Rabu, 02 Oktober 2019

Dianggap Tak Penuhi Unsur Sederhana, Majelis Tolak PKPU Lion Air

 

Putusan majelis baik di PN, PT dan MA ketika itu, katanya, memang hanya memutus mengenai kewenangan saja, tidak masuk pada pokok perkara. Sehingga saat ini Lion Air kembali mengajukan gugatan ke PN untuk diadili ulang. 

 

“Itu yang ditunggu majelis supaya jelas kewajiban mereka berapa kewajiban kita berapa,” katanya seusai sidang.

 

Ia menilai, lantaran para mantan pilot mempunyai kewajiban hutang kepada Lion Air lebih besar dari nilai hutang Lion Air kepada para mantan pilot, maka pembuktian disebutnya tidak bisa dikatakan memenuhi unsur sederhana.

 

“Jadi ini ada kasus yg sama diadili oleh PHI dan yang satu diadili oleh PN, sehingga tidak sederhana, itu saja,” tuturnya.

 

(Baca: Lion Air Dimohonkan PKPU oleh Mantan Pilotnya)

 

Sedangkan kuasa hukum dua orang mantan pilot yang mengajukan PKPU, Yuda Sudawan, menyatakan keberatan dengan putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa pembuktian pemohon tidak memenuhi unsur sederhana.

 

Menurutnya, Pihaknya jelas sudah berhasil membuktikan adanya utang dengan adanya aanmaning yang bahkan tidak diindahkan oleh termohon, utang ini jelas merupakan utang yang dapat ditagih.

 

Selain itu, Utang tersebut sangat jelas sudah jatuh tempo terhitung 8 hari sejak dikeluarkannya aanmaning dan jelas sudah ada sedikitnya dua kreditur yang mengajukan permohonan PKPU.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua