Jumat, 20 September 2019

Lion Air Dimohonkan PKPU oleh Mantan Pilotnya

Lantaran belum membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi foto: SGP

Lion Air dimohonkan masuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh dua orang mantan pilotnya, yakni Amsal Salomo dan Erlang Erlangga. Permohonan dengan Nomor Perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst itu, diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Senin, 9 September 2019.

 

Alasan permohonannya, lantaran PT Lion Mentari Airlines (Lion Air) belum membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Kedua Pemohon berupa Pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 260K/Pdt.Sus-PHI/2018.

 

Pengacara Pemohon, Yuda Sudawan dari Firma Hukum Rio T Simanjuntak & Partners menjelaskan total tagihan yang belum dibayarkan Lion Air kepada kliennya sebesar Rp780 Juta.

 

Baik Amsal maupun Erlang, katanya, telah terikat sebagai pilot penerbangan Lion Air dengan Perjanjian Kerja PKWTT (pekerja tetap). Pasca di PHK bersama 16 mantan pilot Lion Air lainnya, para mantan pilot mengajukan gugatan sengketa PHI dengan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst.

 

Perkara tersebut berlanjut hingga jatuhnya putusan kasasi yang dimenangkan oleh 18 pilot tersebut. Dalam amar putusan kasasi, Lion Air dihukum membayar kompensasi PHK sejumlah Rp6,4 miliar termasuk di dalamnya kompensasi PHK Amsal (pemohon I) dan Erlang (pemohon II) PKPU.

 

Pihaknya juga disebut telah melanjutkan proses penuntutan pembayaran tagihan melalui eksekusi aanmaning untuk melaksanakan putusan itu. Sayangnya, terhadap aanmaning itu belum ada tindakan tegas dari pihak Lion Air.

 

Sejak dibacakannya putusan kasasi pada 20 April 2018 lalu hingga kini, pihak Lion Air belum kunjung membayarkan tagihan kliennya sebagaimana telah diperintahkan pada Amar Putusan Kasasi.

 

Akhirnya, pihaknya memilih untuk menempuh jalur PKPU dengan harapan pihak Lion Air mau membayarkan tagihan utangnya kepada kedua mantan Pilot. “PKPU kita pilih, karena PKPU kan salah satu cara juga untuk mengajukan agar Lion bisa membayarkan seluruh tagihan,” ujarnya.

 

Untuk diketahui, Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) memungkinkan Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Debitor.

 

(Baca: Pentingnya Kajian Finansial Sebelum Putuskan PKPU atau Pailit)

 

Penentuan jatuh waktu dalam perkara ini, kata Yuda, terhitung 8 hari sejak dikeluarkannya aanmaning. Mengingat aanmaning sudah cukup lama dilakukan, ia berpendapat sudah sepatutnya utang Lion Air terhadap klien nya itu dinyatakan jatuh waktu.

 

“Kurang kuat apalagi? sudah dikuatkan oleh putusan pengadilan bahwa ini nyata-nyata adalah sebuat tagihan. Dan ini merupakan utang yang harus dibayarkan,” tukasnya.

 

Dikonfirmasi terpisah, Corporate communication Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, membantah tidak benar adanya informasi bahwa Lion Air tidak mampu atau tidak ingin membayar kewajiban tersebut.

 

Dia menyebut pihaknya masih menunggu kepastian hukum yakni Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kewajiban ganti rugi para mantan pilot dimaksud kepada Lion Air yang nilainya berkisar Rp1,6 miliar.

 

“Nilai itu jauh lebih besar dari yang menjadi kewajiban Lion Air kepada para mantan penerbang tersebut,” katanya.

 

Karena adanya pencampuran utang, katanya, maka penyelesaian kewajiban akan dilakukan oleh Lion Air apabila gugatan Lion Air terhadap para penerbang tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua