Kamis, 12 September 2019

Capim Unsur Jaksa Ini Sebut KPK Butuh Kewenangan SP3

Johanis Tanak juga menilai seharusnya KPK bukan bertanggung jawab kepada publik, tetapi langsung ke DPR dan presiden serta setuju dengan keberadaan Dewan Pengawas KPK.
Aji Prasetyo
Johanis Tanak saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan Capim KPK periode 2019-2023 di ruang Komisi III DPR, Kamis (12/9).

Masifnya aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat ternyata ada sejumlah pihak yang justru mendukung revisi UU KPK. Salah satunya justru berasal dari calon pimpinan lembaga itu sendiri. 

 

Dalam fit and proper test yang berlangsung di DPR RI, Johanis Tanak (jaksa), salah satu Capim KPK menyatakan persetujuannya terhadap Revisi UU KPK yang digulirkan DPR. "Saya setuju bukan ikut-ikut DPR, tapi karena saya liat banyak yang perlu diatur lebih lanjut tentang lembaga ini," ujarnya, Kamis (12/9/2019) di ruang sidang Komisi III DPR. 

 

Salah satu poin dalam revisi UU KPK yaitu adanya Dewan Pengawas, Tanak menyetujui poin ini. Ia berpendapat pengawasan internal di KPK saja tidak cukup, sehingga harus ada pengawas lain dari eksternal untuk mengawasi kinerja lembaga antirasuah ini. Diketahui KPK mempunyai Deputi Pengawasan yang disebut Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang dikenal dengan PIPM. 

 

"Pengawasan internal saja tidak cukup, seperti kejaksaan dan lembaga lain, di Kejaksaan ada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, kalau ada pengawas eksternal itu akan lebih efektif, jika tidak dipatuhi bisa ada tindakan hukum," terangnya. Baca Juga: Capim Unsur Hakim dan Advokat Ini Kritik KPK

 

Selanjutnya mengenai kewenangan menghentikan proses penyidikan (SP3). Tanak mengakui di dalam UU KPK memang tidak ada aturan menghentikan penyidikan karena dalam proses penyelidikan harus sudah ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. 

 

Tetapi SP3 menurutnya diperlukan dengan alasan bisa saja terjadi kekhilafan selaku manusia. Tak hanya itu, Tanak juga menyinggung tidak semua pegawai dan pimpinan KPK merupakan sarjana hukum, sehingga ia meragukan dasar KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka jika mereka bukanlah sarjana hukum. 

 

"Pertama karena manusia tidak luput dari kekhilafan. Kemudian mohon izin dulu KPK juga, mohon maaf bukan sarjana hukum semua, bukan juga berarti mereka tidak paham, tapi kalau mereka semua sarjana hukum mereka akan memahami apa dasar dan alasan hukum harus yang jelas untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka," dalihnya. 

 

Menurutnya, SP3 juga bukan harga mati, tetapi perkara itu dapat kembali dibuka jika sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup. Jika tidak ada SP3, maka tersangka yang statusnya tidak jelas dilanggar hak keperdataannya serta hak asasi manusia. “Itulah rasiologis KUHAP soal SP3,” kata dia.

 

Pernyataan lain yang cukup menarik disampaikan Tanak yaitu tentang sikap KPK yang selama ini selalu melaporkan kepada publik. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU KPK menyebut "Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan,"

 

Nah, menurut Tanak, apa yang dilakukan KPK selama ini dengan menyampaikan kinerjanya kepada masyarakat salah kaprah. KPK justru seharusnya bertanggung jawab kepada DPR, bukan masyarakat seperti yang dilakukan selama ini. Selain itu, program-program yang disusun harus dikoordinasikan dengan DPR dan Presiden. 

 

"Pimpinan KPK harusnya berkoordinasi dengan DPR, bukan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena DPR ini bagian representasi dari masyarakat, bukan pimpinan KPK mengumumkan ini begini ini begini, tapi idealnya dia harus menyampaikan kepada DPR," katanya.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua