Jumat, 13 September 2019

Konspirasi

BERITA TERKAIT

 

Dalam peristiwa yang kita hadapi sekarang ini: KPK dianggap terlalu kuat buat siapa saja dan tidak bisa dikendalikan; penguasa tidak bisa leluasa dengan kebijakan yang bisa dianggap merugikan negara; proses persetujuan anggaran di eksekutif dan DPR yang penuh dengan aroma korupsi bisa berakhir di penuntutan pidana; begitu banyaknya anggota DPR dan penyelenggara negara dan pebisnis yang mendekam di penjara karena kasus korupsi dan masih antre sebagai tersangka atau calon tersangka; penyelenggara negara dan pebisnis sangat gerah dengan kekuasaan KPK yang bisa melakukan penyadapan dalam operasi mereka tanpa pengawasan langsung dari otoritas lain; KPK tidak mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan SP3 sehingga tersangka bisa terkatung-katung dalam waktu yang lama, sedangkan Polisi dan Jaksa mempunyai kekuasaan tersebut; dan mungkin setelah pemilu yang baru saja lewat ini adalah suatu kesempatan yang bagus bagi parpol, baik pendukung atau bukan pendukung Presiden Jokowi, untuk melakukan tes kepada Presiden terpilih, apakah ke depannya Parpol bisa menentukan keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan mendatang, misalnya setelah ini apakah MPR bisa menjadi lembaga negara tertinggi, atau apakah GBHN bisa dihidupkan kembali?

 

Tentu Anda tidak dilarang untuk percaya bahwa memang kali ini terjadi lagi suatu konspirasi besar di negara kita. Anda juga bisa memilih untuk percaya bahwa ini terjadi karena banyak peristiwa dan momen yang sedang terjadi yang berhimpitan dengan kepentingan-kepentingan untuk melemahkan KPK. Apapun itu, perjuangan untuk menjadikan Indonesia lebih bersih dari korupsi akan menjadi semakin berat, baik karena pimpinannya yang baru karena hasil seleksi yang buruk dan/atau karena amandemen UU KPK yang mungkin menghasilkan amandemen UU yang buruk. Mudah-mudahan itu semua hanya mimpi buruk. Yang jelas para koruptor atau calon koruptor sudah mulai bisa tersenyum.

 

Jakarta, September Yang Tidak Ceria.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua