Rabu, 18 September 2019

Syarat Penyidik KPK Diubah, Menyasar Penyidik Tertentu?

Salah satu pasal menyebut penyidik KPK harus sehat jasmani dan rohani.
Aji Prasetyo
Mereka mendesak penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, mendukung pengusutan berbagai kasus besar seperti e-KTP dan menolak pembubaran KPK.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah memberikan persetujuan bersama atas RUU Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pembahasan dan pengesahan itu dilakukan dalam waktu sangat singkat dan di tengah protes elemen masyarakat sipil dan akademisi.

Penolakan revisi itu tak lain karena dianggap bukan menguatkan, tetapi sebaliknya mereduksi kewenangan KPK. Muncul kekhawatiran sebagian elemen masyarakat bahwa revisi ini secara perlahan akan mematikan pemberantasan korupsi. Kekhawatiran muncul lantaran materi perubahan tidak didasarkan pada kajian mendalam, melainkan kepentingan politik tertentu. Bahkan ada yang dianggap menyasar penyidik KPK. Simaklah ketentuan pengangkatan penyidik dalam Pasal 45 A Perubahan Kedua UU KPK.

Dalam pasal ini ditentukan bahwa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi beberapa persyaratan. Misalnya, berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara; serta mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan. Tetapi ada syarat lain yang baru dimasukkan, yakni sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Ada pula syarat memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Persyaratan ketiga, harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Penyidik, menurut KUHAP, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Apakah yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani? Apakah syarat ini dibuat untuk mencegah seseorang yang menderita penyakit tertentu diangkat menjadi penyidik? Apakah sakit mata yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan termasuk dalam kualifikasi tidak sehat jasmani? Tim pengacara Novel mencurigai pasal itu bukan tanpa tujuan dimasukkan oleh DPR dan Pemerintah.

"Karena tidak memiliki tafsir resmi dalam peraturan perundang-undangan.  dalam berbagai kasus syarat sehat jasmani dan rohani ditafsirkan beragam, bahkan seringkali digunakan untuk mendiskrimasi Masyarakat yang menyandang difabel. Melihat situasi KPK hari ini bukan tidak mungkin ketentuan ini akan disalahgunakan  untuk ‘menyingkirkan’ Mas Novel Baswedan dari KPK," kata Arif Maulana kuasa hukum Novel kepada hukumonline, Selasa (17/9).

Selain itu menurut Arif, konteks membuat pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara juga berbahaya bagi independensi. Oleh karena itu pihaknya berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. "Tidak Ada pilihan lain, JR (judicial review--red) mau tidak mau harus dilakukan," terang Direktur LBH Jakarta ini.

Mengenai penyidik, memang ada sejumlah perbedaan yang cukup signifikan antara UU KPK dan perubahan keduanya. Di UU KPK, mengenai penyidik diatur dalam Pasal 45 dan hanya terdapat dua poin. Pertama, Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

Bandingkan dengan perubahannya yaitu ada dalam Pasal 45 yang terdiri dari empat poin dan Pasal 45A yang juga empat poin dengan penjelasan angka satu dari a hingga d serta angka tiga dari a hingga c. Penambahan syarat penyidik itu menjadi salah satu yang ditengarai menyasar penyidik KPK tertentu dan dipersiapkan untuk diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua