Senin, 30 September 2019

Simak Beda KPBU dan PINA dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur

Dari total investasi infrastruktur sebesar Rp 6.445 triliun yang masuk ke negara antara tahun 2020-2024, swasta memegang peran paling tinggi mencapai 42 persen dari total nilai itu. Sementara BUMN hanya terlibat sebesar 21 persen dan Pemerintah 37 persen.
Hamalatul Qur'ani
Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Kementerian PPN/BAPPENAS, Sri Bagus Guritno (kiri), Managing Partner Siregar & Djojonegoro Lawfirm, Zippora Siregar (tengah), dan Chief Relationship Officer dari PINA, Yose Rizal (kanan). Foto: RES

Pembangunan infrastruktur sedang giat-giatnya dilakukan pemerintah, namun dana APBN saja tentu tak akan cukup untuk membiayai pembangunan maupun peningkatan kualitas infrastruktur yang begitu banyak dibutuhkan di banyak sektor. Mekanisme public private partnership akhirnya digalakan melalui Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Di situ, sektor-sektor apa saja yang memperkenankan swasta terlibat dijabarkan.

 

Tak cukup sampai KPBU saja, pemerintah juga mengembangkan skema investasi yang betul-betul sama sekali tidak melibatkan dana APBN, yakni Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) sejak 2017 lalu. Melalui SK Menteri PPN/Bappenas No. Kep. 121/M.PPN/HK/11/2017 tentang Tim Fasilitasi Pemerintah untuk Pembiayaan Investasi Non Anggaran, akhirnya PINA resmi dibentuk oleh Menteri PPN/Bappenas.

 

Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Kementerian PPN/BAPPENAS, Sri Bagus Guritno, menjelaskan setidaknya ada lima sasaran utama pembangunan infrastruktur yang sedang dikejar pemerintah periode 2020-2024. Pertama, Infrastruktur pelayanan dasar seperti pemukiman yang layak, transportasi, akses air minum dan lainnya. Kedua, Infrastruktur ekonomi yang meliputi konektivitas tol laut, proyek kereta cepat, pengembangan industri jasa dan pariwisata, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

 

Ketiga, Infrastruktur perkotaan seperti pembangunan transportasi perkotaan yakni angkutan umum masal 6 kota metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang dan Makassar). Keempat, energi dan ketenagalistrikan seperti jaringan gas kota dan Kelima, Transformasi digital, seperti pengembangan kecepatan internet fix menuju 25 Mbps dan mobile 20 Mbps, cakupan jaringan serat optik.

 

Lantas bagian mana saja yang termasuk infrastruktur yang hanya dilakukan dengan skema KPBU? Bagian mana saja yang bisa dilakukan dengan skema PINA? Dalam hal apa saja kolaborasi skema KPBU dan PINA bisa dilakukan?

 

Sri Bagus menjelaskan, KPBU ringkasnya merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dengan tujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruh modalnya menggunakan sumber dari badan usaha dengan sebuah pembagian risiko antar para pihak.

 

Ia juga menegaskan bentuk KPBU ini sebetulnya bukan merupakan jenis privatisasi, melainkan lebih kepada pengelolaan aset melalui konsesi. Di situ, pengadaan aset yang dilakukan oleh badan usaha akan diserahkan kepada pemerintah setelah kerjasama selesai.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua