Kamis, 12 September 2019

Dilema Bantuan Hukum: Tahanan, Korban, dan Kelompok Rentan Kerap Terlupakan

Akibat minim anggaran dan galau sasaran.
Normand Edwin Elnizar
Para narasumber pada sesi seminar panel Konferensi Nasional Bantuan Hukum II, Rabu (11/9). Foto: NEE

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) telah mengatur bahwa sasaran program bantuan hukum adalah orang miskin. Sayangnya orang miskin ketika menjadi tahanan, narapidana, atau sebagai korban sering luput dari bantuan hukum. Belum lagi kelompok rentan seperti disabilitas, pengungsi, atau masyarakat adat yang tak disebut sama sekali di UU Bantuan Hukum.

 

“Bantuan hukum juga harus dapat mencakup kebutuhan korban, serta orang yang tidak hanya miskin secara ekonomi tetapi juga miskin secara sosial yaitu kelompok rentan,” kata Ajeng Larasati, Koordinator Program, Riset, dan Komunikasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat dalam pemaparannya di Konferensi Nasional Bantuan Hukum II di Denpasar, Bali, Rabu (11/9).

 

Ketentuan miskin di UU Bantuan Hukum diperjelas dengan syarat melampirkan surat keterangan miskin. Pasal 5 UU Bantuan Hukum bahkan memberikan ukuran tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar tersebut dinyatakan meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, atau perumahan.

 

Sayang sekali tidak ada satu pun bagian yang menyinggung bantuan hukum bagi kelompok rentan seperti disabilitas, pengungsi, atau masyarakat adat. Padahal kenyataan dalam praktik menunjukkan kelompok tersebut kerap berhadapan dengan hukum demi memperjuangkan haknya sebagai warga negara.

 

Baca:

 

Ajeng menjelaskan rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum I agar kelompok rentan juga mendapatkan hak atas bantuan hukum dari negara. Perlu ada perubahan kebijakan yang memperluas definisi serta sasaran bantuan hukum.

 

Berdasarkan pemaparan Junaedi, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, kalangan miskin yang sedang ditahan atau sudah menjadi narapidana pun kerap terlupakan dari bantuan hukum.

 

“Layanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum itu juga hak tahanan dan narapidana, tapi itu bukan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” kata Junaedi. Ia mengatakan bahwa peran Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak hanya untuk menampung dan fasilitator berbagai pemenuhan hak tahanan dan narapidana.

 

Junaedi menjelaskan bahwa layanan bantuan hukum bagi tahanan dan narapidana miskin belum optimal. Padahal sudah ada Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan yang dibentuk di berbagai unit Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

 

“Layanan bantuan hukum bagi mereka yang ditahan belum signifikan, apalagi di kota kecil, kami tidak punya anggaran untuk itu,” ujarnya. Ia memberi autokritik terhadap cara kerja lintas instansi di dalam Kementerian Hukum dan HAM yang belum bersinergi mengintegrasikan programnya satu sama lain.

 

Oleh karena itu ia mengusulkan ada Sistem Database Pemasyarakatan yang terintegasi dengan Sistem Informasi Database Bantuan Hukum. Cara ini disebutnya bisa mempermudah tahanan dan narapidana miskin yang belum mendapatkan bantuan hukum. Sistem Database Pemasyarakatan diharapkan bisa langsung mengirimkan data tahanan miskin untuk meminta bantuan hukum yang disediakan lewat Sistem Informasi Database Bantuan Hukum.

 

Pesoalan lain program bantuan hukum juga termasuk minimnya anggaran. Anggaran pemerintah untuk program bantuan hukum memang meningkat dari Rp 48 miliar pada periode pendanaan 2016-2018 menjadi Rp53 miliar untuk periode 2019-2021. Hanya saja juga terjadi  peningkatan jumlah organisasi bantuan hukum yang didanai Pemerintah.

 

Baca:

 

Terjadi kenaikan jumlah dari sebelumnya 405 organisasi bantuan hukum menjadi 524 untuk periode 2019-2021. Ada tambahan sebanyak 119 organisasi bantuan hukum yang didanai untuk hanya kenaikan Rp5 miliar.

 

Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prahesti Pandanwangi menjelaskan kepada Hukumonline soal politik anggaran bagi bantuan hukum ini.

 

Sebelumnya ia memaparkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum menjadi prioritas nasional sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan berlanjut dalam RPJMN 2020-2024. Program ini adalah bagian dari upaya penguatan akses terhadap keadilan. Penyelenggaraan bantuan hukum juga menjadi indikator dalam Sustainable Development Goals(SDGs) yang ingin dicapai Indonesia sebagai standar bagi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa.

 

“Evaluasi selalu kami lakukan, tapi besar uang berapa saja bisa jadi tetap kurang,” ujar Prahesti. Perlu diketahui bahwa besaran biaya bantuan hukum litigasi dan non litigasi yang disediakan oleh negara memiliki batasan maksimal per kegiatan.

 

Selain itu juga ada kriteria serta bentuk laporan yang harus dipenuhi agar dana bisa dicairkan. Artinya dana tunai baru bisa diterima setelah bantuan hukum selesai dilaksanakan. Pemberi bantuan hukum harus mengeluarkan dana talangan untuk diganti.

 

Besaran pendanaan diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 yang mulai berlaku sejak 3 Januari 2017 sebagai berikut:

 

Tersedia pagu anggaran bantuan hukum sebesar Rp2 juta untuk tahap pra persidangan, Rp3 juta di tahap persidangan, dan masing-masing Rp1 juta untuk tahapan upaya hukum banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Dengan demikian tersedia anggaran Rp5 juta hingga Rp8 juta untuk bantuan hukum per kasus litigasi. Anggaran ini akan dicairkan setelah organisasi bantuan hukum selesai menangani perkara.

 

Pagu ini dikritik oleh rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum I. Anggaran litigasi dianggap tidak memisahkan biaya operasional dan biaya jasa bantuan hukum. Biaya operasional harusnya dihitung secara tersendiri berdasarkan kebutuhan dan situasi di lapangan yang berbeda-beda, seperti soal kewilayahan (geografis).

 

Besaran biaya litigasi tidak bisa dipukul rata untuk semua tempat. Misalnya biaya transportasi di salah satu daerah Sulawesi Barat yang membutuhkan dana hingga Rp3 juta hanya untuk menuju ke Polsek.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua