Senin, 30 September 2019

Hasilkan 15 UU, Kualitas Legislasi Dinilai Masih Lemah

Sebanyak lima belas RUU berhasil dirampungkan dan disahkan menjadi UU. Sementara RUU yang sudah masuk dalam tahap pembahasan tingkat pertama diusulkan bakal di-carry over oleh DPR dan pemerintahan berikutnya.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR, tempat pembahasan RUU antara pemerintah dan DPR. Foto: RES

DPR periode 2014-2019 hanya berhasil menyelesaikan mengesahkan 15 RUU menjadi UU. DPR sendiri menyadari kinerja legislasi masih jauh dari yang ditargetkan karena Prolegnas Prioritas 2019 menetapkan 54 RUU. Artinya, penyelesaian RUU tidak mencapai sepertiga dari jumlah RUU yang terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2019.

 

“Menjelang akhir masa bhakti DPR pada masa persidangan I tahun 2019, dewan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan pembahasan berbagai RUU untuk disetujui bersama pemerintah,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam rapat penutupan masa bhakti keanggotaan DPR Periode 2014-2019 di Komplek Gedung DPR, Senin (30/9/2019).

 

Bambang mengakui pembahasan RUU dalam Prolegnas setiap tahun sulit untuk dapat mencapai target. Banyak kendala yang kerap ditemui, sehingga proses pembahasan tidak berjalan mulus. Kendala ini tak hanya DPR, tetapi juga pemerintah, seperti ketiadaan kata sepakat diantara beberapa institusi di internal pemerintahan.

 

Dia merinci beberapa kendala yang dimaksud. Pertama, penentuan target prioritas tahunan yang terlampau tinggi tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas (SDM) dan ketersediaan waktu pembahasan. Kedua, lemahnya parameter yang digunakan untuk  menentukan RUU yang bakal dimasukan dalam daftar Prolegnas.

 

Ketiga, penyelesaian pembahasan seringkali menemui jalan buntu atau dead lock, Khususnya terhadap materi muatan tertentu akibat adanya ketidaksepahaman atau ketidaksepakatan antara pemerintah dengan DPR, maupun internal pemerintah sendiri. “Namun, berbagai perbaikan terus dilakukan berkaitan proses legislasi, struktur, dan mekanismenya,” ujarnya. Baca Juga: DPR Minta Keseriusan Pemerintah Rampungkan Setengah Jumlah Prolegnas

 

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menyebutkan ada 15 RUU dalam Prolegnas 2019 yang berhasil disahkan menjadi UU. Namun perlu dicatat, ada 3 RUU yang semula tidak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019 pun ikut disahkan menjadi UU yakni, Revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK; Revisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan Revisi UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

 





































































No



Nama RUU yang disahkan menjadi UU



1



RUU tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan



2



RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah



3



RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Elektronik



4



RUU tentang Kebidanan



5



RUU tentang Sumber Daya Air



6



RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



7



RUU tentang Ekonomi Kreatif



8



RUU tentang Pekerja Sosial



9



RUU tentang Pesantren



10



Revisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



11



Revisi UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan



12



RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara



13



Revisi Ketiga UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3)



14



RUU tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan



15



Revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi


Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua