Jumat, 13 September 2019

Konspirasi

Perjuangan untuk menjadikan Indonesia lebih bersih dari korupsi akan menjadi semakin berat.
RED
BERITA TERKAIT

Mengamati apa yang terjadi belakangan ini terkait dengan proses seleksi pimpinan KPK dan pengajuan usul DPR untuk mengubah UU KPK, membuat mereka yang percaya dengan teori konspirasi mencoba memahami lebih dalam apa yang sedang terjadi. Benarkah sedang terjadi konspirasi untuk melemahkan bahkan menghancurkan KPK, di mana ada aktor atau aktor-aktor yang mungkin sedang berada di suatu tempat tersembunyi, merencanakan dan menyetir itu semua dengan strategi dan operasi ala clandestine? Ataukah kebetulan ada suatu momen yang crossing dengan momen-momen yang lain, atau kebetulan-kebetulan dari peristiwa-peristiwa dan kepentingan-kepentingan yang saling bersilang di waktu yang berhimpitan tengah terjadi, dan dapat dimanfaatkan untuk mengubah peta politik dan hukum di Indonesia?

 

Tentu sulit untuk mendapatkan suatu gambaran yang utuh, namanya juga teori konspirasi, di mana banyak fakta dikumpulkan, banyak asumsi digunakan, dan banyak juga teori coba diterapkan. Tetapi untuk kemungkinan kedua, maka kita bisa berhitung melihat kepentingan-kepentingan yang ada, yang diuntungkan kala RUU KPK disetujui penuh ala usulan DPR.

 

Kita pernah mengalami banyak situasi di mana konspirasi dianggap punya peran dalam mengubah peta sejarah Indonesia. Pertama adalah peristiwa 30 September 1965, di mana banyak teori mengatakan ada konspirasi antara merek yang mewakili kepentingan barat (AS dan Inggris) dan kalangan militer tertentu Indonesia untuk menjatuhkan Soekarno dari kekuasaannya, karena dianggap menjadi duri dalam konstalasi perang dingin antara Blok Barat dan Timur kala itu.

 

AS punya kepentingan khusus sebagai komandan Blok Barat dalam Perang Dingin, dan Diplomat AS, dan demikian juga Inggris yang sedang terlibat dalam konfrontasi dengan Indonesia di Kalimantan, dianggap tahu mengetahui fakta dan informasi yang mutakhir, dan dibocorkan untuk kepentingan sejumlah kalangan tertentu di Indonesia. Disertasi, artikel, dan keputusan MAHMILUB memberikan banyak fakta dan analisa tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut.

 

Peristiwa kedua adalah krisis moneter dan keuangan di Asia yang merembet ke Indonesia tahun 1998 yang berujung pada kejatuhan kekuasaan represif Soeharto. Penyuka teori konspirasi percaya bahwa di suatu tempat jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta, ada seseorang atau sekelompok orang yang melihat kondisi moneter dan ekonomi Asia memburuk dengan sangat cepat, dan Indonesia yang sangat rapuh tata kelolanya, termasuk yang paling rentan. Demi keuntungan finansial, atau mungkin juga dengan niat menjatuhkan kekuasaan Soeharto yang otoriter, para spekulan yang mungkin juga menjadi penggawa ekonomi terbuka dan demokrasi, mengatur agar Rupiah makin melemah. Hancurnya nilai Rupiah menjadikan dunia usaha gagal bayar, bank meminta bantuan likuiditas, pemilik bank yang menyalurkan dana bank ke usaha sendiri gagal bayar, dan berakhir dengan perusahaan-perusahaan tadi dikuasai negara (BPPN) dengan recovery rate yang rendah sebagai harga yang harus dibayar untuk menangani krisis (cost of crisis). Pada saat yang sama, gerakan pro demokrasi tidak bisa dibendung lagi karena sudah terlalu muak dengan represi Orde Baru dengan tingkat korupsi yang luar biasa tingginya. Jatuhlah kekuasaan Soeharto. Dan dimulailah reformasi.

 

Dalam peristiwa pertama tahun 1965, ada banyak unsur yang ikut menentukan: Soekarno jatuh sakit; PKI dan militer sedang dalam puncak konflik dan ketegangan; kaum agamis dan feodal serta parpol lain melihat ancaman bahaya komunis yang semakin kuat dan hubungannya mesra dengan Soekarno; tuan tanah terancam dengan program Landreform; Barat kuatir dengan hubungan mesra Soekarno dengan negara-negara komunis dengan poros Jakarta-Hanoi-Phom Penh-Pyongyang-Beijing; ketergantungan ekonomi Indonesia pada China dan Uni Soviet (Rusia sekarang) sangat tinggi; kelas menengah mulai bangkit; yang kesemuanya berkelindan menjadi satu.

 

Dalam peristiwa kedua tahun 1998 juga begitu banyak kondisi yang ikut menentukan: Soeharto terlalu lama berkuasa dengan korupsi dan kroninya yang tidak bisa lagi ditolerir; gerakan masyarakat sipil menuntut demokrasi yang lebih besar memuncak; tata kelola dunia usaha yang buruk; krisis ekonomi, moneter dan keuangan di Asia yang menjadikan para konglomerat sampai pedagang tempe di Indonesia bangkrut; para spekulan dan mungkin juga penggerak sistem demokrasi yang melihat Indonesia yang lebih terbuka akan lebih baik untuk sistem demokrasi dan ekonomi (lebih) liberal; semuanya juga membentuk kepentingan untuk melakukan perubahan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua