Selasa, 17 September 2019

Ada yang Tak Lazim dalam Percepatan Pembahasan Sejumlah RUU

 

“Pelemahan KPK telah berjalan sempurna. Dari berbagai segi, revisi UU KPK secara keseluruhan telah mengikis sifat independensi KPK yang sangat berpengaruh pada kinerja KPK di masa mendatang,” terang Iksan.

 

Senada, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Agil Oktarial kepada hukumonline menyebutkan adanya proses yang dipaksakan dari drama pengesahan UU KPK. Hal ini bisa dilihat dari ketiadaan revisi UU KPK dalam prolegnas proritas tahunan 2019. DPR dinilai memaksakan pembahasan UU KPK dengan dalil dapat dimasukkan ke dalam daftar kumulatif terbuka.

 

Terhadap tindakan Presiden yang mengeluarkan surpres dalam pembahasan UU KPK, menurut Agil dapat dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia sebagai tindakan maladministrasi karena bertentangan dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Karena presiden merespon UU yang jelas bertentangan dengan UU nomor 12 Tahun 2011. Makanya kemudian tindakan presiden ini memiliki implikasi hukum itu juga. Karena melakukan mal administrasi,” ungkap Agil.

 

Tidak hanya itu, tindakan Presiden menurut Agil juga dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Masih dengan alasan yang sama. Dikarenakan Presiden bertindak dan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.”Yang digugat itu tindakannya bukan surat presiden itu karena surat presiden bukan obyek PTUN,” ujarnya.

 

Lebih jauh, Agil mencium adanya tukar guling dalam pengesahan sejumlah UU belakangan ini. Menurut Agil, ada tukar guling antara pengesahan UU MD3 dengan UU KPK yang terjadi secara berdekatan. Dugaan Agil, dinamika internal DPR terkait keterbelahan sikap untuk pengesahan UU KPK diselesaikan lewat kesepakatan untuk mengesahkan terlebih dahulu UU MD3 yang mana syarat akan kepentingan partai politik di dalamnya.

 

“Saya menduga bahwa barter legislasi, kejahatan legislasi yang terjadi di sana. Makanya UU MD3 ini direvisi kebut semalam. Mendagri datang untuk membahas dengan dihadiri fraksi di DPR, rapatnya sangat cepat, 3 jam saja selesai. Dugaan saya barter sebenarnya,” ungkap Agil.

 

Manajer Advokasi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho menyebut sikap Pemerintah belakangan yang menjadikan regulasi sebagai penyebab terhambatnya investasi di dalam negeri. “Beberapa kali Pemerintah menyampaikan prioritas investasi, dan menyebutkan bahwa regulasi sebagai hambatan terbesar dari investasi,” ujar Aryanto.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua