Jumat, 13 September 2019

Pak Habibie, Industri Pesawat Terbang dan Regulasi Penerbangan untuk Pembangunan Ekonomi Oleh: Prita Amalia*)

​​​​​​​...pengembangan sumber daya manusia serta penguasaan sains dan teknologi dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi (BJ. Habibie)
RED
Prita Amalia. Foto: Istimewa

Habibienomics. Konsep Pembangunan Ekonomi Prof Habibie yang mulai populer pada tahun 90-an yang disampaikan dalam makalah beliau berjudul “Pembangunan, Ekonomi Berdasarkan Nilai Tambah dengan Orientasi Pengembangan Teknologi dan Industri".

 

Innalillahi wa innailaihi rojiun, 11 September 2019, Indonesia dan juga dunia dikejutkan dengan berita duka telah berpulangnya putra bangsa yang juga Presiden Ke-3 Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie atau yang akrab juga dipanggil dengan Pak Habibie.

 

Sosok beliau dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai sosok yang dekat dengan industri penerbangan Indonesia. Dengan kepakarannya dalam bidang pesawat terbang telah melahirkan beberapa pemikiran yang dapat diimplementasikan dalam industri penerbangan tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia.

 

Pada saat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan ke 50, Indonesia merayakannya dengan penerbangan perdana pesawat terbang N250 yang murni buatan Indonesia. N250 atau yang juga diberi nama Gatot Kaca diperkenalkan pertama kali pada 10 November 1994 di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Merupakan keinginan Habibie untuk bisa melakukan pembangunan ekonomi melalui industri penerbangan. Beliau optimis bahwa industri penerbangan di Indonesia mampu untuk menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.

 

Awalnya N250 akan menjadi pesawat terbang buatan Indonesia yang akan diproduksi untuk mewarnai langit biru Indonesia dan juga dunia. Namun demikian, tak lama setelah pesawat terbang tersebut diluncurkan dan diterbangkan pertama kalinya, kebijakan negara dikeluarkan untuk menghentikan produksi pesawat tersebut karena adanya kondisi krisis moneter di Indonesia. Pak Habibie sebelumnya optimis pesawat terbang ini akan siap berkompetisi dengan jenis pesawat terbang ATR dan juga pesawat terbang sejenis lainnya.

 

Harapan pesawat terbang untuk bisa menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia, sebetulnya bukan merupakan hal yang tidak mungkin bahkan mimpi. Saat ini, Indonesia mulai bangkit untuk dapat memiliki industri penerbangan nasional dengan merakit dan memproduksi pesawat terbang untuk dapat digunakan di dalam negeri ataupun juga untuk memenuhi kebutuhan negara lain.

 

Jenis pesawat terbang yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia bersama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang merupakan jenis pesawat perintis N 219 merupakan jenis pesawat terbang yang diperlukan untuk negara yang memiliki karakteristik wilayah seperti Indonesia, contoh lainnya adalah negara-negara Asia Pasifik. Sehingga bukan tidak mungkin produksi pesawat terbang Indonesia berpotensi untuk memenuhi kebutuhan negara dengan karakteristik sejenis. Saat ini, N 219 ini sudah dipesan tidak hanya di dalam tetapi juga dari luar negeri.

 

Salah satu faktor lainnya yang diperlukan dalam industri pesawat terbang adalah lembaga yang mampu membantu pembiayaan untuk pengadaan pesawat terbang. Alat transportasi ini memiliki harga yang relatif tidak murah, sehingga diperlukan keterlibatan pihak lain untuk bisa berinvestasi dalam industri pesawat terbang ini. Sejauh ini praktik maskapai penerbangan, dibantu dengan keberadaan lembaga pembiayaan untuk dapat membeli pesawat terbang dari produsen pesawat terbang (air manufacturer). Salah satu cara pembelian pesawat terbang yang saat ini digunakan adalah dengan cara leasing.

 

Namun demikian, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang melakukan pembiayaan dalam bentuk investasi terhadap pesawat terbang ini. Hal ini penting, karena pesawat terbang adalah benda yang dibuat dan punya karakteristik berpindah atau bergerak dengan cepat dari satu negara ke negara lain sehingga disebut sebagai mobile equipment. Perpindahan dengan cepat ini dalam kurun waktu yang singkat memungkinkan adanya perbedaan sistem hukum dan jurisdiksi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak pihak ketiga yang melekat pada pesawat terbang tersebut.

 

Perbedaan hukum ini dianggap sebagai salah satu hambatan dalam transaksi bisnis internasional khususnya terkait dengan pembelian pesawat terbang. Cape Town Convention 2001 yang merupakan konvensi internasional terkait dengan International Interests on Mobile Equipment menawarkan solusi untuk permasalahan tersebut. Konvensi ini juga memiliki protokol khusus yang membahas mengenai pesawat terbang yaitu Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Spesific to Aircraft Equipment.

 

Indonesia sudah terikat terhadap konvensi dan protokol ini melalui Peraturan Presiden No 8 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention on International Interests in Mobile Equipment berserta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Spesific to Aircraft Equipment dan diadopsi kembali dalam Undang- Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Indonesia meratifikasi konvensi dan protokol dalam satu instrumen yaitu peraturan presiden. Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa regulasi sebagai bentuk kewajiban internasional untuk melaksanakan konvensi dan protokol tersebut.

 

Walaupun saat ini Indonesia mendapatkan manfaat dari ratifikasi ini sebagai negara konsumen atau negara yang membeli pesawat terbang dari negara lain berupa penurunan biaya (reduce cost) sebagai kompensasi terhadap jaminan perlindungan hukum atas hak yang melekat terhadap pesawat terbang tersebut. Dengan potensi industri pesawat terbang Indonesia, maka bukan hal yang mustahil bahwa Indonesia bisa beralih mendapatkan manfaat dari keterikatan konvensi ini dengan kedudukan sebagai negara produsen, yaitu negara yang memproduksi dan merakit pesawat terbang untuk dapat dibeli dan dimanfaatkan di negara lain.

 

Hal yang memerlukan perhatian untuk mewujudkan ini adalah mempersiapkan infrastruktur pembiayaan pesawat terbang sebagai solusi bagi peningkatan pembelian pesawat terbang dan tentunya meningkatkan perekonomian Indonesia. Dengan adanya pihak yang dapat mendukung pembiayaan pesawat terbang maka peningkatan permintaan terhadap pesawat terbang akan meningkat dan juga menciptakan iklam pembiayaan yang efektif dan efisien. Dukungan regulasi dalam rangka mendukung program ini sangatlah diperlukan yaitu harmonisasi ketentuan internasional dan nasional.

 

Apabila hal ini menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia, maka industri penerbangan untuk menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Dan hal ini sejalan dengan Konsep Pembangunan Ekonomi Prof Habibie yang mulai diperkenalkan Kwik Kian Gie pada tahun 90- an melalui tulisan bertajuk “Konsep Pembangunan Ekonomi Prof Habibie dan sesuai dengan pernyataan Pak Habibie berikut ini:

 

“Perekonomian harus dikembangkan melalui perebutan teknologi canggih untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara yang hanya bisa memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, tetapi harus memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu bisa dicari melalui pengejaran teknologi tinggi”

 

Selamat Jalan Pak Habibie, semua pemikiran Bapak dan semangat Bapak untuk memajukan industri penerbangan Indonesia, mudah- mudahan segera terwujud... Terima Kasih untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berperan dalam industri penerbangan...

 

*)Prita Amalia, SH., MH  adalah Kandidat Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua