Zaman semakin maju dan tekologi semakin canggih. Jika dulu komunikasi masih terbatas, kini komunikasi bisa dilakukan tanpa terbatas ruang dan sekat. Adanya media sosial berbasis internet membuat informasi semakin mudah untuk disampaikan kepada publik.
Banyaknya platform media sosial berbasis daring ini sekaligus mendukung keterbukaan informasi yang digalakkan oleh pemerintah. Rezim keterbukaan informasi ini ditandai dengan lahirnya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sebagai upaya pemenuhan keterbukaan informasi kepada publik, saat ini hampir seluruh K/L dan pemerintah daerah memiliki website dan media sosial untuk menyampaikan kebijakan dan capaian-capaiannya. Maka peran media sosial menjadi sangat sentral dalam memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada publik.
Envoy Open Government Partnership Maryati Abdullah menilai bahwa dalam keterbukaan informasi publik, peran media sosial tak bisa dilepaskan. Namun dalam hal ini, keterbukaan informasi yang dilakukan oleh K/L dan pemerintah daerah tidak boleh dilakukan secara sepihak. Maksudnya, harus ada ruang komunikasi yang dibangun dengan masyarakat guna mendengarkan aspirasi dari masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh meninggalkan masyarakat, harus komunikatif, dan lebih melibatkan suara masyarakat dan ada beberapa kategori seperti interaktif, artinya tidak hanya sekadar pengumuman tapi juga interaktif, jadi ada messages ada receiver, dan sender kalau dalam prinsip komunikasi,” katanya di Jakarta, Selasa (24/9).
Di sisi lain, pemerintah harus responsif terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat. Dengan harapan hal tersebut akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang disusun dan langkah-langkah kebijakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
“Ingat, tingkat jangkauan sosial media itu sangat besar dan itu memudahkan pemerintah dan lembaga untuk berkomunikasi melalui channel-channel yang sudah disediakan,” tambahnya.