Kamis, 12 September 2019

5 Kendala yang Dikeluhkan Investor, Salah satunya Soal Regulasi

Perlu perbaikan secara menyeluruh dalam ekosistem investasi, mulai dari regulasi, perizinan, insentif perpajakan, pertanahan, sampai di bidang ketenagakerjaan dan juga bidang keamanan.
M. Agus Yozami
Ilustrasi: BAS

Kepala BKPM Thomas Lembong memaparkan lima besar keluhan yang sering kali disampaikan investor, baik domestik maupun internasional. Pertama, soal regulasi. Menurutnya, peraturan-peraturan yang abu-abu, tidak jelas, tumpang-tindih kewenangan, atau suka berubah-berubah mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian juga perizinan yang bertele-tele.

 

“Pendaftaran dijadikan izin, syarat dijadikan izin, rekomen teks dijadikan izin, semuanya dijadikan izin. Inikan sangat-sangat menghambat proses-proses dunia usaha,” kata Thomas seperti dilansir situs Setkab, Rabu (11/9).

 

Kedua, isu-isu perpajakan. “Bicara jujur, meskipun sudah banyak perbaikan tetap cukup banyak keluhan dari investor dari sisi pemberlakuan atau perlakuan pajak kepada investor,” kata Thomas.

 

Ketiga, urusan lahan di lapangan. Menurut Kepala BKPM itu, di daerah jelas banyak sekali sengketa lahan, kesulitan untuk membebaskan lahan dan izin-izin terkait izin bangunan. Sertifikat layak fungsi membutuhkan waktu berbulan-bulan mengurusnya dengan membutuhkan biaya yang juga tidak kecil.

 

Keempat, urusan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Menurut Thomas, Undang-Undang Ketenagakerjaan dari 2003 sudah tidak berfungsi dengan baik. “Ini undang-undang sudah 16 tahun, dunia sudah sangat-sangat berubah dan diperlukan penyesuaian-penyesuaian undang-undang ketenagakerjaan supaya lebih fleksibel, lebih modern, lebih mencerminkan realita ketenagakerjaan di abad 21,” tuturnya.

 

Kelima, kesulitan-kesulitan yang dihadapi di sektor BUMN. “Dengan penuh hormat harus kami akui juga banyak sekali keluhan dari dunia usaha swasta mengenai dominasi BUMN dan hubungan antara sektor swasta dengan sektor BUMN yang kurang kondusif,” kata Thomas.

 

Menurut Thomas, Presiden telah memberikan waktu satu bulan untuk jajaran kementerian/lembaga (K/L) memfinalkan formulasi-formulasi dan solusi-solusi. Jadi, lanjut Thomas, mau tidak mau harus ada pemangkasan besar-besaran soal aturan, syarat-syarat, kewajiban-kewajiban, izin-izin karena itu yang jadi beban.

 

“Itu semua memakan waktu, memakan tenaga yang tidak produktif dan akan semakin sibuknya kita semua mengurus izin, terus mengecek izin. Mohon maaf, sering kali izin juga dijadikan gimmick atau objek transaksional, ya kan, untuk pungli atau oleh aparat penegak hukum bisa dijadikan subjek pemerasan. Dan ini semua kegiatan-kegiatan yang tidak produktif,” ungkap Thomas.

 

(Baca: Reformasi Perizinan Hingga Pangkas Tarif Demi Kemudahan Berusaha)

 

Menurut Kepala BKPM itu, dirinya sudah mendapat izin dari Presiden untuk menegur atau marah kepada para menteri yang membuat terlampau banyak peraturan yang tidak produktif itu. “Jadi saya kira dalam beberapa minggu ini saya akan angkat suara, angkat bicara mengenai hal-hal yang sebetulnya sangat konyol. Aturan-aturan, syarat-syarat yang sangat memberatkan kita semua,” pungkas Thomas.

 

Lebih Cepat Lagi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, meskipun dalam lima tahun ini sudah ada peningkatan yang baik terhadap Ease of Doing Business (EoDB), peringkat daya saing investasi juga naik. Demikian juga dalam penyederhanaan perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Namun, Presiden menilai itu belum cukup.

 

“Faktanya itu belum cukup, tidak cukup. Saya kira kita harus bisa lebih cepat lagi. Karena negara-negara pesaing kita, kompetitor-kompetitor kita berlomba-lomba berbenah dengan tawaran yang lebih menarik investasi,” kata Presiden Jokowi.

 

Bahkan sampai saat ini, lanjut Presiden, dirinya masih sering menerima keluhan para investor yang menghadapi kendala-kendala karena regulasi, perizinan investasi yang prosedural, terlalu banyak aturan, terlalu banyak undang-undangnya, dan berbelit-belit.

 

“Bukan hanya sulit diprediksi tetapi juga terlalu banyak diskresi-diskresi yang dilakukan kementerian, sehingga selalu berubah-ubah,” ujar Jokowi.

 

Presiden mengingatkan bahwa situasi yang investor hadapi akan memberikan citra yang negatif, promosi yang tidak baik, dan promosi yang buruk.  Pasalnya, bila dibandingkan dengan tawaran yang diberikan negara lain, perizinan betul-betul jauh lebih cepat, jauh lebih sederhana dan juga memberikan insentif-insentif yang lebih menarik.

 

“Ini kita baru menyelesaikan di tingkat pusat. Kita belum nanti akan menghadapi lagi, dan ini juga akan kita selesaikan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, dan di tingkat kota,” tutur Presiden.

 

Untuk itu, Jokowi meminta agar dilakukan perbaikan secara menyeluruh dalam ekosistem investasi, mulai dari regulasi, perizinan, insentif perpajakan, pertanahan, sampai di bidang ketenagakerjaan dan juga bidang keamanan.

 

Jokowi mengingatkan, bahwa reformasi itu adalah kunci dalam kita menghadapi menurunnya pertumbuhan ekonomi global. Meskipun banyak yang mengatakan dunia dalam proses menuju pada sebuah resesi ekonomi, Presiden Jokowi meyakini bisa menghadapi.

 

“Saya yakin kita bisa menghadapi kalau kita bisa menyelesaikan yang tadi saya sampaikan,” kata Jokowi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua