Kamis, 26 September 2019

Peran Medsos dalam Keterbukaan Informasi di Kementerian dan Lembaga

Penyajian informasi di ruang media sosial kepada publik harus bersifat dua arah, di mana ada komunikasi antar pihak untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat.
Fitri Novia Heriani
Diskusi soal keterbukaan informasi di sela acara GSM Award, Selasa (24/9). Foto: FNH

Zaman semakin maju dan tekologi semakin canggih. Jika dulu komunikasi masih terbatas, kini komunikasi bisa dilakukan tanpa terbatas ruang dan sekat. Adanya media sosial berbasis internet membuat informasi semakin mudah untuk disampaikan kepada publik.

 

Banyaknya platform media sosial berbasis daring ini sekaligus mendukung keterbukaan informasi yang digalakkan oleh pemerintah. Rezim keterbukaan informasi ini ditandai dengan lahirnya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Sebagai upaya pemenuhan keterbukaan informasi kepada publik, saat ini hampir seluruh K/L dan pemerintah daerah memiliki website dan media sosial untuk menyampaikan kebijakan dan capaian-capaiannya. Maka peran media sosial menjadi sangat sentral dalam memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada publik.

 

Envoy Open Government Partnership Maryati Abdullah menilai bahwa dalam keterbukaan informasi publik, peran media sosial tak bisa dilepaskan. Namun dalam hal ini, keterbukaan informasi yang dilakukan oleh K/L dan pemerintah daerah tidak boleh dilakukan secara sepihak. Maksudnya, harus ada ruang komunikasi yang dibangun dengan masyarakat guna mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

 

“Pemerintah tidak boleh meninggalkan masyarakat, harus komunikatif, dan lebih melibatkan suara masyarakat dan ada beberapa kategori seperti interaktif, artinya tidak hanya sekadar pengumuman tapi juga interaktif, jadi ada messages ada receiver, dan sender kalau dalam prinsip komunikasi,” katanya di Jakarta, Selasa (24/9).

 

Di sisi lain, pemerintah harus responsif terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat. Dengan harapan hal tersebut akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang disusun dan langkah-langkah kebijakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

 

“Ingat, tingkat jangkauan sosial media itu sangat besar dan itu memudahkan pemerintah dan lembaga untuk berkomunikasi melalui channel-channel yang sudah disediakan,” tambahnya.

 

Keberadaan media sosial, lanjut Maryati, mendorong pemerintahan yang efektif melalui komunikasi dalam menyampaikan keberhasilan atau program pembangunan. Sejauh ini dia menilai ada beberapa K/L atau Pemda yang sudah mulai terbuka, misalkan ikut terlibat dalam menggunakan momen-momen yang tidak jauh dari apa yang tengah dibicarakan masyarakat.

 

“Aspirasi masyarakat, feeling-nya masyarakat apa. Tapi ada tantangannya terutama menyajikan informasi dalam bahasa yang mudah dicerna dan bisa menggiring dukungan masyarakat,” imbuhnya.

 

(Baca: Menkominfo Usul Buka Medsos dengan Nomor Ponsel, LBH: Rentan Disalahgunakan)

 

Sementara itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Widodo Muktiyo, menjelaskan bahwa Kominfo mempunyai tugas yang sangat strategis terkait penyebaran informasi pemerintah di media sosial.

 

“Di samping Kominfo sebagai kementerian yang punya Humas, kami juga bertugas sebagai Government PR. Nah Government PR dalam hal ini adalah mengkonsolidasi semua informasi dari semua kementerian,’’katanya.

 

Dalam hal ini, Kominfo sebagai Government PR akan memproduksi pesan agar kinerja pemerintah dapat dilaporkan dan disampaikan kepada publik. Kominfo akan mengkonsolidasi kinerja pemerintah agar adanya penyamaan persepsi, yang akan disediakan lewat chanel dan forum diskusi.

 

“Kita harus informasikan, jangan sampai kita telah bekerja tapi enggak yang tahu dan perlu di sampaikan kepada publik. Jadi kami mengkonsolidasi supaya ada penyamaan persepsi bahwa pemerintah seperti ini kerjanya. Nah untuk ini kominfo membangun satu media baru dengan berbagai channel untuk kepentingan semua kementerian. Jadi misalkan contoh Forum Merdeka Barat 9, itu adalah panggungnya pimpinan dari kementerian yang ada di Indonesia ini, tidak hanya Kominfo, Kominfo buat panggung saja,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua