Kamis, 26 September 2019

Kandidat Menkumham Sebaiknya Kalangan Profesional

Sudah seharusnya Jokowi mengutamakan kandidat Menkumham dari unsur nonparpol agar terbebas dari kepentingan politik dalam proses penyusunan/penataan regulasi. Kalaupun Menkumham dari parpol, tetapi harus memenuhi kriteria profesional di bidang hukum, memiliki rekam jejak yang baik, dan kriteria lainnya.
Aida Mardatillah
Ilustrasi: Hol

Pertengahan Agustus lalu di Istana Kepresidenan, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menyusun desain kabinetnya periode kedua 2019-2024. Komposisi menteri dalam kabinet mendatang 55 persen dari kalangan profesional, sisanya 45 persen dari kalangan partai politik (parpol) yang diantaranya berusia muda, kisaran 25-35 tahun. Selain itu, Jaksa Agung yang saat ini diisi M Prasetyo, yang sebelumnya diketahui kader Partai NasDem, tapi kursi Jaksa Agung dalam kabinet mendatang bakal diisi orang nonparpol.

 

Terlebih, salah satu rekomendasi dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) VI pada Rabu (4/9/2019) lalu, pentingnya membatasi jumlah menteri dari parpol demi memiliki desain kabinet yang lebih efektif dan profesional. Hak prerogatif presiden ini harus dimaknai mutlak pada kriteria/kualifikasi menteri, seperti memiliki pemahaman administrasi negara, kapabilitas, integritas, akseptabilitas, kemampuan penghubung dalam birokrasi, standarisasi proses kerja dan output, dan membangun budaya organisasi.

 

Meski demikian, parpol koalisi bisa atau boleh menyodorkan kader parpol terbaik atau profesional yang terafiliasi dengan parpol untuk menduduki jabatan menteri, namun kriteria itu harus menjadi ukuran pemilihan atau evaluasi menteri oleh presiden. Tak hanya itu, perlu dipikirkan pula adanya pembatasan yang jelas tentang jabatan menteri mana saja yang mesti diisi kalangan profesional atau boleh dimasuki parpol.

 

Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz berharap Jokowi tidak tersandera dengan kepentingan parpol koalisi dalam menentukan kabinet mendatang. Donal mengapresiasi sikap Jokowi yang menyatakan tidak akan memilih Jaksa Agung yang berlatar belakang parpol. Sikap ini, menurut Donal sangat baik agar kebijakan yang dijalankan Jaksa Agung tidak bias kepentingan politik. 

 

Namun, Donal mengusulkan agar Jokowi juga mengambil sikap serupa untuk menteri lain seperti Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) yang keduanya saat ini dijabat kader parpol. “Jangan sampai ketika nanti Jokowi tidak memilih orang parpol untuk jabatan Jaksa Agung, tapi nanti malah masalahnya pindah ke Menkumham dan Menkopolhukam,” sindirnya. Baca Juga: Tiga Prinsip Penting Presiden Pilih Kabinet

 

Menurut Donal, sudah seharusnya Jokowi mengutamakan kandidat Menkumham dari unsur nonparpol agar terbebas dari kepentingan-kepentingan politik dalam proses penyusunan/penataan regulasi. “Sebaiknya, memang kalangan profesional yang berintegritas, mempunyai track record yang baik, memahami isu hukum dan HAM. Diharapkan, kebijakan-kebijakan Menkumham objektif tanpa tendensi politik.Yang terpenting kriteria Menkumham memiliki kemampuan, kapasitas, integritas yang antikorupsi. Ini menjadi syarat dasar,” katanya.

 

Menkumham butuh relasi DPR

Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai secara normatif dalam Pasal 17 UUD 1945 jo Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak mensyaratkan jabatan menteri itu harus dari kalangan parpol politik, profesional, atau karier. Asalkan, ia memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, misalnya figur yang memiliki kemampuan, keilmuan, pengalaman, rekam jejak yang baik.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua