Rabu, 02 October 2019

Pelemahan KPK Bisa Mengurangi Kepercayaan Investor

 

Selanjutnya, buruknya iklim usaha dan ketidakpastian hukum akan berdampak pada capital outflow. Hal ini, menurut Yustinus harus diantisipasi oleh pemerintah, karena di sisi lain ekonomi global tengah mengalami resesi atau stagnasi. Jika pemerintah gagal membaca peluang dan ancaman tersebut, maka hal yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya capital outflow dan kehilangan likuiditas di saat Indonesia mengalami current account defisit.

 

“Ini berbahaya untuk perekonomian, maka janga main-main dengan situasi ini. Persepsi itu penting karena mempengaruhi bagaimana investor mengambil keputusan. Nah jika investor-investor ini berasal dari negara maju yang sudah melek dengan hal seperti ini dan mereka di negaranya masing-masing juga akan bikin insentif supaya uang pulang ke negara mereka. Kita harus hati-hati,” tambahnya.

 

Meski kemungkinan untuk terjadi krisis ekonomi masih jauh, namun Yustinus mengingatkan jika pelemahan KPK ini lebih memberikan dampak buruk ketimbang baik untuk perekonomian Indonesia. Pasalnya, investor-investor bonafit asing jelas memperhitungkan faktor korupsi sebagai determinan (faktor menentukan) dalam menanamkan modalnya. Jika Presiden Jokowi tidak segera mengambil keputusan untuk membatalkan UU KPK terbaru, maka jelas akan menimbulkan distrust dari investor.

 

“Ada resesi global, dan kita belum kesana (krisis). Saran saya pemerintah menutup kemungkinan untuk terjadinya krisis. Faktor-faktor seperti ini (pemberantasan korupsi) harus dipelihara oleh pemerintah, bukan justru dilemahkan. Jika tidak dicabut maka akan terjadi distrust. Jangan harap ada investor masuk, jangan harap ada pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

 

Maka, Emerson dan Yustinus sepakat jika Presiden Jokowi masih memiliki waktu untuk segera melakukan koreksi sebagai langkah penyelamatan KPK dan ekonomi Indonesia lewat Perppu.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua