Jumat, 04 October 2019

Menyempurnakan Hukum Positif Pengamanan Wilayah Udara Nasional Oleh: Ridha Aditya Nugraha*)

​​​​​​​Mengamankan wilayah udara memang tidak berbicara soal untung rugi semata. Menjaga kedaulatan jauh lebih penting dengan operasional TNI Angkatan Udara dijamin APBN.
RED

Berbicara perihal pertahanan, kabar baik hadir dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia (PP Pamwilud). Regulasi yang hadir sejak Februari 2018 silam ini merupakan pengejawantahan mendetail Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Di atas kertas, kedaulatan udara Republik ini semakin kuat.

 

Mengingat letak Indonesia yang strategis, tidak dipungkiri betapa signifikan ruang udara Indonesia bagi dunia penerbangan internasional. Bayangkan sejauh apa penerbangan dari Asia dan Eropa menuju Australia serta Oseania harus memutar seandainya ruang udara Nusantara ditutup.

 

Uni Soviet telah melakukannya pada era Perang Dingin. Konvensi Chicago 1944 menjamin hak negara berdaulat untuk menutup ruang udaranya. Penerbangan dari Eropa menuju Asia Timur seringkali harus memutar melalui Samudra Atlantik dan Kanada. Terakhir, Qatar Airways terpaksa berkelana lebih jauh ketika Arab Saudi menutup ruang udaranya bagi maskapai tersebut. Alhasil, tercipta inefisiensi waktu perjalanan maupun avtur dalam dua kasus ini.

 

Salah satu isu krusial bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang luas di khatulistiwa ialah pelanggaran wilayah udara. Berbagai motif melatarbelakanginya, mulai dari ketidaktahuan pilot hingga iktikad buruk.

 

Modernisasi serta pengadaan radar baru Satuan Radar TNI Angkatan Udara berperan penting dalam menangkap semakin banyak penerbangan gelap. Kedatangan sejumlah pesawat tempur generasi terbaru belakangan ini turut meningkatkan kesigapan penegakan hukum (legal enforcement), salah satunya melalui intersepsi di langit Nusantara.

 

Intersepsi merupakan suatu tindakan pesawat TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan proses identifikasi terhadap pesawat udara yang dianggap melakukan tindakan pelanggaran wilayah udara. Mereka juga diberikan kewenangan guna melakukan pembayangan baik terhadap pesawat negara asing (state aircraft) maupun pesawat sipil (civil aircraft). Annex 2 Konvensi Chicago 1944 berbicara lebih lanjut mengenai prosedur intersepsi; di mana tata cara termuat dalam PP Pamwilud mengacu kepada sang magna carta hukum udara.

 

Khusus yang disebut terakhir, keamanan (security) penerbangan sipil semakin menjadi prioritas pasca penembakan Korean Air Lines Penerbangan 007 di ruang udara Uni Soviet sekitar empat dekade silam. Alhasil, TNI Angkatan Udara perlu menyimpan dengan baik bukti visual (legal evidence) bahwa intersepsi telah dilakukan sesuai prosedur tanpa sedikitpun membahayakan pesawat sipil, baik yang diintersepsi maupun terbang di sekitarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua