Kamis, 19 September 2019

Ramai-Ramai Minta Penundaan Pengesahan RKUHP

Bagi Komnas masih ada sejumlah ketentuan yang kurang tepat antara lain terkait pengaturan pelanggaran HAM berat, ketidakpastian hukum, dan penerapan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium. Sebagian pasal-pasal dalam RKUHP masih bermasalah.
Ady Thea DA
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi dan gabungan Mahsiswa se-Jakarta menggelar aksi menolak pengesahan RKUHP di depan gedung DPR Jakarta, Senin (16/9). Foto: RES

Pembahasan rancangan KUHP (RKUHP) bakal memasuki tahap finalisasi yakni pengesahan menjadi UU dalam rapat paripurna terdekat. Sebab, pemerintah dan DPR telah menyepakati substansi dalam RKUHP. Namun, sejumlah kalangan masih melihat ada beragam persoalan dalam materi muatan RKUHP, sehingga mendesak pemerintah dan DPR untuk menunda pengesahan RKUHP.

 

Komisioner Komnas HAM Bidang Pengkajian dan Penelitian, M Choirul Anam mendukung agar pengesahan RKUHP menjadi UU sebaiknya ditunda. Lembaganya juga melihat masih ada banyak persoalan dalam draft RKUHP tertanggal 15 September 2019 tersebut. Sedikitnya, ada 3 hal yang menjadi sorotan Komnas HAM.

 

Pertama, paradigma RKUHP yang berbeda dengan prinsip HAM menurut hukum internasional. Anam melihat dalam kasus pelanggaran HAM berat, misalnya, kejahatan terjadi karena adanya kebijakan atau kekuasaan yang korbannya masyarakat sipil. Karena itu, pelanggaran HAM berat disebut sebagai kejahatan yang sangat serius (the most serious crime).

 

Nah, pelanggaran HAM berat yang diatur dalam RKUHP yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. RKUHP ini memuat ketentuan yang mengatur adanya element of crime (unsur-unsur tindak pidana) dalam kejahatan tersebut. Menurut Anam, element of crime tidak bisa diterapkan dalam kasus pelanggaran HAM berat karena sejatinya jenis kejahatan ini meminta pertanggungjawaban dari pembuat kebijakan.

 

Biasanya, element of crime ini digunakan dalam kasus pidana biasa karena yang dikejar adalah niat jahat dari pelaku/individu. “Dalam kasus pelanggaran HAM berat tidak ada niat jahat dari pelaku di lapangan karena mereka menjalankan perintah,” kata Anam dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM di Jakarta, Kamis (19/9/2019). Baca Juga: Catatan Komnas HAM terhadap Lima Isu dalam RKUHP

 

Dampak diterapkannya element of crime dalam kasus pelanggaran HAM berat seperti termuat dalam RKUHP yakni hukuman yang dikenakan bisa menyasar setiap individu yang menjalankan perintah di lapangan. Berat hukumannya nanti juga berbeda-beda tergantung tindakan yang dilakukan individu tersebut. Misalnya, melakukan perkosaan ancaman hukumannya 5 tahun, pembunuhan 10 tahun. “Penerapan hukum ini tidak tepat digunakan dalam kasus pelanggaran HAM berat,” kata Anam

 

Dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat, Anam mencontohkan yang dimintai pertanggungjawaban pihak yang membuat kebijakan atau pemegang kekuasaan. Konsep pertanggungjawaban ini menyasar pucuk pimpinan (rantai komando). Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan kejahatan yang dilakukan, bukan element of crime. Ancaman hukum bagi pelaku pelanggaran HAM berat dalam RKUHP lebih rendah yakni 5-20 tahun. Sedangkan, UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Ad Hoc), ancaman pidananya 10-25 tahun.

 

Karena itu, Anam mengusulkan pemerintah dan DPR untuk menghapus Pasal 599, Pasal 600, dan Pasal 626 RKUHP. Ketentuan itu seharusnya dikembalikan ke UU No.26 Tahun 2000. “RKUHP menyamakan pemidanaan kasus pelanggaran HAM berat dengan pidana umum. Ini tidak sesuai dengan hukum internasional yang menempatkan pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan paling serius yang lahir karena kebijakan dan kekuasaan,” tegasnya.

 

Kedua, RKUHP dinilai belum bisa memberikan kepastian hukum karena ada kata atau frasa yang menimbulkan multitafsir atau masih ada ruang yang tidak memungkinkan diberikannya kepastian hukum. Misalnya, frasa dalam delik keagamaan (penodaan agama) seperti “perasaan” dan “menimbulkan kegaduhan” serta frasa “hukum yang hidup di masyarakat” atau living law.

 

Ketiga, penerapan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dalam RKUHP masih kurang tepat dalam beberapa pasal. Anam menilai banyak persoalan sosial yang bisa diselesaikan menggunakan pendekatan atau penghukuman lain yang dapat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan memberi rasa damai dalam masyarakat, tetapi dalam RKUHP justru dikenakan pidana.

 

Hal ini seolah bertolak belakang dengan sejumlah tindak pidana dalam RKUHP seperti pelanggaran HAM berat, korupsi, narkotika, terorisme, dan pencucian uang yang justru mengalami pengurangan pemidanaan. “Pemidanaan itu sebagai tindakan terakhir (ultimum remedium) untuk memastikan tertib sosial di masyarakat. Sayangnya RKUHP tidak tepat memposisikan prinsip itu,” kitiknya. Baca Juga: RKUHP Tetap Bakal Disahkan Jadi UU

 

Wakil Ketua Internal Komnas HAM Sandrayati Moniaga menjelaskan Komnas HAM sudah berulangkali menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR terkait RKUHP ini. Bahkan, bersama sejumlah lembaga negara lain pada tahun 2018, Komnas HAM memberi masukan terkait asas seperti retroaktif dan daluwarsa. Usulan ini diakomodir dalam pasal 187 RKUHP yang intinya mengakui kekhususan lembaga independen dalam menangani perkara sesuai kewenangan sebagaimana yang diatur khusus dalam UU. Misalnya, fungsi Komnas HAM terkait dengan UU No.26 Tahun 2000.

 

Perempuan yang di sapa Sandra itu mengatakan dalam waktu dekat lembaganya akan kembali melayangkan surat kepada Presiden dan DPR yang intinya meminta pengesahan RKUHP ditunda. “Kami meminta pengesahan RKUHP ditunda dan dilakukan perbaikan terhadap pasal yang masih bermasalah,” tutupnya. Baca Juga: Masih Bermasalah, Aliansi Tolak Rencana Pengesahan RKUHP

 

RKUHP masih bermasalah

Sebelumnya, Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan elemen masyarakat lain menyuarakan agar pengesahan RKUHP ditunda. Selain pembahasan dinilai tertutup, materi muatan RKUHP dinilai masih mengandung persoalan yang bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya, multitafsir, ketidakpastian hukum, hingga bertentangan hak-hak yang dijamin konstitusi.

 

Misalnya, pasal contempt of court, penghinaan presiden, living lawpenodaan agama, pidana mati, penghinaan pemerintah/penguasa, pidana korporasi, aborsi, narkotika, hingga pelanggaran HAM berat. Seperti yang disuarakan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP terdiri dari YLBHI, ICJR, LBH Jakarta, Elsam, MaPPI FHUI, PSHK, LBH Masyarakat, KontraS.      

 

Ketua YLBHI Asfinawati mencatat masih banyak pasal dalam RKUHP yang seharusnya diperbaiki. Misalnya, tentang hukum yang hidup di masyarakat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 618 RKUHP potensial menjerat banyak orang masuk penjara karena dianggap melakukan pidana di suatu daerah yang tidak diketahui apa saja ketentuan pidana dalam living law yang ada di daerah tersebut. RKUHP tidak memberi definisi atau kriteria yang jelas tentang hukum yang hidup di masyarakat dan hukum adat. Penafsiran hukum yang hidup di masyarakat ini bersifat subyektif dan memberi kewenangan besar kepada aparat kepolisian.

 

“Ini pasal yang mengecoh, seolah itu hukum adat, tapi faktanya tidak ada tertulis dalam RKUHP,” kata Asfin dalam jumpa pers di kantor YLBHI/LBH Jakarta beberapa waktu lalu. Baca Juga: Masih Berfilosofi Kolonial Diharapkan RKUHP Tidak Buru-Buru Disahkan

 

Asfin merujuk Pasal 342 RKUHP yang dinilainya memuat norma yang tidak jelas karena tidak ada ukuran tentang apa yang dimaksud dengan “menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya.” Kemudian Pasal 281 RKUHP tentang contempt of court juga memuat norma yang tidak jelas dan bisa mengancam kerja-kerja profesi advokat dan jurnalis.

 

Selain itu, Pasal 323 RKUHP tentang kriminalisasi penghinaan terhadap agama. Menurut Asfin, tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan penghinaan agama. Jika penghinaan ini ditujukan kepada individu, pihak yang merasa dihina bisa melakukan pengaduan. Dalam ketentuan RKUHP ini siapa pihak yang bisa mengklaim bahwa ada ajaran yang menghina suatu agama?

 

“Ini akan menimbulkan diskriminasi yakni memilih satu tafsir agama untuk mempidanakan tafsir yang lain. Pasal ini seharusnya dihapus,” kata Asfin.

 

Aliansi menilai seharusnya pasal itu tidak dibawa ke ranah pidana, tapi perdata atau mekanisme lainnya. Jika ketentuan ini disahkan, maka DPR dan pemerintah melakukan diskriminasi yang pada prinsipnya dilarang oleh konstitusi. Aliansi mengusulkan kepada DPR dan pemerintah untuk mendengar seluruh masukan masyarakat dengan berpegang teguh pada konstitusi. Jika ada sejumlah masukan yang tidak selaras/sejalan dengan konstitusi, DPR dan pemerintah tidak perlu mengakomodirnya dalam RKUHP.

 

Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora sedikitnya ada 3 pasal kolonial dalam RKUHP. Pertama, Pasal 223 dan Pasal 224 RKUHP tentang penghinaan presiden. Ketentuan ini pada dasarnya berasal dari pasal tentang lese mejeste yang tujuannya untuk melindungi ratu Belanda. Pasal ini sudah dibatalkan MK melalui putusan bernomor MK No.013-022/PUUIV/2006 karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan informasi, dan prinsip kepastian hukum.

 

Kedua, Pasal 248-249 RKUHP yang mengatur penghinaan pemerintah yang sah. Nelson mencatat pasal ini sudah dibatalkan MK lewat putusan No.6/PUUV/2007. Ketentuan pidana dalam pasal ini dikenal sebagai haatzaai artikelen, yakni pasal yang melarang orang mengemukakan rasa kebencian dan perasaan tidak senang terhadap penguasa. Pasal ini digunakan kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia sebagai pihak yang terjajah. Delik materil ketentuan ini tidak jelas karena definisi “menimbulkan keonaran” sangat karet dan tidak terukur.

 

“Hukum pidana mewajibkan kejelasan norma dalam pengaturannya (lex certa, lex scripta, dan lex stricta),” papar Nelson mengingatkan.

 

Ketiga, Pasal 367-368 RKUHP mengenai penghinaan kekuasaan umum/lembaga negara. Dia mengingatkan komentar umum kovenan hak sipol Komisi HAM PBB No.34 poin 38 menyebut pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi, seperti kemiliteran dan administrasi negara.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua