerintah tampak mulai terurai. Para pemangku kepentingan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung mulai duduk bersama serta mendeklarasikan komitmen sinergi hingga integrasi bantuan hukum. Hal tersebut terjadi pada rangkaian Konferensi Nasional Bantuan Hukum II yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Denpasar, Bali, Rabu (11/9).

 

Mohamad Yunus Affan (Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Kementerian Hukum Dan Ham RI), Brigjen Polisi Daniel T.M. Silitonga (Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia), Idianto (Kepala Kejaksaan Tinggi Bali), dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo (Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia) hadir bersama membacakan tujuh poin deklarasi tersebut. Masing-masing mewakili instansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.

 

“Kami akan memetakan masalah hasil dari rangkaian konferensi ini, ini prioritas nasional,” kata Yunus selaku Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN kepada Hukumonline. Ia menyebutkan bahwa konferensi kedua ini adalah lanjutan dari konferensi sebelumnya di Jakarta pada bulan Agustus.

 

Konferensi Nasional Bantuan Hukum I berfokus untuk menampung saran dan rekomendasi utuh dari perwakilan organisasi bantuan hukum se-Indonesia. Sementara Konferensi Nasional Bantuan Hukum II lebih banyak dihadiri para birokrat pemangku kepentingan yang akan merumuskan saran dan rekomendasi tersebut ke dalam bentuk kebijakan publik.

 

Konferensi ini berlangsung 10-13 September 2019. Tema yang dibahas meliputi peningkatan kualitas standar layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan jumlah dan sebaran oraganisasi bantuan hukum, perluasan cakupan kegiatan bantuan hukum, dan sinergi penyelenggara bantuan hukum.

 

“Mari kita bekerja sama, di 7800 Polsek kami ada banyak yang butuh bantuan hukum, deklarasi itu baru untaian kata-kata indah, implementasi di lapangan kita perlu hadir untuk menolong saudara-saudara kita,” ujar Brigjen Polisi Daniel T.M. Silitonga usai deklarasi.

 

Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Idianto mengungkapkan hal yang sama. Keduanya siap bersinergi untuk membentuk sistem bantuan hukum yang terintegrasi. Sistem bantuan hukum di Indonesia mulai ditata ulang sejak terbitnya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Peran negara dalam memberikan subsidi diatur secara tegas dan sistematis.

 

Baca:

 

Delapan tahun berjalan, masih banyak kekurangan dalam implementasi amanat UU Bantuan Hukum. Bahkan Mahkamah Agung yang telah lama menyediakan layanan pro deo kembali menerbitkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang cenderung tumpang tindih dengan layanan bantuan hukum.

 

Pada saat yang sama, pihak kepolisian mengaku masih kesulitan mengakses layanan bantuan hukum untuk kepentingan tersangka dalam penyidikan. Daniel malah berbagi kisah ironis kalangan polisi yang konon rela berpatungan demi membayar jasa advokat bagi tersangka miskin.

 

Kusutnya sistem bantuan hukum nasional ini menjadi tanda tanya besar mengenai perencanaan nasional untuk pemenuhan hak warga negara. Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prahesti Pandanwangi menjelaskan kepada Hukumonline saat diminta konfirmasi usai deklarasi.

 

“Proses perencanaan itu dilakukan bersama-sama, kami tidak bisa melakukannya secara otoriter,” kata Prahesti. Ia mengakui bahwa Bappenas memang ikut bertanggung jawab untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan nasional. Namun keputusan akhir akan diambil dengan kesepakatan lintas instansi terutama yang akan menjadi eksekutor.

 

Prahesti meyakinkan bahwa penataan program bantuan hukum nasional adalah bagian dari prioritas nasional. Terlebih lagi Indonesia berkomitmen memenuhi Sustainable Development Goals(SDGs) yang ditentukan bersama dalam Persatuan Bangsa-Bangsa. Ia menjelaskan berbagai kekurangan yang ada harus dilihat sebagai proses bertahap. “Namanya pembangunan ya memang masih terus berproses,” ujarnya.

 

Belum Ada Target Waktu

Sayangnya Prahesti mengakui belum ada target waktu yang jelas untuk menuntaskan penataan sistem bantuan hukum nasional agar terintegrasi secara utuh dengan kualitas memuaskan. Ia hanya berharap bisa selesai paling lama di akhir periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2024.

 

Yunus Affan sebagai pihak yang terlibat di tingkat teknis pun mengungkapkan hal yang sama. “Sulit membuat target waktu, mudah-mudahan sebelum tahun 2021 saat akhir periode pendanaan bantuan hukum saat ini,” kata Yunus menjelaskan. Ia hanya menjanjikan pihak BPHN akan lebih proaktif bekerja sama dengan instansi lain yang terlibat dalam penyelenggaraan bantuan hukum sejak deklarasi kali ini.

 

Diani Sadawati, staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang ikut hadir dalam acara ikut memberikan pendapatnya. Secara meyakinkan ia menegaskan bahwa sinergi layanan bantuan hukum menjadi prioritas penting pemerintah dalam mewujudkan akses terhadap keadilan.

 

Diani bahkan menyebutkan kementerian yang harus terlibat dalam sistem bantuan hukum termasuk pula Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namun secara optimis Diani menilai penuntasan intergrasi dan sinergi tidak butuh waktu yang lama. “Tiga tahun terlalu lama, setahun saja cukup,” katanya.

 

Didukung USAID

Konsul Jenderal Amerika Serikat, Mark McGovern hadir dan ikut pula memberikan sambutan serta tanggapannya di acara Konferensi Nasional Bantuan Hukum II. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra pendukung reformasi hukum di Indonesia melalui program pendanaan USAID. Termasuk pula untuk peningkatan layanan bantuan hukum.

 

“Kami ingin membantu peningkatan layanan bantuan hukum agar ikut meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi kalangan rentan di Indonesia,” Mark menyampaikan harapannya kepada hukumonline. Rangkaian penyelenggaraan Konferensi Nasional Bantuan Hukum ini juga mendapat dukungan langsung dari USAID.

 

Menurutnya, ada kesamaan visi mengenai ‘keadilan bagi semua orang’ yang dianut Amerika Serikat sebagai ikrar warga negara dengan nilai-nilai dalam Pancasila milik Indonesia. Mark mengatakan keinginan Amerika Serikat membantu Indonesia ikut menjadi pemimpin dunia dalam menegakkan keadilan sosial melalui layanan bantuan hukum yang baik. Terutama melalui program pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi kalangan marginal.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua