Kamis, 03 October 2019

Menyoal Rekaman Kegiatan Razia Polantas Harus Berizin Oleh: Reda Manthovani

​​​​​​​Perlu melihat lebih dalam dengan putusan Mahkamah Konstitusi  atas uji materi Pasal 335 ayat (1) serta definisi penyadapan dalam UU ITE. Karenanya, merekam kegiatan terbuka di area publik tidak dapat dikenakan perbuatan tidak menyenangkan maupun penyadapan.
RED
Reda Manthovani. Foto: Istimewa
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Sebulan terakhir di banyak jalan-jalan raya,  masyarakat kerapkali melihat polisi menggelar Operasi Patuh Jaya. Bagi masyarakat berkendara tanpa melengkapi surat-surat kendaraanya, boleh jadi Anda diberi surat tilang tanpa tedeng aling-aling oleh petugas polisi.

 

Namun terlepas itu, ternyata Ditlantas Polda Metro Jaya melarang masyarakat merekam kegiatan razia, tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari petugas. Sebaliknya, merekam gambar atau mengambil foto tanpa izin dapat diijerat ketentuan ‘perbuatan tidak menyenangkan’ sebagaimana diatur Pasal 335 KUHP.

 

Penilaian tersebut seolah unsur Pasal 335 KUHP dikaitkan dengan perasaan pribadi seseorang. Padahal ‘Perbuatan tidak menyenangkan’ adalah kualifikasi tindak pidana sebagaimana pencurian atau penggelapan. Walhasil, muncul soal apakah tindakan merekam kegiatan razia dapat dikenakan Pasal 335 KUHP? Apakah kegiatan perekaman atas kegiatan razia polantas termasuk tindakan penyadapan?

 

Sebelum membahas pertanyaan 1, perlu disampaikan terlebih dahulu bunyi dari Pasal 335 KUHP yaitu:








Pasal 335 KUHP




  1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:




  1. Barang siapa melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

  2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.




  1. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.


 

Padahal faktanya, Pasal 335 ayat (1) KUHP telah diuji materi ke Mahkamah konstitusi hingga terbit putusan No.1/PUU-XI/2013. Inti putusan MK itu, memperbaiki norma Pasal 335 ayat (1) menjadi, “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

 

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat,  frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP  menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sehingga, implementasi ketentuan itu memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama, bagi pihak yang dilaporkan.

 

Mahkamah juga berpandangan, sebagai rumusan delik, kualifikasi, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur, ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua