Kamis, 12 September 2019

Dilema Bantuan Hukum: Tahanan, Korban, dan Kelompok Rentan Kerap Terlupakan

Akibat minim anggaran dan galau sasaran.
Normand Edwin Elnizar
Para narasumber pada sesi seminar panel Konferensi Nasional Bantuan Hukum II, Rabu (11/9). Foto: NEE

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) telah mengatur bahwa sasaran program bantuan hukum adalah orang miskin. Sayangnya orang miskin ketika menjadi tahanan, narapidana, atau sebagai korban sering luput dari bantuan hukum. Belum lagi kelompok rentan seperti disabilitas, pengungsi, atau masyarakat adat yang tak disebut sama sekali di UU Bantuan Hukum.

 

“Bantuan hukum juga harus dapat mencakup kebutuhan korban, serta orang yang tidak hanya miskin secara ekonomi tetapi juga miskin secara sosial yaitu kelompok rentan,” kata Ajeng Larasati, Koordinator Program, Riset, dan Komunikasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat dalam pemaparannya di Konferensi Nasional Bantuan Hukum II di Denpasar, Bali, Rabu (11/9).

 

Ketentuan miskin di UU Bantuan Hukum diperjelas dengan syarat melampirkan surat keterangan miskin. Pasal 5 UU Bantuan Hukum bahkan memberikan ukuran tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar tersebut dinyatakan meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, atau perumahan.

 

Sayang sekali tidak ada satu pun bagian yang menyinggung bantuan hukum bagi kelompok rentan seperti disabilitas, pengungsi, atau masyarakat adat. Padahal kenyataan dalam praktik menunjukkan kelompok tersebut kerap berhadapan dengan hukum demi memperjuangkan haknya sebagai warga negara.

 

Baca:

 

Ajeng menjelaskan rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum I agar kelompok rentan juga mendapatkan hak atas bantuan hukum dari negara. Perlu ada perubahan kebijakan yang memperluas definisi serta sasaran bantuan hukum.

 

Berdasarkan pemaparan Junaedi, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, kalangan miskin yang sedang ditahan atau sudah menjadi narapidana pun kerap terlupakan dari bantuan hukum.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua