Kamis, 12 September 2019

Capim Petahana Akui Ada Ketidakkompakan di KPK

Alexander Marwata dicecar soal pengumuman dugaan pelanggaran berat Firli Bahuri hingga proses penetapan tersangka di KPK.
Rofiq Hidayat
Alexander Marwata saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan Capim KPK periode 2019-2023 di ruang Komisi III DPR, Kamis (12/9). Foto: RFQ

Sejumlah anggota Komisi III DPR mencecar Calon Pimpinan (Capim) KPK petahana Alexander Marwata terkait konferensi pers KPK yang mengumumkan dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan Capim KPK Firli Bahuri. Mereka mempertanyakan dasar pengumuman konpers tersebut yang menuduh Firli Bahuri melakukan pelanggaran etik berat.

 

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengungkapkan konferensi pers dilakukan salah satu Pimpinan KPK Saut Situmorang dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah itu menyangkut nasib dan karir seseorang. Menurutnya, tindakan Saut itu ilegal.

 

"Saya tanya ke Pak Alex sebagai calon komisioner dan orang yang masih menjabat di KPK, mudah-mudahan KPK masih Komisi Pemberantasan Korupsi, belum menjadi Komisi Penghambat Karir," sindir Masinton dalam sesi uji kepatutan dan kelayakan Capim KPK periode 2019-2023 di ruang Komisi III DPR, Kamis (12/9/2019).  

 

Masinton mempertanyakan apakah Alex, sebagai salah satu Pimpinan KPK mengetahui konferensi pers tersebut dan apakah di internal KPK boleh memutuskan sendiri-sendiri atau secara kolektif kolegial. Sebab, menurut dia, dalam konpers tersebut dinyatakan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh salah satu capim KPK sekaligus mantan Deputi Penyidikan KPK Firli Bahuri.

 

"Lalu apakah cara-cara seperti ini lazim untuk dilakukan oleh KPK atas nama integritas dan pemberantasan korupsi?” tanya Masinton yang merupakan politisi PDIP ini.  

 

Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani lanjut bertanya apakah yang dibicarakan dalam konpers di KPK pada Rabu (11/9/2019) kemarin itu diketahui semua Pimpinan KPK karena dilakukan di Kantor KPK. Menurut Arsul, konferensi pers itu berpotensi yang bersangkutan melaporkannya sebagai tindakan pidana.

 

"Kalau yang terkena itu marah bisa jadi laporan pidana, dituntut Pasal 27 UU ITE. Kalau benar dilaporkan nanti ada lagi Cicak-Buaya jilid berapa?” Baca Juga: Capim Unsur Hakim dan Advokat Ini Kritik KPK

 

“Apa yang diperbuat (Saut Situmorang) itu tidak sah,” jawab Alexander Marwata usai mendengar pertanyaan bertubi-tubi terkait konperensi pers pengumuman dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Capim KPK Firli Bahuri itu.     

 

Masinton melanjutkan konpers yang digelar itu semestinya persetujuan atau sepengetahuan empat komisioner KPK yang lain. “Apakah Anda tahu, konpers itu?”

 

Anggota Komisi III Arsul Sani melanjutkan sebagai Capim KPK dan masih berstatus sebagai pimpinan KPK, Marwata dianggap banyak mengetahui kondisi internal KPK. Termasuk soal konpers yang digelar Saut Situmorang soal dugaan pelanggaran etik Firli. “Kami ingin jawaban tegas, itu konpers mewakili sikap resmi lembaga atau bukan?” ujarnya.

 

Marwata mengaku awalnya tidak tahu ada konferensi pers yang dilakukan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah itu. "Setelah konferensi pers itu, saya diberi tahu Bu Basaria. Saya kirim pesan WhatsApp ke Febri, kenapa ada konferensi pers sementara pimpinan yang ada di kantor tidak diberi tahu atau saya yang tidak tahu karena tidak membuka grup WhatsApp," kata Alexander.

 

Dia mengaku memang jarang memeriksa pesan masuk melalui layanan Whatssap. Namun biasanya, bila bakal konpers soal apapun, lima pimpinan KPK diberitahukan terlebih dahulu.

 

Dirinya mengaku pada waktu itu berada di kantor KPK bersama Basaria dan Saut. Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo berada di Yogyakarta. Meski begitu, dia menerangkan pimpinan KPK telah menerima surat dari penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari meminta agar membuka ke publik sejumlah bukti video rekaman pertemuan Firli dengan sejumlah pihak yang berkepentingan. Salah satunya, pertemuan dengan Tuan Guru Bajang (TGB).

 

Marwata melanjutkan, dalam pemeriksaan terhadap orang yang diduga melanggar etik melalui Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) di KPK, terdapat dua pilihan yang dapat ditempuh. Pertama, mengakui perbuatannya. Kedua melakukan pembelaan dalam sidang etik di DPP. “Nah Firli belum juga menjalani sidang etik, malah ditarik institusi asalnya (Polri),” kata dia.

 

Firli juga telah memberi klarifikasi di depan lima pimpinan KPK terkait kasusnya tentang pertemuannya dengan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi dalam divestasi Newmont. Berdasarkan penjelasan Firli, pimpinan sependapat untuk diberikan sanksi teguran.

 

Namun berhubung sudah ditarik ke Polri, disepakati Firli diberhentikan dengan hormat dengan menerbitkan surat yang ditandatangani lima pimpinan KPK. “Karena Firli ditarik, kami mengembalikan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Jadi belum ada surat teguran dan peringatan lain (atau kasus dihentikan),” ujarnya.

 

Tidak kompak

Dalam kesempatan ini, Marwata mengakui ada ketidakkompakan lima pimpinan KPK dalam menyikapi suatu hal. Misalnya, dalam hal penetapan tersangka. Meski tidak sering, namun Marwata kerap mengambil keputusan dissenting opinion dalam proses penetapan tersangka setelah melakukan gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut sebuah kasus.

 

Meski tak sependapat, Marwata tetap menandatangani surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) bersama empat pimpinan lain. Namun, Marwata memberi sejumlah catatan agar didalami banyak aspek agar penanganan kasus menjadi lebih kuat. “Kalau hal prinsip saya tidak setuju, selalu saya buat catatan dan saya uraikan. Supaya ini menjadi catatan ketika naik ke penyidikan,” bebernya.

 

“Tapi ini menyangkut masalah ketidakkompakan pimpinan, harus saya akui ini kelemahan pimpinan.”

 

Anggota Komisi III Daenk Muhammad mengaku tak kaget adanya ketidakompakan di tubuh pimpinan KPK. Menurutnya, di era kepimpinanan Abraham Samad pun sudah terdengar rumor adanya ketidakkompakan antar pimpinan KPK. “Ternyata di dalam internal KPK ada masalah soal kolektif kolegial pimpinan,” kata Daenk.

 

Sebelumnya, KPK sudah melayangkan surat ke parlemen terkait dugaan pelanggaran etik  Irjen (Pol) Firli Bahuri. Wakil Ketua Saut Situmorang mengatakan surat tersebut berkaitan dengan status Firli sebagai Capim KPK, khususnya terkait rekam jejak Capim KPK. Dia berharap surat tersebut menjadi pertimbangan dalam penentuan lima Capim KPK terpilih.

 

Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari menambahkan KPK memiliki sejumlah bukti berupa video maupun rekaman mengenai dugaan pelanggaran etik Firli terkait pertemuannya dengan TGB Muhammad Zainul Majdi terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi dalam divestasi Newmont dan pihak lain termasuk pimpinan parpol dalam perkara lain.    

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua