Kamis, 03 Oktober 2019

Anggota KY Luncurkan Buku ‘Memperkuat KY dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan’

Agus Sahbani

Anggota Komisi Yudisial (KY) meluncurkan buku yang berisi upaya memperkuat wewenang KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Peluncuran buku ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dan Farid Wajdi pada cover buku tersebut.

 

"Buku ini merupakan kumpulan tulisan dan pemikiran penulis yang telah dipublikasikan di media massa, majalah, serta buku Bunga Rampai KY," ujar buka Farid dalam keterangannya, Rabu (2/10/2019).

 

Farid menjelaskan dalam buku ini ada tiga fokus isu. Pertama, memperkuat peran KY. Kedua, menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan. Ketiga, merawat integritas "Wakil Tuhan". Lebih lanjut, Farid mengungkapkan berbagai dinamika yang dihadapi KY, seperti judicial review terhadap UU KY di Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Ia mencontohkan Putusan MK No.005/PUU-IV/2006 yang menyatakan pasal-pasal fungsi pengawasan KY bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. "Selanjutnya, MK melalui putusan No.43/PUU-XIII/2015 menyatakan proses seleksi hakim tingkat pertama merupakan kewenangan tunggal Mahkamah Agung (MA) tanpa melibatkan KY," urai mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini.

 

Dia juga menyinggung soal wewenang KY terkait meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim.

 

"Namun, pelaksanaan wewenang ini tidak berjalan efektif karena kedudukan KY bukan lembaga pro justisia. Masalah lain yang perlu dituntaskan adalah perbedaan penafsiran kewenangan teknis yudisial dengan perilaku hakim.

 

Farid menawarkan upaya penguatan KY dengan meminta DPR RI terpilih untuk segera dapat mengesahkan RUU Jabatan Hakim. "Selain itu, perlu dilakukan Revisi UU KY agar dapat pula diperjuangkan."  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua