Rabu, 02 Oktober 2019

Perpres Limited Concession Scheme Siap Diteken Presiden

Perpres ini diyakini sangat membantu dalam memenuhi sektor pembiayaan infrastruktur yang selama ini menjadi tantangan pemerintah.
M. Agus Yozami
Menko Perekonomian Darmin Nasution. Foto: RES

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah siap menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Limited Concession Scheme (LCS) sehingga dapat diterbitkan dalam waktu dekat.

 

Darmin Nasution menuturkan Limited Concession Scheme merupakan pemberian konsesi dengan jangka waktu tertentu kepada badan usaha untuk mengoperasikan dan atau mengembangkan infrastruktur yang sudah tersedia.

 

“Perpresnya sudah siap ditandatangani (Presiden Jokowi), namanya Limited Concession Scheme,” kata Darmin Nasution seperti dilansir Antara, di Jakarta, Rabu (2/10).

 

Menurut dia, Perpres ini sangat membantu dalam memenuhi sektor pembiayaan infrastruktur yang selama ini menjadi tantangan pemerintah, sehingga akan mendapatkan modal tambahan melalui pemberian hak konsesi terhadap infrastruktur yang sudah selesai dibangun.

 

Darmin Nasution mengakui penerbitan aturan ini banyak menghadapi hambatan, seperti adanya kebimbangan pemerintah dalam menentukan infrastruktur yang akan dibuka hak konsesinya.



"Kami merasa sayang sekali untuk memberikan Limited Concession Scheme kan terhadap infrastruktur yang kita punya seperti ‘Jangan yang itu, yang ini saja yang jelek'," ujarnya.

 

Darmin Nasution melanjutkan pemerintah akan memberikan rentang waktu yang cukup panjang yaitu sekitar 11 tahun terkait jangka waktu konsesi tersebut agar dapat menjadi daya tarik bagi para pihak swasta.

 

Ia menuturkan calon investor harus memiliki kriteria, seperti sudah memiliki pengalaman untuk mengelola infrastruktur pemerintah dan mereka harus membayar hak konsesi di muka. “Dia (investor) tahu dari pengalaman, sehingga dia berani bayar di depan,” ujar Darmin.

 

Selain itu, dia juga mengatakan skema Limited Concession Scheme ini juga sudah banyak diterapkan di beberapa negara seperti India dan Turki, sehingga hal ini membuktikan bahwa pemerintah bisa mengumpulkan dana dari investor tanpa kehilangan hak kepemilikan.

 

“India dan Turki sudah melaksanakan itu. Di mana misalnya aset yang sudah selesai, katakanlah lapangan terbang, bisa menghasilkan dana tanpa pemerintah kehilangan kepemilikan terhadap lapangan terbang itu," kata Darmin.

 

Belum Cukup

Darmin mengingatkan bahwa berbagai program pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan selama ini belum cukup membawa Indonesia menjadi lebih baik dalam berbagai bidang khususnya perekonomian.

 

Ia menuturkan Indonesia memang berhasil menduduki peringkat ke-52 pada 2018 atau naik 30 peringkat dari posisi sebelumnya pada 2010 yaitu 82. Namun, pencapaian tersebut belum cukup karena masih tertinggal dengan negara lainnya.

 

"Tentu saja kita masih perlu membangun infrastruktur baru karena belum cukup walaupun hasilnya sudah relatif terlihat dan bermanfaat bagi ekonomi kita," katanya.

 

(Baca: Simak Beda KPBU dan PINA dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur)

 

Menurutnya, berbagai perbaikan infrastruktur tersebut sangat memengaruhi kinerja logistik dengan ditunjukkan dari performa indeks logistik yang naik cukup signifikan sejak 2010 hingga 2018.

 

Sementara itu, Ketua Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo memprediksi 103 proyek dari total 223 proyek yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) selesai sampai akhir 2019.

 

“Kami mencatat kemungkinan pada akhir 2019 akan mencapai 103 proyek yang dapat diselesaikan dan hingga 2020 sekitar 143 dari 223 proyek yang bisa diselesaikan,” katanya.

 

Ia menuturkan, proyek strategis nasional (PSN) yang telah dimulai sejak 2016 hingga September 2019 sudah menyelesaikan 81 proyek dengan nilai investasi Rp390 triliun. Rinciannya, 20 proyek senilai Rp33,3 triliun pada 2016, 10 proyek senilai Rp61,4 triliun pada 2017, dan 32 proyek untuk 2018 senilai Rp207,4 triliun.

 

Sedangkan sejak Januari hingga September 2019, pemerintah menyelesaikan 19 proyek senilai Rp7,7 triliun serta masih ada 39 proyek dan satu program industri pesawat bernilai Rp621 triliun yang akan masuk dalam tahap konstruksi.

 

"Memang, masih menyisakan sedikit untuk proyek yang dalam tahap persiapan," ujarnya.

 

Ia mengaku terdapat empat kendala utama dalam pengembangan PSN tersebut yaitu persiapan proyek, pengadaan lahan, pembiayaan, dan perizinan. Wahyu berharap peran swasta bisa semakin meningkat untuk mendorong pembangunan infrastruktur ini karena dalam lima tahun ke depan kebutuhan investasi infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024 mencapai Rp6.400 triliun.

 

"Masih perlu peningkatan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Dalam lima tahun ke depan, jumlah kegiatan infrastruktur akan meningkat, sehingga kalau berharap dari APBN saja tidak cukup,” ujarnya. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua