Kamis, 19 September 2019

Perizinan Pengelolaan Air Harus Perhatikan 6 Prinsip Ini

Prinsipnya, perizinan pengelolaan/pemanfaatan air untuk kepentingan usaha dapat diberikan setelah kebutuhan air untuk kepentingan masyarakat/publik terpenuhi lebih dahulu. Dan sepanjang persediaaan sumber air masih ada.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air (SDA) resmi telah disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Senin (17/9) kemarin. Sejumlah pengaturan pengelolaan hingga perizinan penggunaan sumber daya air diatur  dalam UU SDA terbaru ini. Salah satu yang menarik perhatian adalah perizinan kegiatan usaha di sektor air ini. Sebab, kalangan pengusaha bidang pengelolaan air memiliki kepentingan terhadap pemasaran air guna kepentingan komersil atau bisnis.

 

Ada enam pasal tentang mekanisme perizinan bagi pengunaan SDA untuk kebutuhan usaha pengelolaan air ini mulai Pasal 46 sampai dengan Pasal 51. Dalam RUU SDA ini, penggunaan SDA bagi kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan enam prinsip. Pertama, tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas air.

 

Kedua, perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air. Ketiga, kelestarian lingkungan  hidup sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM). Keempat, pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak. Kelima, prioritas utama penggunaan SDA bagi kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa.

 

Keenam, pemberian izin penggunaan SDA bagi kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada poin pertama sampai lima terpenuhi. “Dan jika masih terdapat ketersediaan air,” demikian bunyi poin Pasal 46 huruf f UU SDA ini.

 

Penggunaan SDA bagi kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan sumber daya air bagi kesejahteraan rakyat. Begitu pula penggunaan SDA bagi kebutuhan usaha dilakukan mengutamakan kepentingan umum. Kata lain prinsipnya, pemberian perizinan bagi kegiatan usaha terkait sumber daya air dapat diberikan sepanjang mengutamakan kepentingan publik terlebih dahulu.

 

Ketua Panja RUU SDA Lasarus mengakui DPR bersama pemerintah saat pembahasan RUU ini tidak menutup kran bagi kalangan pengusaha di bidang pengelolaan penggunaan air. Hanya saja, yang dibatasi adalah sistem penyediaan air minum yang menjadi kewajiban negara untuk mengaturnya. Sebab, sistem penyediaan/pengelolaan air minum menyangkut kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat. Seperti minum, mandi, mencuci, dan kakus.

 

“Terus, air minum dalam kemasan (MDK) kita atur sendiri. Tidak ada yang kita batasi,” ujarnya. Baca Juga: RUU SDA Disetujui Jadi UU, Ini Isinya

 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan adanya penguasaan negara atas air mengacu pada ketentuan Pasal 33 UUD Tahun 1945. Sebab, dikhawatirkan bila tidak ditegaskan pembatasan pemanfaatan/pengelolaan sumber daya air bagi kalangan usaha, bakal mengganggu kepentingan masyarakat akan kebutuhan air. Misalnya, adanya penguasaan dengan “memagari” sumber mata air oleh kalangan usaha. Sementara masyarakat di sekitarnya mengalami kekeringan air. “Ini tidak boleh terjadi lagi,” kata dia.

 

Hal ini diatur tegas dalam Pasal 47 UU SDA yang menyebutkan penggunaan SDA untuk kepentingan usaha dapat diselenggarakan sepanjang air bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta sepanjang ketersediaan air masih mencukupi. Kata lain, kegiatan usaha dapat diselenggarakan sepanjang kepentingan umum atas air telah terpenuhi terlebih dahulu.

 

Dia mengingatkan pengelolaan SDA bagi kepentingan usaha dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan. Selain itu, penyelenggaraan SDA bagi kebutuhan/kepentingan usaha merujuk pada rencana penyediaan air dan/atau zona pemanfaatan ruang dan sumber air yang terdapat dalam rencana pengelolan SDA. “Tentunya dengan melibatkan para pemangku kepentingan.”

 

Karena itu, penggunaan SDA bagi kebutuhan usaha wajib memiliki izin. UU SDA ini juga mengatur penggunaan SDA bagi kebutuhan usaha dapat berupa penggunaan sumber daya air sebagai media, air dan daya air sebagai materi, sumber air sebagai media, dan/atau air serta sumber air sebagai media dan materi.

 

Urutan prioritas

Sesuai UU SDA ini, pemberian izin dilakukan secara ketat berdasarkan urutan prioritas. Pertama, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar. Kedua, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air. Ketiga, pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

 

Keempat, pengunaan SDA bagi kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum. Kelima, kegiatan usaha bagi kepentingan publik. Keenam, penggunaan sumber daya air bagi kebutuhan usaha oleh BUMN, BUMD dan Badan Usaha Milik (BUM) Desa. Ketujuh, penggunaan SDA bagi kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

 

Izin penggunaan SDA bagi kebutuhan usaha dapat diberikan untuk titik atau tempat tertentu pada sumber air; ruas tertentu pada sumber air; dan bagian tertentu dari sumber air. Perizinan penggunaan air dan daya air bagi kebutuhan usaha menghasilkan produk berupa air minum bagi kebutuhan pokok sehari-hari. Nantinya, perizinan ini diberikan kepada BUMN, BUMD, atau BUM Desa sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.

 

Sedangkan, pemberian izin penggunaan SDA bagi kebutuhan usaha diberikan kepada swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat. Misalnya, sesuai pola dan rencana pengelolaan SDA; memenuhi persyaratan teknis administratif; mendapat persetujuan dari para stakeholder di kawasan SDA. Selanjutnya, memenuhi kewajiban biaya konservasi SDA yang menjadi komponen dalam Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BPJSDA); serta kewajiban keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pengaturan lebih lanjut sebagai aturan turunan khusus aturan perizinan pengunaan SDA bagi kebutuhan usaha ini akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP). “Kita berharap pemerintah tidak lama-lama menerbitkan aturan turunannya. Maka kita bunyikan paling lama 1 tahun PP-nya sudah clear (selesai),” kata Lasarus.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua