Jumat, 20 September 2019

Revisi UU KPK Tak Signifikan Cegah Korupsi

Penghapusan Pasal 19 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 juga menghambat sinergitas KPK.
Aji Prasetyo
Ungkapan kekhawatiran terhadap nasib KPK pasca perubahan UU KPK. Foto: AJI

Jika diteliti lebih cermat, sebenarnya banyak perubahan yang dilakukan DPR dan Pemerintah dalam revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang dilakukan bukan hanya merevisi alias mengubah rumusan, tetapi juga menghilangkan pasal tertentu. Revisi ini acapkali disebut untuk memperkuat tugas pencegahan KPK.

Pasal 14 UU KPK dapat dijadikan contoh. Pasal ini menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas monitor (diatur Pasal 6 huruf e), Komisi Pemberantasan Korupsi punya beberapa kewenangan. Pertama, melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Kedua, memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. Ketiga, melaporkan kepada Presiden dan DPR, serta BPK jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Materi muatan Pasal 14 UU KPK ini dipindahkan ke Pasal 9 UU baru. Pasal ini pada hakikatnya sangat mengedepankan pencegahan ketimbang penindakan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dalam perubahan kedua UU KPK justru tidak hal signifikan yang membuat adanya penguatan terhadap pencegahan korupsi. "Kalau RUU perubahan kedua UU KPK kita baca, kami tidak melihat adanya pasal-pasal yang lebih menguatkan pencegahan korupsi. Karena kalau melihat kendala pencegahan korupsi selama ini adalah masih resisten dan tidak dilaksanakannya rekomendasi KPK, misal, EKTP dan Haji," kata Febri kepada hukumonline, Jumat (20/9).

(Baca juga: Syarat Penyidik KPK Diubah, Menyasar Penyidik Tertentu?).

Selain itu kata Febri, jika pencegahan diperkuat mestinya ada upaya serius untuk merevitalisasi independensi pengawas internal (APIP) serta perbaikan di sektor politik, seperti pendanaan politik, rekruitmen dan paket lain dalam Sistem Integritas Parpol yang pernah diusung KPK. 

Pasal 19 ayat (2) mengatur tentang kedudukan KPK di daerah. Pasal ini, berdasarkan salinan RUU yang diperoleh hukumonline, tampaknya dihapuskan. "Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi," begitu bunyi pasal yang dihapus tersebut. 

KPK memang selama ini tidak mempunyai perwakilan di daerah secara resmi, tetapi, tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) korupsi tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Dikutip dari laman www.kpk.go.id, KPK kini memiliki Unit Koordinasi Wilayah (korwil) yang berbasis regional. 

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, KPK membagi menjadi sembilan unit korwil yang masing-masing dipimpin Kepala Koordinasi Wilayah (Kakorwil). Pelaksanaan Korwil baru dimulai sejak 2019. Dalam unit Korwil ini terdiri dari dua satuan tugas yaitu Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan.

Sembilan Korwil tersebut terdiri dari; Korwil I mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Bangka Belitung, Korwil II meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Korwil III yaitu DKI Jakarta, Lampung, Gorontalo, Kementerian/Lembaga, Korwil IV meliputi Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Korwil V terdiri dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Korwil VI meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Korwil VII Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, dan Korwil IX meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara.

Korwil ini aktif melakukan sosialisasi dan upaya pencegahan di berbagai daerah. Terbaru misalnya kegiatan Korwil II di Kepulauan Riau, yang berlangsung dari 25-29 Maret 2019. Beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan tim pada Selasa (26/3) di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjung Pinang itu selain membahas delapan sektor seperti di  perlunya e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Kemudian untuk pengadaan barang dan jasa, diperlukan adanya organisasi Unit Layanan Pengadaan yang mandiri.

(Baca juga: Sejumlah Mantan Pimpinan KPK Minta Kewenangan KPK Diperkuat).

Dari sisi kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah masih perlu kecukupan dari sisi jumlah dan kualitas. Termasuk terkait dengan kecukupan anggaran pengawasan juga membahas sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam, dan BUMD.

Koordinator Wilayah Korsupgah KPK, Adlinsyah M. Nasution mengatakan KPK memberi perhatian atas rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Provinsi Kepulauan Riau dalam melaporkan harta kekayaannya. “Ini bisa dilihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan harta kekayaannya untuk periode pelaporan 2018. Sebanyak 42,16 persen di tingkat eksekutif dan 13,54 persen di tingkat legislatif," katanya. 

Kontradiksi

Direktur HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil Alim, mengatakan penghapusan Pasal 19 ayat (2) justru bertentangan dengan landasan perubahan UU KPK. Ia menyayangkan mengapa pasal tersebut dihapuskan karena justru bisa mempermudah koordinasi dan sinergitas antar lembaga penegak hukum. 

Menurutnya pemerintah dan DPR seharusnya bukan menghapus, tetapi memerintahkan KPK mempunyai kantor di daerah tertentu yang dianggap rawan korupsi. Hasil kajian Pukat pada 2009 lalu, daerah yang dianggap rawan itu diberi kewenangan masing-masing sesuai tingkat kerawanan.

Misalnya rawan tingkat I bisa diberi kewenangan hingga penuntutan, kemudian tingkat II bisa diberi kewenangan sampai penyidikan dan tingkat rendah bisa hanya pencegahan saja. "Cuma yang saya sayangkan, Pasal 19 ayat (2) dihapus ketika kemudian kalau mau buat lembaga independen, misalnya BPK punya perwakilan, komisi penyiaran daerah kan ada, harusnya tidak dihapus tapi dieksekusi," terangnya.

Hifdzil menganggap kontradiksi ini justru membuktikan para pembuat undang-undang tidak serius memperkuat KPK baik dari segi pencegahan maupun sinergitas antar lembaga. "Kalau mau meningkatkan koordinasi dan supervisi kepolisian dan kejaksaan di daerah tidak perlu ke Jakarta sehingga bisa lebih cepat. Ini menandakan pembuat UU tidak serius," tuturnya. 

Selamatkan aset di daerah

Berkaitan dengan kemajuan pencegahan, KPK merilis hasil pencegahan yang dilakukan KPK sebelum UU KPK baru digunakan. Dalam enam bulan terakhir, lembaga antikorupsi ini telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 triliun yang terdiri dari beberapa unsur.

Pertama, hasil intervensi KPK terkait penagihan piutang pajak daerah sebesar Rp18,8 triliun; penyelamatan aset pemerintah daerah yang dikuasai pihak ketiga sebesar Rp6,8 triliun, optimalisasi pajak daerah sebesar Rp2,2 triliun; dan penghapusan pembebasan cukai rokok pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam sebesar Rp900 miliar.

"Penyelamatan keuangan daerah dari penagihan piutang pajak daerah yang terbesar merupakan kontribusi dari pemerintah daerah DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp18,5 triliun. Piutang pajak tersebut terkait kewajiban pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak air tanah (PAT), pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kontribusi lainnya berasal dari sejumlah pemerintah daerah lainnya, yaitu Kabupaten Badung, Kalbar, Jateng, Yogya, Lombok Barat, Mataram, Sumbawa, Banggai, Poso, Tual, Bandar Lampung dan Pesawaran," terangnya. 

Terkait penyelamatan aset pemda yang dikuasai oleh pihak ketiga, di antaranya berupa penyelamatan aset Gedung YTKI milik Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta senilai Rp1,8 triliun. Kemudian pengambilalihan aset Stadion Barombong yang diserahkan oleh PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) kepada Pemprov Sulsel senilai Rp2,5 triluun. 

Selanjutnya aset berupa fasum dan fasos yang diserahkan perusahaan pemegang SIPPT kepada pemprov DKI Jakarta senilai Rp1,9 triliun* dan aset berupa tanah milik PT KAI dan PT Agra Citra Kharisma (ACK) di Medan seluas 35.537 meter persegi senilai Rp500 miliar.  Selebihnya adalah penyelamatan aset daerah berupa tanah dan bangunan pasar di sejumlah pemda seperti Binjai, Bolaang Mongondouw, Kepulauan Riau dan Jambi.

Optimalisasi pajak daerah yang berhasil didorong KPK adalah peningkatan pajak asli daerah kabupaten/kota dari pemasangan alat rekam pajak (tapping machine device) untuk pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir dari sejumlah daerah sebesar Rp699 miliar. Ada lagi optimalisasi penerimaan BPHTB dengan sistem host-to-host dan BPN dari pemda Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Papua sebesar Rp964 miliar dan intervensi KPK untuk optimalisasi penerimaan pajak dari jenis pajak tingkat provinsi dari enamprovinsi senilai Rp538 miliar.

"Terkait penyelamatan keuangan dari penghapusan pembebasan cukai rokok pada KEK Batam senilai Rp900 milyar merupakan hasil kajian KPK. Salah satu rekomendasi KPK ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Perekonomian kepada Dirjen Bea Cukai untuk tidak lagi melayani permintaan pembebasan cukai rokok," jelasnya. 

Meskipun tidak ada perwakilan daerah secara resmi, tetapi peran KPK di daerah cukup signifikan. Ini dibuktikan dengan adanya Optimalisasi penerimaan daerah (OPD) dan manajemen aset daerah merupakan dua fokus pendampingan KPK kepada 34 pemerintah provinsi termasuk di dalamnya 542 kabupaten/kota melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). Kegiatan OPD mencakup penggalian potensi penerimaan daerah, salah satunya yang bersumber dari pajak. Lima fokus lainnya adalah perencanaan dan penganggaran yang berbasis elektronik (e-planning dan e-budgeting), pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pengadaan barang dan jasa, peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara, dan pengelolaan dana desa.

KPK mengklaim terus melakukan upaya pencegahan. Tetapi juga pidana telah terjadi, sebagai penegak hukum KPK wajib menangani pelanggaran secara tegas. Oleh karena itu, semestinya semua penyelenggara negara menahan diri untuk tidak memperkaya diri sendiri dan mengingatkan bawahannya untuk menjalankan wewenangnya secara benar. Karena tanggung jawab pencegahan korupsi sesunguhnya juga diemban setiap Pimpinan instansi.

"Penyelamatan keuangan daerah ini merupakan kontribusi bersama KPK bersama jajaran Pimpinan dan pegawai di instansi-instansi yang bekerjasama dalam Pencegahan Korupsi. KPK mengimbau agar upaya ini terus dilakukan di daerah-daerah tersebut dan juga daerah lain, termasuk juga instansi di pusat," pungkasnya. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua