Senin, 16 September 2019

"Darurat" Makanan dan Obat Berbahaya, RUU POM Mendesak Disahkan

Belum ada payung hukum bagi BPOM menindak obat dan makanan ilegal berbahaya.
Mochamad Januar Rizki
Acara Peningkatan Perlindungan Masyarakat Serta Daya Saing Obat dan Makanan" di Jakarta, Senin (16/9). Foto: MJR

Peredaran obat dan makanan berbahaya semakin marak dan mudah dijangkau masyarakat saat ini. Namun, masih ditemukan oknum-oknum yang menggunakan bahan baku kualitas rendah, palsu bahkan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. 

 

Pengawasan peredaran obat dan makanan berbahaya tersebut dianggap masih lemah. Regulasi yang ada saat ini dianggap masih belum cukup memberi perlindungan terhadap masyarakat. Tumpang tindih antar kementerian dan lembaga terkait juga masih terjadi sehingga memperlemah pengawasan obat dan makanan berbahaya tersebut.

 

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan mendesak segera disahkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, RUU ini dapat memperkuat perlindungan konsumen dari obat dan makanan berbahaya.

 

"Kami sedang siapkan Undang Undang-nya. Sehingga kami berharap tidak ada lagi sektoral dalam pengawasan obat dan makanan. Lalu, dengan ada UU ini masyarakat menjadi tahu harus mengadu kemana saat ada masalah," jelas Dede saat dijumpai dalam acara Peningkatan Perlindungan Masyarakat Serta Daya Saing Obat dan Makanan" di Jakarta, Senin (16/9).

 

Lebih lanjut, Dede menerangkan saat ini terdapat berbagai pihak dalam pengawasan obat dan makanan yaitu BPOM, Kemenkes dan Kepolisian RI. Nantinya, RUU POM tersebut akan diatur masing-masing tanggung jawab setiap lembaga tersebut.

 

Dia menambahkan data Kementerian Perdagangan yang menunjukkan kenaikan produksi obat dan makanan sebanding dengan risiko pertambahan produk-produk berbahaya. Sehingga, RUU POM ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam pengawasan obat dan makanan bagi masyarakat.

 

Berbagai temuan lapangan juga menandakan RUU POM ini semakin penting untuk segera disahkan. “Ada sebuah laporan masyarakat ke kami, DPR, ada produk obat dengan kandungan babi. Setelah diselidiki, ternyata ada supllier yang iseng. Yang seharusnya membeli dari Spanyol, tapi dicari yang lebih murah, akhirnya diambil dari China. Bahan baku obatnya ada KW sampai 16. Yang KW itulah yang mengandung babi,” ulas Dede.   

 

Sementara itu, Kepala BPOM, Penny K Lukito menyambut baik kehadiran RUU POM. Dia menjekaskan aturan tersebut dapat memperkuat kelembagaan BPOM dalam mengawasi peredaran obat dan makanan berbahaya. Dia juga mengeluhkan selama ini belum terdapat payung hukum yang kuat memberi kewenangan pada BPOM dalam menindak obat dan makanan berbahaya.

 

"RUU pom itu tujuannya untuk penguatan BPOM yang akhirnya mendorong industri obat dan makanan. Atura. sekarang ini tidak memberi efek jera karena BPOM tidak bisa melakukan penindakan secara mandiri. Bahkan, BPOM sering di pra-peradilankan ini karena BPOM tidak punya payung hukum seperti BNN. RUU ini bukan takutkan pelaku usaha. Ini diprioritaskan terhadap kejahatan obat dan makanan tersebut," tambah Penny.

 

(Baca: BPOM Akan Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring)

 

Penny juga menekankan upaya Badan POM untuk terus berupaya melawan kejahatan bidang obat dan makanan, serta melindungi, mendukung, dan mendorong maju industri obat dan makanan. 

 

“Saat ini BPOM terus memperkuat diri melalui penyusunan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang tengah berproses di DPR RI. Urgensi RUU ini mencakup pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri obat dan makanan dalam rangka peningkatan daya saing, peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan, serta perkuatan fungsi penegakan hukum di bidang obat dan makanan,” jelas Penny.

 

Perlu diketahui, RUU POM ini merupakan inisiatif DPR RI yang diputuskan pada sidang paripurna V Tahun 2018/2019, Juli 2019. Menindaklanjuti usulan tersebut Presiden Joko Widodo telah menerbitkan surat kepada kementerian dan lembaga berwenang untuk membahasnya bersama DPR.

 

RUU POM ini akan memberi kewenangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan berupa penyelidikan, penggeledahan tempat kejadian perkara, pengujian produk dan penyitaan barang bukti. Selain itu, RUU ini juga akan mempermudah perizinan bagi pelaku usaha obat, alat kesehatan dan makanan.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua