Kamis, 19 September 2019

Konvensi Mediasi Singapura Dinilai Tak Perlu Buru-buru Diratifikasi

Yang lebih penting untuk dilakukan penyesuaian adalah me-review UU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut aturan turunannya.
Hamalatul Qur'ani
Peresmian International Mediation & Arbitration Centre (IMAC), Rabu (18/9). Foto: HMQ

Tepat pada 7 Agustus 2019, United Nation Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Konvensi Mediasi Singapura/KMS) resmi diumumkan dan ditandatangani oleh sebanyak 46 Negara, termasuk 2 kekuatan ekonomi terbesar dunia yakni Amerika Serikat (AS) dan China. Angka penandatanganan ini tergolong tinggi bila dibandingkan dengan penandatangan pertama kalinya Konvensi New York pada Juni 1958 hanya oleh 10 Negara.

 

Dari penelusuran hukumonline melalui uncitral.un.org Indonesia belum turut serta menandatangani Konvensi ini. Sejumlah pakar dan praktisi yang hadir dalam peresmian International Mediation & Arbitration Centre (IMAC), Rabu (18/9), menggelar diskusi terbuka guna mendiskusikan apa saja muatan aturan Konvensi Mediasi Singapura? Apa saja kelebihan dan kelemahannya? Implikasi apa saja yang dihasilkan bilamana Indonesia ikut atau tidak ikut meratifikasi konvensi ini.

 

Ketua BANI sekaligus pembina IMAC, Husseyn Umar menyoroti bahwa Konvensi Mediasi Singapura sifatnya cenderung mengatur hal-hal yang bersifat administratif. Secara muatan, katanya, sangat mirip dengan New York Convention 1958. Bedanya NY Convention 1958 mengatur soal penyelesaian sengketa melalui arbitrase (jalur adjudikatif/dengan adanya suatu putusan), sedangkan KMS mengatur penyelesaian sengketa dengan jalur non-adjudikatif yakni mediasi.

 

“Menariknya PBB menganggap perlu mengembangkan penyelesaian sengketa non-adjudikatif ini secara internasional hingga akhirnya konvensi ini diresmikan tanggal 7 Agustus 2019 lalu di Singapura dan Dihadiri oleh Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong,” katanya.

 

(Baca juga: Tak Penuhi Syarat dan Prosedur Ini, Putusan Arbitrase Asing Terancam Tak Bisa Dieksekusi)

 

Lebih lanjut, katanya, mediasi sebagai langkah non-adjudikatif dipandang UN General Assembly merupakan cara yang menarik untuk dikembangkan dalam penyelesaian sengketa antar negara-negara yang memiliki perbedaan sistem hukum. Masalahnya, katanya, dalam KMS tidak muncul adanya peran pengadilan sama sekali untuk melakukan enforcement terhadap hasil mediasi. KMS disebutnya hanya menunjuk suatu lembaga yang bertugas meng-administered hasil-hasil mediasi antar negara.

 

Dengan begitu, Husseyn mengibaratkan konvensi ini terlepas dari peran fungsi pengadilan, sehingga dikhawatirkan hasil mediasi yang dicapai oleh pelaku bisnis antar satu negara dengan negara lain bisa menimbulkan masalah hukum baru dalam implementasi. Untuk itu, ia mengingatkan Indonesia tak perlu terburu-buru melakukan ratifikasi, justru yang lebih penting untuk dilakukan penyesuaian adalah me-review UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut aturan turunannya.

 

“Walaupun sudah di tandatangani oleh 46 negara, belum berarti 46 negara itu langsung enforce, karena masih memerlukan proses ratifikasi. Tugas kita harus memperlajari aspek-aspek pengaturannya dulu,” katanya.

 

Senada dengan Husseyn, Pengamat Hukum Internasional, Huala Adolf juga menyarankan agar Indonesia tak perlu terburu-buru meratifikasi KMS. Secara struktur, KMS juga disebutnya hampir sama dengan NYC 1958, bahkan sama-sama memuat 16 pasal. Ia juga mengomentari bilamana mediasi dilakukan untuk perkara yang menyangkut urusan pemerintahan, akan menjadi pertanyaan besar apakah suatu hasil mediasi yang bersifat negosiated settlement akan berdampak pada aturan-aturan yang terkait dengan aturan public.

 

“Ini seperti pengambilalihan aturan NYC 1958 ke Konvensi Mediasi Singapura, lebih baik Indonesia wait & see dulu saja,” tukasnya.

 

Kendati KMS memungkinkan untuk dilakukan reservasi, article 8 ayat (2) KMS membatasi secara strict hal-hal apa saja dalam Konvensi yang bisa direservasi. Sebagai informasi, Peneliti Research Center for International Trade & Arbitration FH Unpad, Mursal Maulana menjelaskan bahwa aturan reservasi dalam konvensi internasional merujuk pada article 19 Vienna Convention on the law of treaties 1969, diterjemahkan melalui UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sebagai ‘persyaratan’.

 

Pasal 1:

Persyaratan (Reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internaisonal yang bersifat multilateral.

 

Artinya, katanya, suatu negara diperbolehkan melakukan reservasi bila Konvensi yang diratifikasi oleh negara tersebut memberi hak untuk melakukan reservasi. Namun memang ada perjanjian internasional tertentu yang sama sekali tidak memperbolehkan reservasi.

 

Dari perspektifnya sebagai pengamat, Mursal menilai KMS sebagai bentuk persuasif karena tidak mengharuskan para pihak melihat aturan dan norma dalam KMS secara terlalu strict. Namun menjadi ambigu jika membaca ayat (2) article 8 bahwa reservasi yang diperbolehkan harus reservasi yang di express secara jelas dalam KMS.

 

“Cuma dalam penjelasannya kita tidak bisa menemukan itu. Sehingga memberikan peluang bagi negara lain untuk think twice menjadi state parties,” katanya.

 

Article 8. reservations

2. No reservations are permitted except those expressly authorized in this article.

 

Aturan soal regional economic organization dalam article 12 KMS, dinilainya juga merupakan kelemahan yang nyata dari KMS. Disitu, KMS memberikan ruang kepada organisasi regional yang khusus bergerak di bidang integrasi ekonomi untuk menjadi state party dalam KMS. Bila dilihat pasal ayat (4) article 12, katanya, aturan yang ada dalam suatu organisasi regional di bidang integrasi ekonomi ini bisa mengalahkan norma yang ada dan diatur di dalam KMS.

 

Konkritnya, ia mencontohkan bila European Union (EU) menjadi anggota KMS dan suatu ketika mengeluarkan EU directive yang kontradiktif dengan KMS, maka EU directive itu bisa mengalahkan ketentuan yang diatur dalam KMS. Pelibatan organisasi regional sebagai party ditegaskannya justru melemahkan posisi KMS itu sendiri. Namun Mursal sendiri belum mengetahui betul, apa history di balik perundingan itu? mengapa organisasi regional bisa jadi actor yang determinan juga dalam KMS.

 

“Saran saya Indonesia keep silent dulu, tetap observasi benefit dan kelemahan dari KMS sebelum memutuskan untuk ratifikasi atau tidak,” tutupnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua