Kamis, 19 September 2019

Apakah Kebiri Kimia adalah Solusi? Oleh: Nefa Claudia Meliala*)

​​​​​​​Persoalan kebiri kimia ini menjadi momentum yang tepat untuk menyadarkan kita bahwa politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan harus disusun secara rasional, bukan emosional.
RED
Nefa Claudia Meliala

Pasca vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam kasus Muhammad Aris bin Syukur, beberapa pekan ini polemik terkait kebiri kimia kembali mengemuka dan menjadi diskusi hangat di ruang-ruang publik. Kamis, 18 Juli 2019, Pengadilan Tinggi Surabaya menolak permohonan banding yang diajukan Aris dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 2 Mei 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU 17/2016).

 

Terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dalam kasus ini Aris dianggap terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Dalam fakta persidangan terungkap perbuatan ini dilakukan terhadap 9 orang anak dalam rentang waktu 2 tahun (2016-2018) meskipun dalam berbagai diskusi terbukti tidaknya ada 9 orang korban dalam peristiwa inipun masih terus menjadi perdebatan.

 

Apabila ditelusuri, ternyata putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan 17 tahun penjara. Tuntutan jaksa didasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat 5 UU 17/2016 yang menyatakan ancaman pidana untuk perbuatan Terdakwa dalam kasus ini dapat diperberat karena korban lebih dari 1 orang.

 

Hal menarik dalam kasus ini adalah jaksa tidak menuntut untuk dilakukannya kebiri kima terhadap Terdakwa, namun hakim Pengadilan Negeri menambahkan penjatuhan kebiri kimia tersebut dalam putusannya yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi. Argumentasi yang dibangun dalam penjatuhan tindakan kebiri ini adalah ketentuan pasal 81 ayat 7 UU 17/2016 yang menyebutkan pelaku dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia.

 

Pro kontra kemudian kembali bermunculan menyikapi putusan ini. Sebagian kalangan berpendapat putusan ini layak diapresiasi terlepas dari Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kima yang hingga saat ini belum rampung. Namun demikian tidak bisa dipungkiri kontroversi soal kebiri kimia yang muncul sejak awal lahirnya undang-undang ini kembali ramai diperbincangkan kendati aturan terkait kebiri kimia ini sesungguhnya sudah menjadi hukum positif.

 

Apakah hukuman yang berat akan memberikan efek jera?

Sama halnya dengan ide penjatuhan pidana mati untuk menurunkan angka berbagai kejahatan yang dikualifikasi sebagai extra ordinary/serious crimes seperti korupsi, terorisme atau perdagangan narkotika misalnya, kebiri kimia juga digadang-gadang mampu menurunkan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak.

 

Cara berpikir ini kurang lebih hendak mengatakan bahwa apabila target yang ingin dicapai adalah turunnya angka kejahatan secara signifikan, solusinya adalah penjatuhan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku sehingga pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya di kemudian hari dan mereka yang potensial menjadi pelaku kejahatan juga akan berupaya menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan karena takut dihukum berat. Pertanyaannya adalah apakah hipotesa itu terbukti karena hingga saat ini belum ada data empiris yang dapat membuktikan adanya korelasi positif antara hukuman yang berat dan efek jera.

 

Cesare Beccaria, seorang tokoh terkenal dalam Aliran Klasik Kriminologi dalam teorinya punishment as detterent (hukuman yang menjerakan) pernah menyatakan bahwa ia tidak percaya pada manfaat hukuman yang kejam. Efek jera tercipta bukan dari hukuman yang kejam, tapi dari hukuman yang memenuhi 3 kriteria, yaitu appropriate (proportionate punishment; punishment should fit the crime), prompt (promptness of punishment/celerity) dan inevitable (certainty of punishment). “Crimes are more effectually prevented by the certainty than severity of punishment”.

 

Dengan mengacu pada teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya efek jera bukanlah didapat dari hukuman yang berat, namun lebih kepada terpenuhinya ketiga hal tersebut secara konsisten. Pertanyaan yang menjadi relevan diajukan dalam konteks ini adalah apakah kebiri kimia merupakan hukuman yang tepat untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

 

Dokter spesialis andrologi menyatakan satu kali pemberian obat tidak akan secara langsung membuat dorongan seksual dalam diri pelaku hilang sehingga ia menjadi tidak mampu melakukan hubungan seksual. Dengan demikian, penyuntikan harus dilakukan secara berkala. Apabila hormon testosteron ditekan sehingga kadarnya menjadi rendah, dorongan seksual dalam diri pelaku akan mengalami penurunan dan selanjutnya diharapkan pelaku menjadi tidak ingin dan tidak mampu lagi melakukan hubungan seksual.

 

Namun perlu diingat, dorongan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh hormon testosteron, tetapi juga oleh pengalaman seksual sebelumnya, kondisi kesehatan secara umum, faktor psikologis dan faktor-faktor lainnya. Para ahli mengingatkan bahwa timbulnya dorongan seksual tidak semata-mata disebabkan hormon testosteron. Pengalaman seksual yang seorang pria alami misalnya, juga dapat membangkitkan dorongan seksual. Meskipun dorongan seksual bisa ditekan, memori pengalaman seksual tidak bisa dihapus. Selain itu, kebiri kimiawi juga ternyata tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat kimia tersebut dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pelaku akan mendapatkan kembali fungsi seksualnya.

 

Baca:

 

Para ahli psikologi juga menambahkan kebiri kimia belum tentu menjadi solusi apabila ternyata mereka yang menjadi pelaku kekerasan seksual ternyata mengalami gangguan kejiwaan atau merupakan korban kekerasan seksual di masa lalu sehingga faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual sesungguhnya bukanlah dikarenakan tingginya dorongan seksual. Apabila kebiri kima dilakukan terhadap pelaku dengan tipikal seperti ini dikhawatirkan pelaku malah semakin sadis dalam melakukan perbuatannya di kemudian hari.

 

Ketika dokter dan psikolog justru meragukan efektifitas kebiri kimia dalam memberikan efek jera, rasanya apa yang menjadi jauh lebih penting untuk diperhatikan para ahli hukum adalah bagaimana penegak hukum dapat secara konsisten menegakkan aturan dengan cepat dan tidak pandang bulu. Penegakan hukum yang dilakukan dengan segera setelah timbulnya dugaan telah terjadinya kejahatan terhadap siapapun yang melakukannya seharusnya akan lebih efektif dalam menurunkan angka kejahatan dan menimbulkan efek jera.

 

Apabila ditelusuri, ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang sebenarnya sudah cukup berat tanpa harus menambahkan tindakan kebiri kimia sebagai tindakan tambahan. Namun demikian, persoalan klasik yang kerap kali muncul dalam praktik adalah aturan yang telah berlaku sebagai hukum positif yang sebenarnya ancaman pidananya sudah cukup berat ternyata tidak diterapkan secara konsisten.

 

Kemudian kita menggunakan logika jump to conclusion untuk menerapkan hukuman yang lebih kejam lagi supaya pelaku jera tanpa diimbangi dengan melakukan evaluasi berkala terkait sejauh mana penegakan hukum telah dilakukan secara konsisten dan untuk kemudian melihat sejauh mana penurunan angka kejahatan telah terjadi.

 

Tujuan Pemidanaan yang Tidak Jelas

Agar tidak menimbulkan keragu-raguan dan perbedaan penerapan hukum sebagai implikasi dari perbedaan persepsi masing-masing penegak hukum, undang-undang harus secara tegas merumuskan apa yang menjadi tujuan pemidanaan. Teori pemidanaan mengalami perkembangan mulai dari tujuan pemidanaan yang sifatnya pembalasan (retributif) di mana penjatuhan pidana dipandang sebagai penderitaan/nestapa yang harus diberikan pada pelaku kejahatan (backward looking), bergeser menjadi tujuan pemidanaan yang sifatnya menimbulkan efek jera (deterrence), hingga tujuan pemidanaan yang sifatnya rehabilitatif.

 

Dalam tujuan pemidanaan yang sifatnya menimbukan efek jera dan atau merehabilitasi, pendekatan yang digunakan sudah bersifat forward looking dimana penjatuhan pidana tidak sebatas berorientasi pada pembalasan, namun harus dipastikan penjatuhan pidana tersebut memberikan manfaat, yaitu mencegah kejahatan (prevensi) sebagai tujuan utama pemidanaan. Perumusan tujuan pemidanaan ini menjadi persoalan penting mengingat Sistem Peradilan Pidana sebagai sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan pada prinsipnya memiliki beberapa tujuan, yaitu resosialisasi/pemasyarakatan narapidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang) dan tidak semata-mata pembalasan.

 

Dalam konteks kebiri kimia, muncul persoalan karena kebiri kimia dirumuskan undang-undang dalam bingkai hukuman yang sifatnya retributif atau pembalasan kepada pelaku, bukan dalam bingkai rehabilitasi. Hal ini terlihat misalnya dalam ketentuan Pasal 81 A ayat 3 UU 17/2016 yang menyatakan Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.” Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang melihat kebiri kimia sebagai suatu tindakan yang terpisah dari upaya rehabilitasi, padahal seharusnya kebiri kimia dilakukan justru dalam rangka rehabilitasi pelaku. Di beberapa negara kebiri kimia yang terbukti efektif justru dilakukan secara sukarela oleh pelaku yang menyadari bahwa ia terganggu karena dorongan seksual dalam dirinya yang sangat tinggi.

 

Karena sifatnya menghukum, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kemudian mengeluarkan pernyataan mereka menolak untuk menjadi eksekutor karena kebiri kimia bukan layanan medis dan apabila dokter melakukan eksekusi, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma dengan kode etik kedokteran. Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) juga menolak kebiri kimia karena tindakan ini dianggap sebagai salah satu bentuk penyiksaan yang melanggar HAM sementara Indonesia sudah meratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

 

Persoalan utama yang kita hadapi saat ini adalah apabila tujuan dilakukannya kebiri kimia adalah menimbulkan efek jera, kebiri kimia seharusnya dilakukan dalam bingkai rehabilitasi dan bukan hukuman karena sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya kebiri belum tentu menjadi solusi apabila pelaku yang melakukan kekerasan seksual ternyata melakukan perbuatannya karena gangguan kejiwaan atau karena faktor-faktor lain di luar dorongan seksual.

 

Sebagai penutup, persoalan kebiri kimia ini menjadi momentum yang tepat untuk menyadarkan kita bahwa politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan harus disusun secara rasional, bukan emosional. Kita semua sepakat kekerasan seksual terhadap anak harus ditangani secara serius, namun semangat punitif (menghukum pelaku) dengan alasan keadilan bagi korban sesungguhnya tidak menyelesaikan persoalan. Politik kriminal tanpa menggunakan hukum pidana (non penal) yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi mempunyai kedudukan yang sangat strategis yang harus lebih diintensifkan agar anak-anak kita terlindungi dari kekerasan seksual.

 

*)Nefa Claudia Meliala adalah Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan dalam program Hukumonline University Solution.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua