Senin, 16 September 2019

Hulu Hingga Hilir, Presiden RI Jauh Lebih Berkuasa dalam Memberantas Korupsi

Kekuasaan konstitusional Presiden Indonesia dalam pemberantasan korupsi ini bahkan melampaui yang dimiliki Presiden Amerika Serikat berdasarkan konstitusinya.
Normand Edwin Elnizar
Mustafa Fakhri (berjas di tengah) bersama para promotor dan penguji usai sidang terbuka disertasi karyanya tentang kekuasaan Presiden dalam Pemberantasan Korupsi, Selasa (16/7) silam. Foto: NEE

“Kekuasaan Presiden dalam pemberantasan korupsi berada pada hulu dari seluruh rangkaian proses, mulai dari perencanaan, pencegahan, sampai dengan memberi reward and punishment,” kata Mustafa Fakhri, Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) membacakan kesimpulan disertasinya dalam sidang terbuka Juli silam.

 

Melalui disertasi berjudul ‘Kekuasaan Presiden dalam Pemberantasan Korupsi’, akademisi hukum tata negara FHUI ini meraih gelar doktor yang dipromotori Guru Besar Hukum Tata Negara FHUI Jimly Asshiddiqie. Ilmuwan berdarah Aceh kelahiran Oktober 1974 ini dinyatakan sah menjadi doktor ke-263 dari program studi ilmu hukum FHUI itu.

 

Ia membuktikan bahwa kekuasaan Presiden Indonesia sangat besar dalam pemberantasan korupsi berdasarkan sistem tata negara yang berlaku sekarang. Kekuasaan ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan para Presiden dari 15 negara lain yang ia teliti. Kekuasaan konstitusional Presiden Indonesia dalam pemberantasan korupsi ini bahkan melampaui yang dimiliki Presiden Amerika Serikat berdasarkan konstitusinya.

 

Tope -demikian ia akrab disapa- justru membuktikan bahwa semua lembaga penegak hukum hanya bekerja pada area hilir pemberantasan korupsi. “Luasnya wilayah hulu ini nyaris tidak pernah diupayakan Presiden agar dapat fokus pada upaya pemberantasan korupsi,” katanya.

 

Menurut Tope, luasnya kewenangan Presiden di hulu tersebut meliputi sistem pendidikan antikorupsi, merancang upaya pencegahan, termasuk menerapkan sistem etik bagi seluruh aparat negara lewat reward and punishment. Tope berpendapat bahwa tidak semua kasus harus diproses melalui sanksi pidana.

 

Tope menilai keseriusan Presiden dengan kuasa yang sangat besar tersebut harusnya diwujudkan dengan melakukan reformasi besar-besaran di lembaga penegak hukum selain Komisi Pemberantasan Korupsi. Reformasi lembaga kepolisian dan kejaksaan dinilainya harus menjadi salah satu prioritas agenda pemberantasan korupsi mendatang.

 

“Presiden harus membentuk kebijakan terkait dengan reformasi lembaga penegak hukum,” katanya.

 

Baca:

 

Beriringan dengan itu, kesimpulan Tope perlu ada revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang memperkuat KPK dan komisi lain yang berperan mengawasi lembaga penegak hukum. “Sambil juga memperkuat kewenangan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) dan Komjak (Komisi Kejaksaan) agar dapat menjatuhkan sanksi etik,” Tope menambahkan.

 

Promotor disertasi ini, Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa kekuasaan pemberantasan korupsi sebetulnya masih jauh lebih besar di tangan Presiden. Ia menjelaskan kepada Hukumonline soal tersebut. “Residu kekuasaan masih banyak di tangan Presiden. Kekuasaan Presiden itu segalanya kecuali yang oleh hukum diberikan kepada pejabat atau lembaga lain,” Jimly memaparkan.

 

Jimly yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama ini mengingatkan bahwa sistem presidensil memberikan kekuasaan paling besar kepada Presiden. Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.

 

“Awal mula kekuasaan itu di Presiden lalu dibagi-bagi. Yang sudah di tangan KPK memang tidak dia miliki lagi, tapi sisanya masih kerjaan Presiden,” ujar Jimly.

 

Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan seperti desain pemerintahan yang menutup celah korupsi adalah tanggung jawab serta kuasa Presiden. “Membina anak buah agar tidak korupsi itu tugas Presiden. Itu yang tidak ada sekarang, sistem pembinaan aparat birokrasi, itu bisa diatur Presiden,” Jimly menguraikan.

 

Salah satu usul Jimly adalah tambahan isi sumpah jabatan pejabat negara bahwa jika ada bawahannya dinyatakan tersangka korupsi maka bersedia mundur. “Maka semua pejabat itu takut dan membina anak buahnya,” ujarnya.

 

Penelitian disertasi Tope nampak relevan dalam hiruk-pikuk revisi UU KPK belakangan ini. Alih-alih mengajukan cetak biru reformasi kepolisian dan kejaksaan sambil memperkuat KPK, Presiden menyetujui pembahasan RUU KPK yang isinya memuat sejumlah pengaturan yang dapat melemahkan kinerja KPK. Tak ada RUU tandingan dari Presiden yang menguatkan KPK atau proposal lain dalam agenda pemberantasan korupsi saat ini. Presiden Jokowi diharapkan menarik kembali Surat Presiden terkait pembahasan RUU KPK.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua