Kamis, 12 September 2019

Pentingnya Pengelolaan JDIHN dengan Beragam Kendalanya

BPHN melalui Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional disarankan segera merumuskan kebijakan percepatan sosialisasi terhadap semua anggota JDIHN baik instansi pusat maupun daerah.
Aida Mardatillah
Peneliti Ahli Madya Balitbang Kementerian Hukum dan HAM Taufik H Simatupang bersama narasumber lain dalam Rakornas JDIHN di Jakarta, Rabu (12/9). Foto: AID

Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah aplikasi yang dirancang BPHN untuk mengelola data dan informasi hukum antara pusat JDIHN dan seluruh anggota JDIHN (instansi pusat/daerah) dalam sebuah sistem basis data nasional yang terintegrasi. Keberadaan Portal JDIHN sebagai basis data sekaligus mesin pencari dokumen hukum ini diharapkan menjadi salah satu solusi mengatasi penataan regulasi yang masih menjadi persoalan.

 

Peneliti Ahli Madya Balitbang Kementerian Hukum dan HAM Taufik H Simatupang mengatakan JDIHN sangat diperlukan untuk kebutuhan informasi hukum yang lengkap dan akurat melalui perlindungan sistem digital. Sebab, selama ini masih sulit mengetahui jumlah peraturan perundang-undangan karena datanya masih tersebar di beberapa instansi atau lembaga.

 

Dia menerangkan pembuatan aplikasi JDIHN ini sebagai amanat Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang JDIHN dan Permenkumham No. 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kemenkumham. “Manfaat JDIHN ini juga sebagai salah satu bahan referensi bagi Pimpinan Kemenkumham guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pusat JDIHN pada BPHN,” ujar Taufik dalam Rakornas JDIHN di Jakarta, Rabu (11/9/2019). (Baca Juga: Bangun Kerja Sama Antar Pusat JDIHN dengan Anggota, BPHN Gelar Rakornas JDIHN)

 

Taufik mencontohkan dalam pengumpulan data produk hukum DPRD sama dengan produk hukum Pemda (satu jaringan). Produk hukumnya berupa Perda, Ranperda dan naskah akademik diproses untuk diregistrasi dan ditandatangani Kepala Daerah, lalu dipublikasi oleh Pemda. Mengingat Sekretariat DPRD pada dasarnya merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemda, sehingga produk hukumnya relatif sama.

 

“Jadi, apabila Sekretariat DPRD tetap menjadi anggota JDIHN harus mengelola dan meng-upload produk hukum yang lebih spesifik (Peraturan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan dan Keputusan Ketua DPRD).

 

Sesuai Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang JDHIN, Kanwil Kemenkumham dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) selaku instansi pusat layanan dokumentasi hukum di daerah. Hanya saja, persoalannnya fungsi pembinaan dan pengembangan JDIH di masing-masing daerah belum maksimal. Hal ini disebabkan beberapa hal yakni jumlah pegawai dan kompetensi pegawai yang khusus mengelola JDIHN belum memadai; sarana komputer dan perlengkapan teknisnya masih terbatas; anggaran kegiatan pembinaan JDIHN terbatas.

 

Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan JDIHN ke Pemkab/Pemkot tidak berjalan optimal; ada kecenderungan Pemprov langsung berkoordinasi dengan BPHN; pengelolaan JDIHN di tingkat Kanwil Kemenkumham masih belum maksimal. “Seharusnya sebagai pembina JDIHN tingkat wilayah harus menjadi contoh bagi Pemda dan harus memiliki SDM yang mempunyai kompetensi dan keahlian penggunaan aplikasi JDIHN,” kata dia.

 

Karena itu, Taufik menyarankan agar BPHN melalui Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional segera merumuskan kebijakan percepatan sosialisasi dengan mempertimbangkan hal-hal ini yakni meningkatkan anggaran sosialiasasi; memperkuat distribusi informasi tentang JDIHN melalui media sosial, adanya perubahan sistem aplikasi; mengikutsertakan semua anggota JDIHN termasuk Perguruan Tinggi dan lembaga lain bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum (DIH) yang ditetapkan menteri; Kanwil Kemenkumham dan Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana tindak lanjut dari setiap peserta sosialisasi.

 

“BPHN selaku pembina JDIHN perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap konten atau isi (status, update, otentifikasi, akurasi, kemudahan dan kelengkapan DIH). Termasuk memantau secara berkala pengelolaan dan laporan rutin setiap anggota JDIHN,” saran dia.

 

Kepala Seksi Pengembangan Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Fiddo Hafied Rum mengatakan pengelolaan data diperlukan dalam “Satu Data Indonesia” yakni kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Tentunya, data itu mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk,” kata Fiddo.

 

Menurutnya, pengelolaan data dengan sistem itu tujuannya memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data, mendorong keterbukaan transparansi data, dan mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

 

“Jika tidak ada sistem ‘Satu Data Indonesia’ akan menimbulkan permasalahan integrasi data dalam pengambilan kebijakan,” kata dia.  

 

Ia mencontohkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendata kapal tidak memiliki gross akta, dimana hal tersebut menjadi syarat kapal yang terdata di Kementerian Perhubungan. “Ini tidak terjadi sinkronisasi pada data kapal kedua kementerian tersebut yang saling beririsan akibat tidak adanya kode referensi tunggal yang lazim dipakai untuk menyelaraskan dua database tersebut.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua