Kamis, 03 October 2019

Hasil Pengembangan Kasus, Dirut BUMN Jadi Tersangka

Tersangka bersama anak buahnya diduga menyuap direktur BUMN lain untuk mengamankan proyek.
Aji Prasetyo
Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: MYS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengembangan kasus dugaan suap terkait proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo. Proyek ini dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tahun 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dalam proses penyidikan, pihaknya mencermati fakta yang berkembang dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain. Setelah menemukan bukti pemulaan yang cukup, KPK menetapkan seorang Direktur Utama perusahaan BUMN sebagai tersangka. "KPK melakukan penyidikan baru dengan tersangka DMP (Darman Mappangara), Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero (PT INTI)," ujar Febri di kantornya, Rabu (2/9).

Febri mengatakan Darman diduga bersama-sama dengan anak buahnya, TN (Taswin Nur) memberi suap kepada Andra Agussalam, Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, untuk “mengawal” agar proyek Baggade Handling System (BHS), dikerjakan oleh PT INTI.

Konstruksinya pada 2019, PT INTI mengerjakan beberapa proyek di lingkungan PT Angkasa Pura II. Proyek Visual Docking Guidance System (VGDS) dengan anggaran Rp106,48 miliar; proyek Bird Strike Rp22,85 Miliar dan proyek pengembangan bandara Rp86,44 miliar. Selain itu ada proyek tambahan di PT Angkasa Pura II dan PT Angkasa Pura Propertindo seperti proyek X-Ray di enam bandara Rp100 miliar, Baggage Handling System di enam bandara Rp125 miliar, VDGS Rp75 miliar dan radar burung Rp60 miliar.

(Lihat juga: Dirut Angkasa Pura Propertindo Diperiksa KPK).

KPK menduga PT INTI mendapatkan sejumlah proyek berkat bantuan Andra yang merupakan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II dengan mengawal proyek-proyek tersebut supaya dimenangkan dan dikerjakan oleh PT INTI. Hal ini teridentifikasi dari adanya komunikasi antara Darman dan Andra. 

"DMP juga memerintahkan TSW (Taswin Nur) staf PT INTI untuk memberikan uang pada AYA. Terdapat beberapa 'aturan' yang diberlakukan, yaitu dalam bentuk tunai, jika jumlah besar maka ditukar USD atau SGD, menggunakan kode 'buku' atau 'dokumen'," terangnya.

Pada 31 Juli 2019, Taswin meminta sopir Andra untuk menjemput uang yang disebut dengan kode 'barang paket' di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan pada pukul 16.00 WIB. Taswin kemudian memberikan uang sejumlah Rp1 miliar dalam bentuk Sin$96.700 yang terdiri dari 96 lembar pecahan 1.000 dan 7 lembar pecahan 100. 

"Sekitar pukul 20.00 WIB, TSW bertemu dengan sopir AYA untuk penyerahan uang. Sesaat setelah penyerahan tersebut, Tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap TSW dan sopir AYA di pusat perbelanjaan tersebut," pungkasnya.

Perbuatan terdakwa dinilai memenuhi unsur-unsur Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Perkara ini diawali dengan OTT KPK di Jakarta pada Rabu, 31 Juli-Kamis hingga 1 Agustus 2019. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan 4 orang di Jakarta dengan 4 tambahan orang yang diminta datang ke Gedung Merah Putih KPK dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Sin$96.700.

Dari kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan 2 tersangka yaitu Andra Agussalam, Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Tbk dan Taswin Nur.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua