Selasa, 17 September 2019

​​​​​​​Mari Ketahui Perkembangan Skema KPBU dan PINA dalam Proyek Pembangunan di Indonesia

​​​​​​​Workshop ini bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan kebijakan dan praktik kepada pelaku usaha mengenai skema pembiayaan infrastruktur seperti KPBU dan PINA.
Tim Hukumonline

Keterbatasan dana APBN sering menjadi kendala dalam penyediaan infrastruktur sehingga mengharuskan pemerintah mencari mekanisme lain agar infrastruktur dapat tetap terbangun sekalipun dengan keterbatasan anggaran yang ditetapkan. Pemikiran di mana pembangunan infrastruktur yang sangat terpaku dan mengandalkan APBN dan APBD harus dapat diubah menjadi skema yang melibatkan pihak swasta.

 

Skema public private partnership (PPP) atau kini dikenal juga dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diatur melalui Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, menjadi alternatif pemerintah dalam percepatan penyediaan infrastuktur. Pada prinsipnya, dalam KPBU, pemerintah memberikan komitmen kepada pihak swasta yang mau mengembangkan, merencanakan dan mengoperasikan proyek infrastruktur.

 

Di sisi lain, pemerintah akan memastikan bahwa pihak swasta itu akan mendapatkan return yang wajar dan diprakarsai melalui perjanjian yang berbasiskan alokasi risiko. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui unit Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) memberikan skema alternatif untuk pembiayaan infrastruktur. 

 

Sesuai dengan kebijakan terbaru dari Pemerintah perihal rencana pemindahan ibu kota, dimana Presiden Joko Widodo telah meminta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir pidato kenegaraannya Jumat, 16 Agustus 2019 lalu, dapat dikatakan rencana tersebut telah mendekati proses realisasi.

 

Mengenai hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Pembiayaan proyek tersebut dapat bersumber dari hal-hal berikut, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta murni.

 

 

Untuk mengetahui perkembangan dari skema pembiayaan KPBU dan PINA tersebut, Hukumonline.com akan mengadakan Workshop Hukumonline 2019 “Perkembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia: Skema KPBU dan PINA” yang akan diadakan pada 26 September 2019 di Aryaduta Hotel, Tugu Tani, Jakarta. Jika Anda tertarik, silakan klik disini.

 

Dalam workshop ini akan hadir empat pembicara, yaitu Sri Bagus Guritno (Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun BAPPENAS), Yose Rizal (Chief Relationship Officer PINA Center for Private Investment), serta Zippora Siregar (Managing Partner) dan Cindy Djojonegoro (Partner) dari Siregar & Djojonegoro Law Firm.

 

Workshop ini akan membahas mengenai perkembangan skema KPBU dalam proyek infrastruktur, bagaimana perkembangan skema PINA dalam pembiayaan investasi proyek infrastruktur, serta bagaimana prosedur dan mekanisme teknis dari Skema KPBU dari perspektif hukum.

 

Kami membuka pendaftaran workshop ini bagi yang berminat, terutama bagi in-house counsel dan lawyer yang ingin mengetahui perkembangan dari skema KPBU dan PINA, serta aspek teknis dari penyelenggaraan skema KPBU. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini, tempat terbatas, first come first served!

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua