Kamis, 12 September 2019

Ramai-Ramai Menolak RUU KPK

Presiden sudah seharusnya menolak pelemahan terhadap KPK dengan cara tidak menerbitkan Surpres RUU KPK untuk DPR.
Aji Prasetyo
Sejumlah pemuka agama dari berbagai lembaga keumatan mendukung KPK dengan menyatakan sikap penolakan terhadap RUU KPK di Gedung KPK, Selasa (10/9). Foto: RES

Gelombang penolakan atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir. Berbagai lapisan masyarakat mulai dari Koalisi Masyarakat Sipil, Akademisi baik itu Guru Besar, Dosen hingga Aliansi Mahasiswa, para tokoh nasional, para pemuka agama hingga unsur KPK baik dari pegawai hingga pimpinan menolak revisi UU KPK ini. 

 

Alasannya jelas, revisi yang merupakan inisiatif DPR RI tesebut dianggap melemahkan KPK. Ini terlihat dari adanya sejumlah poin yang memangkas kewenangan lembaga antirasuah itu, seperti adanya dewan pengawas, penyadapan harus izin dewan pengawas, dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan, hingga tidak boleh mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri. 

 

Koalisi Masyarakat Sipil mencurigai Revisi UU KPK ada transaksi politik dibalik sikap DPR yang ingin merevisi undang-undang ini. "Kita patut duga sedang terjadi transaksi politik antara DPR dan Pemerintah," kata perwakilan Koalisi, Arif Susanto, Selasa (10/9/2019). Baca Juga: Presiden Diminta Tempuh Langkah Ini untuk Hentikan RUU KPK

 

Setidaknya ada dua indikasi transaksional ini, pertama Revisi UU KPK harusnya masuk dalam program Prolegnas 2019 yang ditetapkan pada Oktober 2018 lalu bukan ditetapkan atau disepakati melalui paripurna. Kedua, revisi UU KPK juga berbarengan dengan revisi UU MD3 yang salah poinnya ada 10 pimpinan di MPR RI. 

 

Sikap yang sama juga dilakukan para akademisi. Dalam keterangan tertulis, lebih dari 1.000 dosen juga menolak revisi UU KPK. Rimawan Pradiptyo, Dosen Fakultas Ekonomi UGM yang mewakili para Dosen dari berbagai Universitas baik swasta maupun negeri menyatakan hingga Senin (9/9) pihaknya telah kami menerima dukungan dan pernyataan yang tegas dari sekitar 27 kampus di berbagai wilayah di Indonesia menyatakan sikapnya menolak revisi UU KPK. 

 

"Sekitar 1.195 dosen secara tegas menyatakan sikapnya tersebut. Ada cita-cita luhur bangsa ini yang dirusak akibat korupsi yang merajalela. KPK sebagai tonggak utama dalam upaya melawan korupsi tersebut sekarang sedang diserang dan dilemahkan dari berbagai sisi," kata Rimawan. 

 

Ia menyatakan RUU KPK yang menjadi inisiatif DPR tersebut dipandang menjadi pintu masuk untuk melumpuhkan KPK. Jika revisi UU KPK akhirnya dapat mematikan KPK maka wajar jika para dosen melihat sebagai ancaman terhadap niat luhur kita bersama membangun bangsa ini.

 

"Kami meminta pada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk menolak revisi UU KPK yang menjadi inisiatif DPR tersebut. Presiden telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi. Semoga kita bisa tetap berada dalam langkah bersama menjaga KPK agar dapat menjalankan tugasnya secara baik dan efektif dalam memberantas korupsi," terangnya. 

 

Para dosen yang memberi pernyataan ini berasal dari UGM (178 dosen), UI (102), IPB (91), UII (207), Unand (65), Unmul (62) UNUSIA (10) UMSH, Unhas (51) UNS (26) Unair (41), ITB, UNPAD (38), dan sejumlah universitas lain di seluruh Indonesia. Terbaru, Ikatan Alumni Universitas Trisakti mendatangi KPK Rabu (11/9) menyatakan penolakan atas upaya pelemahan lembaga ini. 

 

Akademisi lain yang tergabung dalam Antropolog untuk Indonesia juga menyatakan penolakan atas segala upaya pelemahan KPK, salah satunya revisi UU KPK dan RUU KUHP serta adanya capim yang diduga bermasalah. Menurut mereka apa yang dilakukan para anggota dewan dengan mengajukan dua hal tersebut merupakan kemunduran upaya pemberantasan korupsi. 

 

"Seakan tidak cukup dari sisi legislasi, darurat anti- korupsi tergambar dalam polemik seleksi Capim KPK yang diduga syarat konflik kepentingan, jelas bertentangan dengan amanah Reformasi, dan tujuan bernegara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan menuju kesejahteraan umum yg berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar mereka dalam keterangan tertulisnya. 

 

Tak hanya itu, tokoh lintas agama juga menyerukan hal yang sama. Mereka menyambangi KPK pada Selasa (10/9) dan menyatakan menolak Revisi UU KPK karena dianggap melemahkan. Tokoh lintas agama itu terdiri atas perwakilan  agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

 

"Kami menyerukan pada umat bahwa revisi UU KPK ini harus ditolak dan harus digaungkan. Kami mengimbau umat Islam, khususnya Nahdliyin, agar menggaungkan menolak revisi UU KPK," ujar Ubaidillah dari Lakpesdam PBNU di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/9).

 

Hal yang sama dikatakan Pengurus Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja (KWI), Romo Heri Wibowo. "Umat bergerak duluan. Rakyat mendukung KPK dengan menolak revisi UU KPK yang akan melemahkan institusi KPK," tegasnya. 

 

Sebelum ini, sejumlah tokoh nasional seperti Buya Syafii Maarif dan Sinta Nuriyah Wahid juga dengan tegas menolak revisi UU KPK. Buya pun berharap Presiden Joko Widodo menolak adanya revisi tersebut, sementara Sinta Nuriyah menyoroti adanya capim bermasalah, tapi malah diloloskan pansel.

 

Dengan masifnya berbagai upaya penolakan ini, patut ditunggu bagaimana sikap Presiden Joko Widodo. Bila presiden menerima Revisi UU KPK sesuai keinginan DPR, maka harapan masyarakat akan adanya lembaga independen yang menjadikan para tikus berdasi menghuni jeruji besi bisa dibilang musnah.

 

Dan seperti yang dikatakan Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK, pelemahan terhadap KPK karena ada pihak-pihak yang terganggu akan eksistensi lembaga ini bisa saja benar. Pertanyaannya, apakah para anggota dewan dan pemimpin negara terganggu akan kinerja KPK selama ini?

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua