Rabu, 02 October 2019

Dianggap Tak Penuhi Unsur Sederhana, Majelis Tolak PKPU Lion Air

 

“Kurang sederhana apalagi pembuktiannya?” katanya. 

 

Ia juga menyesalkan sikap Lion Air yang mengait-kaitkan permohonan PKPU ini dengan perkara perdata para pihak yang sudah diputus MA. Pasalnya, perkara itu merupakan perkara yang tidak pernah masuk ke pokok perkara hingga sekarang. 

 

“Itu yang kami sesalkan, padahal sudah kami bantah di kesimpulan. itu perkara yang sampai sekarang tidak pernah masuk ke pokok perkara, makanya itu menurut kami janggal,” ujarnya.

 

Fakta yang sampai sekarang tak bisa terbantahkan dan diakui oleh majelis, katanya, adalah adanya aanmaning yang jelas dan nyata. Ikatan antar para pihak yang menyebabkan lahirnya masalah utang piutang sudah jelas dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang telah diakui melalui putusan PHI.

 

Nilai utang tersebut juga telah nyata terbukti dalam putusan kasasi MA no 260K/Pdt.Sus-PHI/2018 dimaksud, yakni sejumlah uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepda kedua pemohon PKPU berupa pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan nilai total sebesar Rp780 juta (untuk kedua mantan pilot pemohon PKPU).

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua