Rabu, 02 Oktober 2019

Pelemahan KPK Bisa Mengurangi Kepercayaan Investor

 

Ketiga, pemerintah terkesan terpukul dari hengkangnya investasi dari Cina. Dalam rapat kabinet yang dilaksanakan pada 4 September 2019 lalu, Jokowi mengungkapkan kekecewaan karena investor dari Cina lebih memilih masuk ke negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand.

 

(Baca: Ekonom Tolak Pernyataan KPK Hambat Investasi)

 

Padahal sebelumnya pada Mei 2019 KPK telah mengingatkan jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar berhati-hati saat berhadapan dengan investasi dari Cina. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, berdasarkan data Foreign Corruption Practices Act – Amerika Serikat menyebutkan Cina menjadi salah satu negara dengan tingkat pembayaran tidak wajar atau improper payment yang paling tinggi sejak 2009 hingga 2018.

 

“Ada dua hal yang bisa dijelaskan bahwa tidak benar KPK menghambat investasi, dan kedua adalah tidak benar bahwa revisi UU KPK ini bertujuan untuk memperkuat KPK,” kata Emerson dalam diskusi di Jakarta, Selasa (1/10).

 

Emerson menegaskan jika asumsi yang selalu dibangun oleh Pemerintah dan DPR bahwa Revisi UU KPK dianggap memperkuat KPK pada akhirnya dapat dipatahkan dengan keterangan dari KPK yang menyatakan terdapat 26 isu krusial dalam Revisi UU KPK yang justru membuat posisi KPK lemah.

 

Ketika KPK dilemahkan melalui revisi UU KPK, lanjutnya, justru akan membuat iklim dunia usaha menjadi tidak sehat, muncul ketidakpastian hukum, praktik suap menyuap akan kembali tumbuh subur dan membuat investor luar negeri yang bersih akan hengkang atau mengurungkan niatnya berinvestasi di Indonesia. Investor yang busuk – yang menghalakan pembayaran tidak wajar atau improper payment nantinya yang akan berkuasa. Singkatnya pelemahan terhadap KPK justru akan menghambat investasi di Indonesia.

 

Senada, pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menegaskan jika ketidakpastian hukum dan secara otomatis akan berdampak terhadap investasi. Maka, gonjang-gajing politik harus segera diselesaikan untuk mengembalikan kepercayaan investor.

 

Adapun salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian hukum. “Ini menurut saya menjadi tugas DPR yang baru dilanitk untuk segera menyusun atau memperbaiki UU KPK yang dianggap tidak kredibel, diperbaiki, yang tidak tuntas diselesaikan dengan cara kerja yang lebih baik, libatkan semua banyak orang, ahli, pelaku usaha dll, itu akan lebih bagus,” katanya pada acara yang sama.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua