Rabu, 18 September 2019

Masih Ada Jalan Lain yang Dapat Ditempuh Presiden

Revisi UU KPK melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas KPK. Saat ini semua bergantung pada Presiden.
Norman Edwin Elnizar
Diskusi diselenggarakan Iluni FH UI menyikapi revisi UU KPK. Foto: Edwin

“Apakah tidak ada harapan bagi kita untuk mengupayakan KPK tetap independen?,” ujar Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI), Ashoya Ratam, dalam diskusi terarah yang diselenggarakan menyikapi pengesahan RUU KPK, Selasa (17/9). Pertanyaan Ashoya ini seolah mewakili kegelisahan berbagai elemen masyarakat sipil yang terkejut dengan manuver kilat DPR dengan persetujuan bersama Presiden.

 

Diskusi yang  menghadirkan para ahli hukum pidana dan hukum tata negara alumni FHUI ini menghasilkan sebuah kesepakatan. Nasi memang sudah menjadi bubur dengan keputusan sidang paripurna DPR yang menyetujui revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Hanya saja masih ada beberapa jalan keluar yang bisa diupayakan.

 

Pertama, mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK dan mengembalikannya ke UU KPK semula. “Kalau Pak Jokowi memang tidak ingin ini berlaku, segera dia sahkan ke lembaran negara besok, lalu pada hari yang sama dia keluarkan Perppu,” kata Fitra Arsil, Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI.

 

(Baca juga: Ada yang Tak Lazim dalam Percepatan Pembahasan Sejumlah RUU)

 

Fitra merujuk apa yang pernah dilakukan Presiden SBY saat mengeluarkan Perppu Pilkada. Kala itu SBY menyegerakan pengesahan revisi UU Pilkada olehnya dan langsung menerbitkan Perppu yang mengembalikan pada UU Pilkada semula. Kewenangan penerbitan Perppu ini menjadi hak Presiden sebagai sikap subjektifnya dalam rangka memenuhi kegentingan yang memaksa.

 

RUU KPK yang disetujui DPR bersama Presiden masih belum resmi berlaku hingga Presiden menandatangani dan memuatnya dalam Lembaran Negara. Fitra mengatakan saat ini masih berlaku UU KPK yang lama. Penundaan oleh Presiden hanya bisa berlangsung selama 30 hari sejak persetujuan bersama DPR kemarin. Setelah itu RUU yang disetujui bersama DPR akan otomatis berlaku meskipun tidak ditandangani Presiden.

 

Perppu pun masih akan dinilai kembali oleh DPR untuk diterima atau ditolak seluruhnya pada masa sidang berikutnya. Fitra mengatakan sikap Presiden akan tergambar jelas dalam rangka menanggapi respon publik yang merasa aspirasinya belum terserap. Apalagi pengesahan RUU KPK ini berlangsung cepat dan terkesan mendadak di ujung masa tugas DPR periode 2014-2019. “Itu skenario yang paling enak,” ujarnya.

 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Gita Putri Damayana mencatat usul RUU KPK muncul pertama kali di rapat Badan Legislasi DPR pada tanggal 3 September lalu. Padahal RUU ini tidak ada dalam daftar program legislasi nasional prioritas yang sudah ditetapkan.

 

Selanjutnya sidang paripurna 5 September juatru menyetujui RUU KPK sebagai usulan DPR untuk langsung dibahas bersama Pemerintah. Hanya dalam dua hari pada 12-13 September, pembahasan dilakukan bersama Pemerintah dan menghasilkan persetujuan pada 16 September. Tak disangka semua pihak, 17 September kemarin RUU KPK disetujui untuk disahkan. “Pengusulan RUU KPK langsung dari Badan Legislasi ke paripurna, tidak ada di program legislasi nasional, prosedurnya sudah tidak benar,” kata Gita sebagai salah satu narasumber diskusi.

 

PSHK menilai terjadi prosedur formil yang bermasalah. Apalagi revisi ini bersamaan dengan penolakan publik terhadap pemilihan calon pimpinan KPK yang juga dianggap tidak menyerap aspirasi publik.

 

(Baca juga: Masukan PSHK Terkait Pembentukan Badan Regulasi Nasional)

 

Oleh karena itu ada jalan keluar kedua yang diusulkan oleh Gita. Pihaknya mencoba mengumpulkan bahan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi segera setelah revisi UU KPK disahkan. Salah satunya adalah mengupayakan keputusan Ombudsman bahwa terjadi maladministrasi surat Presiden yang menyetujui pembahasan RUU KPK.

 

Ia menilai surat Presiden itu tidak lazim dikeluarkan karena RUU KPK tidak ada dalam prioritas program legislasi nasional. “Ini menjadi modal kita untuk maju ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya. Begitu cepatnya pengesahan ini telah membuat berbagai aspirasi publik diabaikan dalam revisi UU KPK. Padahal agenda pemberantasan korupsi telah menjadi kepentingan publik luas di Indonesia.

 

Ahli hukum pidana FHUI, Gandjar Laksmana Bonaprapta menegaskan bahwa revisi UU KPK ini sangat jelas mengubah desain KPK menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Misalnya keberadaan lembaga baru Dewan Pengawas KPK yang menentukan izin penyadapan. “Pengubahan undang-undang merupakan hal yang biasa, tapi akui dulu revisi ini bukan untuk memperkuat, jangan bilang ini untuk memperkuat,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua