Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali melantik dua direktur jenderal di lingkungan MA yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Mliliter dan Tata Usaha Negara di ruang Kusumah Atmadja Gedung MA Lantai 14, Kamis, (19/9/2019). Ketua MA juga melantik 25 ketua pengadilan tingkat banding yakni 15 orang ketua pengadilan tinggi dan 10 ketua pengadilan tinggi agama.
Dua direktur jenderal yang dimaksud yakni Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Haryadi, yang jabatan sebelumnya Panitera Muda Perdata MA dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Lulik Tri Cahyaningrum, yang jabatan sebelumnya Direktur Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara pada Ditjen Badimiltun MA.
Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 106/TPA Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019. Sedangkan, pengangkatan ketua pengadilan tingkat banding berdasarkan Surat Keputusan Ketua MA No. 126/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dan Surat Keputusan Ketua MA No. 136/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.
Ketua MA Hatta Ali menyampaikan ucapan selamat menjalankan tugas yang baru bagi para ketua pengadilan tinggi banding di peradilan umum dan peradilan agama serta Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN.
“Semoga dapat mengemban amanah, jabatan yang hanya bisa diduduki oleh sedikit orang, maka tunjukkanlah kemampuan yamg dimiliki untuk mampu mengemban tanggung jawab yang besar ini. Seperti pepatah, ‘semakin tinggi pohon maka semakin tinggi angin menerpa’. Selamat menjalankan tugas,“ kata Hatta Ali di Gedung MA, Jakarta, Kamis (19/9/2019).
Hatta juga berpesan terhadap pejabat yang dilantik dituntut untuk dapat mewujudkan program kerja, apa yang baik harus terus dipertahankan. Dan apa yang kurang baik bisa diperbaiki agar bisa memajukan peradilan di Indonesia.
“Selain menjalankan tugas perkara, Saudara-Saudara yang dilantik juga menjalankan tugas sebagai kepanjangan tangan MA di wilayah peradilan banding terhadap peradilan di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan MA, dan kode etik sesuai tugas pokok jabatan masing-masing,” ujarnya mengingatkan.