Selasa, 24 September 2019

Lima Saran Greenpeace Atasi Karhutla

Karena penegakan hukum lemah, buktinya masih ada perusahaan yang lahan konsesinya terbakar, namun belum mendapatkan sanksi tegas.
Ady Thea DA
Ilustrasi kebakaran hutan. Ilustrasi: BAS

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di sebagian Sumatera dan Kalimantan yang berdampak pada “hujan” asap sudah terjadi berulang kali. Greenpeace Indonesia menilai salah satu sebab berulangnya kasus karhutla karena lemahnya penegakan hukum, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya.  

 

Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik mencatat pada kasus karhutla tahun 2015-2018 tidak ada sanksi yang signifikan dan tegas baik sanksi administratif maupun sanksi perdata (ganti rugi) yang diberikan kepada 10 perusahaan kelapa sawit yang area konsesinya terbakar dalam luasan yang cukup besar. Begitu pula penegakan hukum terhadap perusahaan di sektor bubur kertas (pulp).  

 

Greenpeace menegaskan sebagian besar perusahaan itu lolos dari sanksi sekalipun karhutla sering terjadi di lahan konsesi mereka. Tahun ini juga banyak ditemukan titik api di area konsesi kedua sektor perusahaan itu. Menurut Kiki, sejak kasus karhutla besar di tahun 2015, pemerintah seharusnya mengutamakan penghentian krisis karhutla.

 

“Tapi temuan kami upaya yang dilakukan masih sebatas kata, penegakan hukum terhadap perusahaan masih lemah dan tidak konsisten. Presiden Jokowi dan para menterinya harus berani mencabut izin perusahaan yang lahan konsesinya terbakar,” kata Kiki dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (24/9/2019). Baca Juga: Implementasi Kebijakan Belum Optimal Jadi Pemicu Karhutla

 

Dari 10 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dianalisa Greenpeace Indonesia, Kiki mencatat ada 7 perusahaan yang lahan konsesinya memiliki banyak titik api. Berikut ini daftar perusahaannya:

 





































Perusahaan (Lokasi)



Total Titik Api Hingga 16 September 2019



PT GAL (Kalimantan Tengah)



297



PT DMIL (Sumatera Selatan)



182



PT MIB (Kalimantan Selatan)



103



PT BCMP (Kalimantan Tengah)



87



PT SMM (Kalimantan Selatan)



72



PT CPKA (Kalimantan Selatan)



67



PT KMS (Kalimantan Tengah)



50


 

“Kita mencatat tidak ada sanksi baik perdata dan administratif yang diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang lahannya terbakar itu. Bahkan karhutla yang terjadi di lahan milik berbagai perusahaan itu terjadi berulang kali,” lanjutnya.  

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua