Kamis, 12 September 2019

Impor Unggas Tak Wajib Sertifikasi Halal?

Permendag 29/2019 diterbitkan dalam rangka menjawab tuntutan ketentuan WTO, namun berseberangan dengan ketentuan yang ada di UU Jaminan Produk Halal.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi produk halal. HGW

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) No.29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Lahirnya Permendag 29/2019 ini sekaligus mencabut Permendag No 59/MDAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

 

Lahirnya Permendag itu mendapat reaksi dari Indonesia Halal Watch (IHW). Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah berpendapat jika Permendag itu diterbitkan dalam rangka menjawab tuntutan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akibat kekalahan Indonesia pada sengketa perdagangan antara Brasil dan Indonesia.

 

Dalam Keputusan Panel Sengketa Perdagangan Nomor DS484 Badang Penyelesaian Sengketa WTO tertanggal 22 November 2017 lalu, secara ringkas memutuskan bahwa 18 kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia dinilai tidak konsisten dengan aturan WTO yang berlaku.

 

Salah satu persoalan antara Brasil dan Indonesia adalah perihal perdagangan daging unggas terkait sertifikasi halal terhadap produk daging hewan unggas/ayam potong dari Brasil. Putusan itu pun kemudian berdampak pada hilangnya kewajiban sertifikasi halal sebagai prasyarat masuknya produk tersebut ke Indonesia.

 

Hasil putusan dari sengketa itu kemudian terjawab dalam Permendag 29/2019. Kemendag pun menghapus kewajiban sertifikasi halal seperti yang tercantum dalam Permendag 59/2016.

 








Permendag 59/2016



Pasal 16:




  1. Produk Hewan yang diimpor wajib dicantumkan Label di dalam dan/atau pada Kemasan pada saat diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  2. Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:




  1. nama produk;

  2. daftar bahan yang digunakan;

  3. berat bersih atau isi bersih;

  4. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;

  5. kehalalan bagi yang dipersyaratkan;

  6. tanggal dan kode produksi;

  7. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;

  8. nomor izin edar bagi pangan olahan; dan

  9. asal usul bahan pangan tertentu.




  1. Penggunaan bahasa, selain Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.

  2. Pencantuman Label dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari Kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.

  3. Kewajiban pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada setiap produk dan/atau Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Permendag 29/2019



Pasal 21:




  1. Produk Hewan yang diimpor harus memenuhi persyaratan Kemasan yang terdiri atas:




  1. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang diizinkan untuk pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

  2. Kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




  1. Pemenuhan persyaratan Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:




  1. sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang kompeten dan diakui pemerintah setempat; atau

  2. surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa Kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan.


 

“Keputusan ini tentu sangat serius untuk dilakukan perundingan dengan negara pengimpor terutama Brazil dengan mengingat bahwa apabila Indonesia menjalankan keputusan WTO tersebut dengan sepenuhnya maka akan memicu masalah,” kata Ikhsan, Rabu (11/9).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua