Kamis, 03 October 2019

Ingin Menggunakan e-Rekap, KPU Pelajari Pengalaman Negara Lain

Tetapi sifatnya hanya pelengkap. Bukan mengantikan hasil dari kertas (pengitungan manual).
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ketua Arief Budiman KPU (kanan) dalam FGD e-Rekap bersama narasumber lain. Foto: DAN

Komisi Pemilihan Umum berencana untuk menerapkan sistem rekapitulasi elekteronik sebagai dasar metode penetapan hasil pemilihan umum. Rencana tersebut akan diujicoba sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) pada 2020 mendatang. Untuk mematangkan rencana tersebut, KPU terus melakukan persiapan termasuk di dalamnya dengan mendengar pengalaman sejumlah pihak dari luar negeri yang telah lebih dahulu menerapkan teknologi dalam Pemilu mereka.

Harus diakui, penerapan teknologi untuk penghitungan atau pemungutan suara menjadi kebutuhan untuk mempercepat dan mengefektifkan pekerjaan penyelenggara pemilu. Bukan berarti penyelenggara pemilu di Indonesia mengabaikan. Pada Pemilu serentak April lalu, KPU sudah menerapkan metode Sistem Informasi Penghitungan (Situng) sebagai salah satu metode bantu penghitungan manual berjenjang. Dalam sejumlah kesempatan, KPU menyebutkan Situng sebagai instrumen transparansi KPU dalam proses rekapitulasi hasil Pemilu.

Pakar kepemiluan dari International Intitute for Democracy and Electoral Asisstence (IDEA) Peter Wolf menyebutkan, trend capaian penggunaan alat bantu teknologi dalam melakukan rekapitulasi dari Tempat Pemungutan Suara (polling station) mencapai angka 24 persen. Alat bantu teknologi yang digunakan dalam rekapitulasi tersebut seperti mesin voting; input data dengan menggunakan computer, tablet, ponsel; dan kebanyakan menggunakan telpon, fax, serta sms.

Peter mengatakan, alasan menggunakan alat bantu teknologi dalam pemungutan maupun penghitungan suara karena hasil yang diperoleh akan lebih cepat serta tingkat akurasinya lebih presisi. Namun, mayoritas negara di dunia menjadikan alat bantu teknologi ini sebatas pelengkap. Bukan mekanisme utama yang akan menentukan hasil. “Ini sifatnya hanya pelengkap, bukan mengantikan hasil dari kertas (pengitungan manual),” ujar Peter saat menjadi narasumber dalam focus group discussion yang diselenggarakan KPU di Jakarta, Rabu (2/10).

Pemilu Pakistan 2017, contohnya. Dijelaskan Peter, penggunaan teknologi sebagai alat bantu Pemilu di Pakistan identik dengan yang terjadi di Indonesia. Pada saat itu, hasil penghitungan suara difoto kemudian dikirimkan ke tempat rekapitulasi di jenjang yang lebih tinggi. Saat itu, masih ditemukan sejumlah tantangan dalam penggunaan teknologi. “Mereka biasanya menggunakan personal phone. Kelebihannya lebih mudah, tapi kekurangannya adalah karena ini personal phone sehingga masih ada isu-isu terkait (transparansi, kerpercayaan, dan lain-lain),” ujarnya.

Lebih lanjut Peter menjelaskan, sejarah Pakistan menggunakan tekonologi sebagai alat bantu penghitungan dimulai pada tahun 2015. Setelah tumbuh kesadaran tentang kebutuhan terhadap teknologi sebagai alat bantu, kemudian dilakukan uji coba selama dua tahun. Setelah itu diputuskan digunakan pada Pemilu 2017. Menurut Peter, salah satu yang menarik, Pakistan merupakan negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia.

Berdasarkan hasil pengamatan IDEA, tantangan penggunaan teknologi dalam Pemilu di Pakistan adalah mengenai hal-hal seperti konektivitas, software, hardware, serta sumber daya manusia yang belum seimbang antara yang diberikan pelatihan dengan orang yang mengimplementasikan metode ini di lapangan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua