Jumat, 13 September 2019

BPHN Menolak Bayar, Organisasi Bantuan Hukum di Timur Indonesia Nombok 300 Juta

Tidak hanya minim, mekanisme penyaluran dana pun menghambat kelancaran program bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
Normand Edwin Elnizar
(Kiri ke kanan) Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN dalam konferensi pers Konferensi Nasional Bantuan Hukum II, Rabu (11/9) didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Biro Binops Bareskrim Polri, dan Konsul Jendral Amerika Serikat. Foto: NEE

Pendanaan bantuan hukum pemerintah saat ini menuntut organisasi pemberi bantuan hukum menalangi dengan uang sendiri. Setelah perkara selesai ditangani dan memberikan laporan dengan bukti lengkap, barulah akan diganti. Itu pun tanpa ada kejelasan waktu berapa lama dana penggantian akan cair. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba pemerintah menolak bayar penggantian dana dengan berbagai alasan?

 

Ansy Damaris Rihi Dara, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Nusa Tenggara Timur mengungkapkan kerugian sebesar Rp300 juta yang ditanggung lembaganya karena pemerintah menolak bayar dana talangan. “Tahun lalu kami nombok 300 juta tidak bisa di-reimburse,” kata Ansy pada Hukumonline usai penutupan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II, Kamis (12/9) kemarin.

 

Ansy berbagi ceritanya menjalankan program bantuan hukum dengan kondisi keuangan sangat terbatas. Berbagai upaya dilakukan untuk menalangi biaya yang diperlukan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang meminta bantuan LBH APIK. Menurutnya, sistem pencairan dana yang berjalan belum memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah tidak peduli soal dana talangan yang harus disediakan organisasi bantuan hukum berasal dari mana atau dengan cara apa.

 

“Kami mau menolong orang lain jadi terhambat karena budget tidak ada,” ia menjelaskan.

 

Padahal, lanjut Ansy, sangat sedikit organisasi bantuan hukum yang tersedia di wilayahnya. Apalagi yang mendapatkan pendanaan pemerintah. Sementara permohonan bantuan yang masuk dari masyarakat sangat banyak.

 

Di sisi lain Ansy tetap mengapresiasi setiap usaha pemerintah terutama sejak pengesahan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Ia menerima kenyataan bahwa masih ada kekurangan dalam implementasi. Hanya saja Ansy berharap pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) lebih peka terhadap kebutuhan nyata mewujudkan akses pada keadilan.

 

“Organisasi bantuan hukum berbeda-beda di tiap wilayah, apakah semuanya punya anggaran (untuk menalangi)? Udah nggak punya duit, mekanisme reimburse tidak jelas waktu pembayarannya,” kata Ansy.

 

Baca:

 

Ia merasa bahwa BPHN hanya berhati-hati soal penyerapan alokasi anggaran yang ada. Mekanisme pelaporan yang disediakan tidak membuat organisasi bantuan hukum bisa bergerak cepat untuk melayani masyarakat.

 

Belum lagi ada kemungkinan buruk seperti yang dialaminya. BPHN menolak membayar dana talangan yang sudah mereka keluarkan ratusan juta rupiah. Saat itu BPHN menolak laporan penanganan perkara LBH APIK. Padahal setiap kegiatan LBH APIK di Nusa Tenggara Timur sudah berkonsultasi dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM setempat.

 

Nahas, LBH APIK yang sudah mendapatkan rekomendasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM selaku pengawas di daerah agar naik akreditasi dari C menjadi B justru dicoret dari daftar akreditasi. Mereka tidak lagi menerima pendanaan pemerintah untuk periode 2019-2021. “Kami satu-satunya yang dapat rekomendasi kenaikan karena kualitas kerja kami, Kantor Wilayah juga kaget bahwa kami tidak lolos akreditasi kali ini,” Ansy mengungkapkan.

 

Upaya banding sudah dilakukan ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM. Sayangnya, pihak Kantor Wilayah Hukum dan HAM juga tidak terlibat dalam penilaian akreditasi. Hasil akreditasi nasional diputuskan BPHN secara terpusat dan disampaikan ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM hanya untuk diumumkan.

 

Belakangan baru ada penjelasan bahwa dokumen-dokumen laporan administrasi LBH APIK tidak mencantumkan kop surat sebagai identitas organisasi bantuan hukum yang sah. “Kantor Wilayah sendiri tidak pernah tahu ada aturan itu, kami juga tidak pernah dijelaskan sebelumnya, kalau sejak awal diberi tahu tentu kami buat, berarti kami jadi korban,” kata Ansy.

 

Ia berharap ada pedoman teknis pelaksanaan dan transparansi akreditasi yang lebih baik untuk selanjutnya. Misalnya ada revisi berbagai aturan teknis yang baginya terlalu menggunakan situasi di perkotaan. Ia pun mengaku tetap bersyukur negara masih hadir dalam upaya pemenuhan hak akses kepada keadilan bagi masyarakat.

 

“Saya berharap BPHN bisa lebih menyerap aspirasi kebutuhan wilayah, seimbang dalam mengukur kinerja organisasi bantuan hukum dan juga kinerja mereka sebagai penyelenggara,” ujar Ansy.

 

Baca:

 

BPHN Berhati-hati

Diwawancara terpisah, Mohamad Yunus Affan, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN mengakui bahwa pihaknya sangat berhati-hati agar tidak tersangkut kasus hukum dalam penyaluran dana bantuan hukum. “Supaya jangan sampai menjadi temuan dan permasalahan di kemudian hari,” kata Yunus.

 

Bahkan dukungan dana dari alokasi anggaran pemerintah daerah pun tidak bisa begitu saja digunakan untuk program bantuan hukum di wilayahnya. Pemerintah daerah harus mendapat persetujuan BPHN soal organisasi bantuan hukum mana yang boleh didanai. Tujuannya agar tidak terjadi pendanaan ganda untuk perkara yang sama.

 

“Pada prinsipnya satu perkara dapat satu pembiayaan, supaya di aplikasinya tidak sulit pertanggungjawabannya,” Yunus menjelaskan.

 

Organisasi bantuan hukum yang akan didanai anggaran pemerintah daerah juga harus lolos akreditasi oleh BPHN. Sayangnya akreditasi ini hanya dilakukan sekali setiap tiga tahun. Menurut Yunus, anggaran pemerintah daerah untuk mendukung bantuan hukum di wilayahnya tidak bisa serta merta disalurkan di tengah masa pendanaan oleh BPHN yang sedang berjalan.

 

Pemerintah daerah tidak bisa proaktif terlibat pendanaan bantuan hukum di wilayahnya. Mereka harus menunggu hasil akreditasi BPHN yang akan datang untuk terlibat mendanai bantuan hukum di wilayahnya. Itu pun jika ada organisasi bantuan hukum di wilayahnya yang dinyatakan lolos penilaian BPHN.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua