Senin, 30 September 2019

Mari Ketahui Perkembangan Skema Pendanaan Alternatif untuk Perusahaan di Indonesia Saat Ini

Diskusi ini bertujuan untuk memberikan informasi kebijakan dan praktik dari berkembangnya skema pendanaan alternatif untuk perusahaan.
Tim Hukumonline

Usaha kecil dan menengah berkontribusi sebesar Rp8.400 triliun atas Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan sekitar 60% dari total PDB negara. Selain itu, sektor UKM juga telah membantu menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia dengan menyediakan 97% dari total lapangan kerja yang tersedia pada tahun 2018.

 

Namun, terlepas dari kontribusi yang berharga tersebut, UKM masih sangat terbatas dalam hal kemampuan mereka untuk memperoleh pendanaan dari bank. Bahkan, menurut data yang disediakan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, setidaknya 70% dari 60 juta UKM di Indonesia belum dapat memperoleh pendanaan dari bank.

 

Semakin pesatnya perkembangan ekonomi di sektor UKM telah mendorong berkembangnya skema pendanaan untuk perusahaan, seperti modal ventura dan juga perbankan. Namun, sulitnya akses terhadap pendanaan tersebut telah memunculkan berbagai alternatif pendanaan. Alternatif pendanaan terbaru untuk UKM Indonesia seperti Equity Crowdfunding dan Papan Akselerasi.

 

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kerangka hukum yang secara khusus membahas tentang sektor teknologi finansial dengan diterbitkannya Peraturan No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

 

Kemudian, skema alternatif lainnya termasuk pencatatan pada papan akselerasi di Bursa Efek Indonesia. Dengan tercatat pada papan ini, badan usaha, secara teori, dapat memperoleh akses pendanaan yang lebih luas dari investor publik.

 

Untuk mengetahui perkembangan dari skema pendanaan alternatif untuk perusahaan tersebut, Hukumonline.com akan mengadakan Diskusi Hukumonline 2019 “Perkembangan Skema Pendanaan Alternatif bagi Pelaku Usaha di Indonesia: Pertimbangan Bisnis & Hukum” yang akan diadakan pada 3 Oktober 2019 di Sari Pacific Hotel, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta.

 

 

Jika Anda tertarik, silakan klik disini.

 

Dalam diskusi ini akan hadir empat pembicara, yaitu Iqbal Darmawan selaku Partner dari HHP Law Firm (Member of Baker & McKenzie International), Aditya Nugraha selaku Kepala IDX Incubator dari Bursa Efek Indonesia, Darmawan selaku Kepala Bagian Pengaturan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pasar Modal Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan, dan Natasya Monica Tumundo selaku Legal & Compliance dari Mandiri Capital Indonesia.

 

Diskusi ini bertujuan memberikan gambaran dari aspek bisnis dan hukum mengenai skema pendanaan beserta perkembangan skema alternatifnya, sehingga pelaku usaha dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat sasaran.

 

Kami membuka pendaftaran diskusi ini bagi yang berminat, terutama bagi in-house counsel dan lawyer yang ingin mengetahui perkembangan dari skema pendanaan alternatif untuk perusahaan, serta aspek teknis dari implementasinya. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini, tempat terbatas, first come first served!

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua