Rabu, 18 September 2019

Pemerintah Sebut Pengaduan Konstitusional Kaburkan Kewenangan MK

 

Dalam konteks ini, lembaga MK mesti memberi perlindungan maksimal terhadap hak konstitusional warga negara yang merasa dirugikan atas penerapan UU yang dijalankan aparatur pemerintahan. Dalam Kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945, MK tidak secara eksplisit (tegas) menyatakan berwenang mengadili constitutional complaint.

 








Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK



Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman



Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


 

Menurut Pemohon, jenis perkara constitutional complaint sebenarnya sudah banyak yang masuk ke MK melalui PUU. Namun, karena tidak dimaknai sebagai kewenangan PUU terhadap UUD 1945, maka saat diputus, MK seringkali menolak atau tidak dapat diterima. Hal ini, secara tidak langsung MK membiarkan terjadinya justice delayed. Baginya, perluasan kewenangan lembaga negara melalui putusan MK bukan membuat atau menambahkan norma sepanjang hal tersebut dapat dimaknai seharusnya bagian dari kewenangan lembaga negara tersebut.

 

Dia menerangkan constitusional complaint pertama kali diterapkan MK Federal Jerman (Bundesverfassungsgerichts). Dia menilai MK Indonesia tertinggal ketimbang MK negara lain karena tidak memiliki mekanisme pengaduan konstitusional. Padahal, dalam negara modern yang demokratis, pengaduan konstitusional merupakan upaya hukum untuk menjaga martabat manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara (kesewenang-wenangan negara).

 

“Jadi, tidak adanya mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis. Sebab, tidak ada saluran hukum yang dimiliki masyarakat untuk mempertahankan perlakuan penguasa yang diindikasikan melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin UUD 1945,” ujar Viktor saat sidang pendahuluan beberapa waktu lalu.

 

Menurutnya, pengaduan konstitusional merupakan bagian dari pengujian konstitusional (constitutional review). Sedangkan pengujian konstitusional itu sendiri adalah bagian dari mekanisme constitutionalism yang menjadi syarat pertama negara hukum yang demokratis. Dalam pengujian konstitusional memiliki dua fungsi utama.

 

Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Misalnya, mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang kekuasaan lain. Ini untuk menjamin tetap bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) antar cabang kekuasaan negara.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua