Senin, 30 September 2019

Menghadapi Buah Simalakama Perppu KPK: Sebaiknya Presiden Berbuat Apa? Oleh: Yu Un Oppusunggu*)

Sebaiknya Presiden memerintahkan agar Perubahan UU KPK yang sudah disahkan dibahas secara akademis dan terbuka untuk umum.
RED

Selasa, 17 September 2019, DPR mengesahkan Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan ini mendatangkan kecaman bertubi-tubi dari berbagai lapisan masyarakat. Inti dari kecaman tersebut adalah pelemahan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi, karena KPK sudah menjadi bagian dari Pemerintah dan tidak lagi independen. Tidak lama berselang, timbul desakan agar Presiden mengeluarkan Perppu KPK. Hal ini menunjukkan pengundangan RUU KPK memang bermasalah.

 

Buah Simalakama

Awalnya Presiden menolak mengeluarkan Perppu KPK. Alasan yang dikemukakannya adalah RUU KPK merupakan inisiatif DPR. Terlepas dari berbagai desakan populis, alasan tersebut adalah benar dan dapat diterima secara konstitusional. Menurut Pasal 20:1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Pertama), DPR-lah yang memegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Jika Perppu membatalkan suatu UU yang sudah dibahas bersama oleh DPR dan Presiden karena desakan publik, maka akan terjadi krisis konstitusional. Perppu akan menjadi suatu pelecehan terhadap DPR. Di sisi lain, jika Presiden tidak mengeluarkan Perppu akan dianggap ingkar janji.

 

Perppu sebagai solusi

Namun setelah bertemu dengan sejumlah tokoh, pada 26 September 2019, Presiden pun bersedia mempertimbangkan penerbitan Perppu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mafhud MD, menilai bahwa kegentingan memaksa yang menjadi dasar penerbitan Perppu sudah nyata dengan maraknya demonstrasi di berbagai belahan negeri. Senada dengan itu, Romo Franz Magnis-Suseno mengharapkan keberanian Jokowi membatalkan Perubahan UU KPK dengan menerbitkan Perppu. Namun Buya Syafi’i hanya mendukung penerbitan Perppu jika sudah tidak ada jalan lain.

 

Para tokoh memberikan tiga opsi kepada Presiden: legislative review, judicial review, dan Perppu. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada Presiden beserta DPR periode 2019-2024 untuk mengubah lebih lanjut UU KPK. Dengan kata lain, Perubahan UU KPK tetap berlaku, dan secara paralel DPR dan Presiden mencoba merumuskan aturan yang bisa diterima oleh semua pihak terkait dengan KPK.

 

Judicial review adalah mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi bahwa Perubahan UU KPK bertentangan dengan UUD. Dalam skenario ini, Perubahan UU KPK tetap berlaku. Keputusan Mahkamah Konstitusi akan menjawab pertanyaan apakah Perubahan UU KPK bertentangan dengan UUD atau tidak. Di sini perlu dicatat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tidak akan bisa mengakomodasi semua aspirasi para penolak Perubahan UU KPK. Setelah pertemuan tersebut, Jokowi telah meminta agar draf Perppu disiapkan.

 

Penolakan terhadap Perppu

Wacana penerbitan Perppu tetap ditolak keras oleh sejumlah pihak. PDI-P sebagai pemenang pemilihan umum legislatif menolaknya. Pembantu terdekat Presiden juga menolaknya, dan berpendapat bahwa mekanisme hukum yang ada memungkinkan pengujian materiil atas UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, penolakan Perppu harus diarahkan kepada opsi pertama dan kedua.

 

Perppu adalah Produk Hukum Sementara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah produk hukum yang dibuat sendiri oleh Presiden. Meskipun namanya Peraturan Pemerintah, Perppu setingkat UU, produk hukum yang dibuat bersama oleh DPR dan Presiden. Presiden berhak mengeluarkan Perppu dalam ihwal kegentingan memaksa. Demikian pasal 22:1 UUD NRI Tahun 1945.

 

UUD tidak memberikan definisi atau kriteria tentang kegentingan memaksa. Demikian juga UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. (UU ini juga sudah diubah dan perubahannya telah disahkan oleh DPR.) Berbeda dengan para tokoh di atas, sejumlah pihak tidak melihat ihwal kegentingan memaksa. Syarat konstitusional dan syarat yusidial untuk terbitnya Perppu dianggap tidak/belum ada. Oleh karena itu, apakah yang menjadi ihwal kegentingan memaksa menuntut kearifan Presiden untuk menentukannya. Oleh karena itu, saat ini sampai dengan hari-hari mendatang Presiden akan sendirian menghadapi tudingan aktivis anti-korupsi yang vokal menuntut terbitnya Perppu.

 

Setelah Perppu terbit, apa yang akan terjadi kemudian? Perppu yang diterbitkan sendiri oleh Presiden akan dibahas pada sidang perdana DPR periode 2019-2024. Demikian diatur oleh pasal 22:2 UUD NRI Tahun 1945. DPR harus membahas Perppu sebagai suatu rancangan undang-undang karena Presiden tidak memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Jika DPR setuju dengan isi Perppu, maka Perppu akan ditetapkan menjadi undang-undang. Jika DPR tidak setuju dengan isi Perppu, maka Presiden harus mencabut Perppu.

 

Perppu Belum Tentu Menyelesaikan Masalah

Dari penjelasan singkat ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Pertama, Perppu adalah suatu produk hukum yang bersifat sementara. Kedua, Presiden dalam sistem ketatanegaraan dan hukum yang ada tidak akan mungkin memuaskan tuntutan para penolak Perubahan UU KPK, karena ia membutuhkan kerja sama penuh dari DPR. Ketiga, Perppu bisa menjadi suatu bunuh-diri politik Presiden, jika DPR menolak Perppu. Keempat, Presiden bisa terus mendapatkan bully politik, jika tidak mengeluarkan Perppu.

 

Quo vadis?

Lalu sebaiknya apa yang Presiden lakukan? Pendukung Perubahan UU KPK menekankan perlunya pengawasan terhadap KPK. Penolak Perubahan UU KPK menekankan perlu tetap terjaganya independensi KPK. Untuk membuktikan argumentasi siapa yang benar dalam semangat pemberantasan korupsi sebaiknya Presiden memerintahkan agar Perubahan UU KPK yang sudah disahkan dibahas secara akademis dan terbuka untuk umum.

 

Perintahkan pihak universitas untuk menjadi penyelenggaran pengupasan Perubahan UU KPK. Berikan kesempatan yang sama kepada kubu pro dan kontra untuk menyiapkan argumentasi masing-masing. Secara transparan publik dapat menilai argumentasi siapakah yang benar dan valid. Jika ada pihak yang menggerutu setelah pembahasan tersebut, maka publik pun dapat menilai bobot dari protes tersebut.

 

Pasca pembahasan, Presiden bisa memutuskan: Apakah Perppu diperlukan atau tidak? Jika Perppu harus diterbitkan, Presiden mempunyai panduan untuk subtansi Perppu yang suai-tuju dengan usaha pemberantasan korupsi. Jika DPR kemudian menolak Perppu di persidangan berikutnya, Presiden mempunyai justifikasi ilmiah dan populis yang bernilai secara politik dan yuridis.

 

Menjunjung Cita Negara Hukum

Meski peraturan disusun dengan keterlibatan publik, bukan berarti desakan publik selalu benar. Mengubah suatu undang-undang karena desakan publik dapat menjadi suatu preseden buruk. Hal tersebut hanya akan memperbaiki suatu keadaan, tetapi merusak sistem secara keseluruhan. Supremasi hukum menuntut kecermatan berpikir, kerarifan memimpin, dan kesamaan derajat semua pihak di depan hukum. Presiden harus cermat bertindak dalam sistem yang ada, dan menjunjung tinggi cita negara hukum.

 

*)Yu Un Oppusunggu adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

 

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam program Hukumonline University Solution.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua