Kamis, 19 September 2019

Di antara Pelemahan KPK dan Keraguan Investor

KPK yang kuat sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha.
Mochamad Januar Rizki
Diskusi “Urgensi Pemberantasan Korupsi bagi Perekonomian, Investasi dan Perbaikan Fiskal” di Jakarta, Rabu (18/9). Foto: MJR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengalami perubahan signifikan seiring pergantian pimpinan komisioner dan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Bagi sejumlah pihak, perubahan ini justru dianggap dapat memperlemah dan mengganggu independensi KPK. Pasalnya, terdapat sejumlah perubahan yang dapat mengganggu independensi KPK.

 

Minyak dan gas bumi adalah salah satu sektor yang dibidik KPK dalam menindak kejahatan korupsi. Mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas dan pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mencontohkan potensi korupsi di sektor Migas yang besar pada level hulu, perantara dan hilir.

 

Meski tidak sebanyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kepala daerah yang sudah dijerat aparat hukum, termasuk  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya ada beberapa pelaku yang berhasil dicokok oleh aparat hukum.

 

Menurut Radhy, sedikitnya pelaku tersangka bukan tidak ada potensi korupsi di sektor migas, tetapi lebih karena amat rumit membuktikan tindak pidana korupsi di sektor Migas. Setelah lebih 4 tahun dilakukan penyidikan dan penyelidikan, KPK baru bisa menetapkan mantan Direktur Utama Petral sebagai tersangka suap pengadaan  impor crude dan BBM. Kerumitan itu disebabkan potensi korupsi di migas melibatkan mafia migas, korporasi international, dan lokasi terjadinya korupsi di luar teritorial Indonesia.

 

Peran KPK yang kuat dinilai Radhy sangat diperlukan menjaga kesehatan industri migas. Menurutnya, pasca-pembubaran Petral ternyata tidak serta merta menghentikan mafia migas dalam pemburuan rente. Sebelum berakhir masa kerja Tim Anti Mafia Migas, Radhy menjelaskan pihaknya sudah melaporkan hasil kajian tersebut ke KPK. Namun KPK mengalami kesulitan dalam menemukan alat bukti  untuk menjerat pelaku Mafia Migas.

 

“Kalau KPK saat ini sudah menetapkan tersangka merupakan kemajuan besar yang dicapai KPK. Hanya, KPK harus menjadikan penetapan tersangka itu sebagai pintu masuk untuk menjerat pentolan mafia migas dan mengejar aliran dana dari mafia migas, konon mengalir sampai jauh,” jelas Radhy saat dijumpai dalam diskusi “Urgensi Pemberantasan Korupsi bagi Perekonomian, Investasi dan Perbaikan Fiskal” di Jakarta, Rabu (18/9).

 

Meski demikian, Radhy optimistis peran KPK jilid baru masih berintegritas memberantas kejahatan korupsi. Menurutnya, sistem kerja KPK tidak akan berubah meski dijabat pimpinan komisioner baru. Selain itu, dia juga mengingatkan agar tidak ada intervensi terhadap kinerja KPK. 

 

“KPK selama ini kinerjanya baik karena minim intervensi. Saya optimis perubahan KPK tidak akan berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi karena sistem KPK sudah baik. Beberapa waktu sebelumnya, Ketua KPK yang berasal dari Kejaksaan juga sempat diragukan masyarakat tetapi kinerjanya sangat baik. Selain itu, KPK juga dikawal masyarakat,” pungkas Radhy.  

 

(Baca: Polemik UU KPK Hasil Revisi Dikhawatirkan Ganggu Iklim Investasi)

 

Seperti diketahui, perubahan sejumlah pasal dalam UU KPK terbaru yang dianggap melemahkan lembaga ini salah satunya keberadaan Dewan Pengawas menggantikan Penasihat KPK yang menjadi bab tersendiri dalam UU. Luar biasa kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas.

 

Selama ini, penanggung jawab tertinggi berada di pimpinan KPK, namun dalam UU terbaru sudah tak berlaku lagi. Kerja-kerja penindakan mulai dari penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan harus memperoleh izin dari Dewan Pengawas.

 

Dewan ini dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk Presiden. Selain itu, terdapat kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan yang perkaranya tak selesai dalam waktu dua tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan ini dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan kondisi KPK ini akan sangat memengaruhi kepercayaan investor terhadap iklim investasi nasional. Dia mengkhawatirkan perubahan KPK ini justru akan memperlemah penegakkan hukum sehingga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat.

 

Dia juga menyatakan salah satu poin dari RUU KPK yang mengharuskan izin penyeledikan dari Dewan Pengawas terlebih dahulu maka menghilangkan independen lembaga tersebut.  “Jika RUU KPK ini berdampak terhadap pemberantasan korupsi maka akan memperlemah ekonomi Indonesia,” jelas Enny.

 

Selain itu, pelemahan penegakan korupsi ini juga akan berdampak terhadap kepastian perizinan. Menurutnya, perizinan usaha dimanfaatkan oknum-oknum demi keuntungan pribadi sehigga pelaku usaha menjadi pihak paling dirugikan.

 

“Perlu diketahui, masalah investasi ini adalah ketidakpastian perizinan. Ini (ketidakpastian) menciptakan celah penyalahgunaan atau terjadi permainan. Kalau penguatan korupsi mengurangi permainan ini. Ini (permainan) kami khawatirkan menyurutkan investasi masuk,” tambah Enny.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua