Rabu, 18 September 2019

Pemerintah Sebut Pengaduan Konstitusional Kaburkan Kewenangan MK

Pemerintah mengakui selama ini belum ada sarana hukum untuk memfasilitasi proses penanganan pengaduan konstitusional.
Aida Mardatillah
Gedung MK Jakarta. Foto: RES

Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Ardiansyah menilai jika pengujian Pasal 10 ayat (1) UU MK joPasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman terkait kewenangan MK (pengujian UU) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional (constitutional complaint) dapat mengaburkan kewenangan MK.

 

Pandangan itu disampaikan Ardiansyah dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di ruang sidang MK, Senin (16/9/2019). Dia menilai jika permohonan ini ingin meminta menambahkan kewenangan MK justru akan bertentangan dengan konstitusi.

 

“Berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian para Pemohon dengan kewenangan MK, tidak terlihat kerugian yang spesifik dan aktual yang dialaminya,” ujar Ardiansyah selaku wakil Pemerintah. Baca Juga: Alasan Sri Royani Perjuangkan Constitutional Complaint

 

Ardiansyah mengingatkan kewenangan MK diamanatkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sangat limitatif. Apabila menginginkan adanya penambahan/perluasan kewenangan hanya dapat ditempuh melalui amandemen UUD 1945. “Ini bukan ranah MK untuk memutuskan permohonan a quo dan Pemohon dapat mengajukan legislative review,” saran Ardiansyah di sidang pleno yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi. 

 

Dia mengakui selama ini belum ada sarana hukum untuk memfasilitasi proses penanganan pengaduan konstitusional. Akan tetapi, jika para Pemohon ingin penyelesaian tersebut dilakukan MK, maka harus memasukkan dalam lingkup kewenangan pengujian undang-undang melalui metode judicial review.

 

Sebelumnya, seorang advokat Viktor Santoso Tandiasa dan mahasiswa hukum Universitas Indonesia Zico Leonard Djagardo Simanjuntak memohon pengujian sejumlah pasal dalam UU dan UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal yang diuji yakni Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 30 huruf a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman terkait kewenangan MK mengadili pengujian undang-undang (PUU). Keduanya, mempersoalkan frasa “menguji undang-undang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 30 huruf a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman.

 

Intinya, mereka meminta agar MK juga diberi kewenangan mengadili constitutional complaint saat mengadili dan memutus pengujian undang-undang. Pemohon beralasan mekanisme pengaduan konstitusional salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengadilan tata negara.

 

Dalam konteks ini, lembaga MK mesti memberi perlindungan maksimal terhadap hak konstitusional warga negara yang merasa dirugikan atas penerapan UU yang dijalankan aparatur pemerintahan. Dalam Kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945, MK tidak secara eksplisit (tegas) menyatakan berwenang mengadili constitutional complaint.

 

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Menurut Pemohon, jenis perkara constitutional complaint sebenarnya sudah banyak yang masuk ke MK melalui PUU. Namun, karena tidak dimaknai sebagai kewenangan PUU terhadap UUD 1945, maka saat diputus, MK seringkali menolak atau tidak dapat diterima. Hal ini, secara tidak langsung MK membiarkan terjadinya justice delayed. Baginya, perluasan kewenangan lembaga negara melalui putusan MK bukan membuat atau menambahkan norma sepanjang hal tersebut dapat dimaknai seharusnya bagian dari kewenangan lembaga negara tersebut.

 

Dia menerangkan constitusional complaint pertama kali diterapkan MK Federal Jerman (Bundesverfassungsgerichts). Dia menilai MK Indonesia tertinggal ketimbang MK negara lain karena tidak memiliki mekanisme pengaduan konstitusional. Padahal, dalam negara modern yang demokratis, pengaduan konstitusional merupakan upaya hukum untuk menjaga martabat manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara (kesewenang-wenangan negara).

 

“Jadi, tidak adanya mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis. Sebab, tidak ada saluran hukum yang dimiliki masyarakat untuk mempertahankan perlakuan penguasa yang diindikasikan melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin UUD 1945,” ujar Viktor saat sidang pendahuluan beberapa waktu lalu.

 

Menurutnya, pengaduan konstitusional merupakan bagian dari pengujian konstitusional (constitutional review). Sedangkan pengujian konstitusional itu sendiri adalah bagian dari mekanisme constitutionalism yang menjadi syarat pertama negara hukum yang demokratis. Dalam pengujian konstitusional memiliki dua fungsi utama.

 

Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Misalnya, mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang kekuasaan lain. Ini untuk menjamin tetap bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) antar cabang kekuasaan negara.

 

Kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara yang merugikan hak fundamental warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, seharusnya kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945 ditafsirkan dan dimaknai secara luas termasuk juga pengaduan konstitusional melalui PUU.

 

“Jadi, kewenangan MK mengadili dan memutus pengaduan konstitusional tidak bertentangan dengan konstitusi,” kata dia.

 

Dalam petitum permohonannya, Para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 10 huruf a dan Pasal 30 huruf a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman tetap konstitusional sepanjang frasa “menguji undang-undang” dimaknai “termasuk juga Pengaduan Konstitusional melalui Pengujian Undang-Undang”.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua