Kamis, 12 September 2019

Impor Unggas Tak Wajib Sertifikasi Halal?

 

(Baca: Bersertifikasi atau ‘Tersisih’ oleh Produk Halal Impor)

 

Setidaknya, lanjut Ikhsan, ada dua persoalan yang akan muncul jika putusan dari WTO itu sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Pertama, pemerintah harus menghapus Pasal 4 UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mengatur mengenai kewajiban bersertifikasi halal. Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan masa kewajiban mandatori sertifikasi halal untuk semua produk, baik produk impor maupun produk lokal yang akan dimulai pada 17 Oktober 2019.

 








UU JPH



Pasal 4:



Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.


 

Kedua, putusan WTO tersebut melanggar hak-hak konsumen muslim, khususnya yang saat ini menurut data statistik berjumlah 220 juta jiwa. Bila diterapkan secara utuh, kata Ikhsan, maka Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan negara untuk mendapatkan daging impor baik dari daging unggas maupun dari daging merah.

 

Karena sekalipun yang dipersoalkan adalah produk daging ayam-unggas dalam Sengketa Perdagangan Nomor DS484, akan tetapi Permendag 29/2019 tentu akan berimplikasi hukum bagi semua produk hewan dan turunannya.

 

“Permendag 29/2019 ini berpotensi untuk membuka pintu bagi semua produsen atau eksportir daging untuk diperlakukan sama, seperti halnya Brasil yang meminta penghapusan atas persyaratan label halal terutama dari negara-negara member WTO,” ujar Ikhsan.

 

Selain itu, Ikhsan menilai jika Permendag 29/2019 tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dalam Pasal 7A yang mensyaratkan halal bagi produk yang dipersyaratkan.

 








Permentan 23/2018



Pasal 7A:




  1. Jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya baik yang berasal dari jenis lembu maupun selain jenis lembu yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan Rekomendasi sepanjang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan.

  2. Persyaratan aman, sehat, dan utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar dan/atau pedoman internasional.

  3. Persyaratan halal bagi produk yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.”


Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua