Jumat, 20 September 2019

Revisi UU KPK Tak Signifikan Cegah Korupsi

Penghapusan Pasal 19 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 juga menghambat sinergitas KPK.
Aji Prasetyo
Ungkapan kekhawatiran terhadap nasib KPK pasca perubahan UU KPK. Foto: AJI

Jika diteliti lebih cermat, sebenarnya banyak perubahan yang dilakukan DPR dan Pemerintah dalam revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang dilakukan bukan hanya merevisi alias mengubah rumusan, tetapi juga menghilangkan pasal tertentu. Revisi ini acapkali disebut untuk memperkuat tugas pencegahan KPK.

Pasal 14 UU KPK dapat dijadikan contoh. Pasal ini menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas monitor (diatur Pasal 6 huruf e), Komisi Pemberantasan Korupsi punya beberapa kewenangan. Pertama, melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Kedua, memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. Ketiga, melaporkan kepada Presiden dan DPR, serta BPK jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Materi muatan Pasal 14 UU KPK ini dipindahkan ke Pasal 9 UU baru. Pasal ini pada hakikatnya sangat mengedepankan pencegahan ketimbang penindakan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dalam perubahan kedua UU KPK justru tidak hal signifikan yang membuat adanya penguatan terhadap pencegahan korupsi. "Kalau RUU perubahan kedua UU KPK kita baca, kami tidak melihat adanya pasal-pasal yang lebih menguatkan pencegahan korupsi. Karena kalau melihat kendala pencegahan korupsi selama ini adalah masih resisten dan tidak dilaksanakannya rekomendasi KPK, misal, EKTP dan Haji," kata Febri kepada hukumonline, Jumat (20/9).

(Baca juga: Syarat Penyidik KPK Diubah, Menyasar Penyidik Tertentu?).

Selain itu kata Febri, jika pencegahan diperkuat mestinya ada upaya serius untuk merevitalisasi independensi pengawas internal (APIP) serta perbaikan di sektor politik, seperti pendanaan politik, rekruitmen dan paket lain dalam Sistem Integritas Parpol yang pernah diusung KPK. 

Pasal 19 ayat (2) mengatur tentang kedudukan KPK di daerah. Pasal ini, berdasarkan salinan RUU yang diperoleh hukumonline, tampaknya dihapuskan. "Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi," begitu bunyi pasal yang dihapus tersebut. 

KPK memang selama ini tidak mempunyai perwakilan di daerah secara resmi, tetapi, tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) korupsi tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Dikutip dari laman www.kpk.go.id, KPK kini memiliki Unit Koordinasi Wilayah (korwil) yang berbasis regional. 

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, KPK membagi menjadi sembilan unit korwil yang masing-masing dipimpin Kepala Koordinasi Wilayah (Kakorwil). Pelaksanaan Korwil baru dimulai sejak 2019. Dalam unit Korwil ini terdiri dari dua satuan tugas yaitu Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua