Jumat, 04 Oktober 2019

Menyempurnakan Hukum Positif Pengamanan Wilayah Udara Nasional Oleh: Ridha Aditya Nugraha*)

​​​​​​​Mengamankan wilayah udara memang tidak berbicara soal untung rugi semata. Menjaga kedaulatan jauh lebih penting dengan operasional TNI Angkatan Udara dijamin APBN.
RED

Berbicara perihal pertahanan, kabar baik hadir dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia (PP Pamwilud). Regulasi yang hadir sejak Februari 2018 silam ini merupakan pengejawantahan mendetail Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Di atas kertas, kedaulatan udara Republik ini semakin kuat.

 

Mengingat letak Indonesia yang strategis, tidak dipungkiri betapa signifikan ruang udara Indonesia bagi dunia penerbangan internasional. Bayangkan sejauh apa penerbangan dari Asia dan Eropa menuju Australia serta Oseania harus memutar seandainya ruang udara Nusantara ditutup.

 

Uni Soviet telah melakukannya pada era Perang Dingin. Konvensi Chicago 1944 menjamin hak negara berdaulat untuk menutup ruang udaranya. Penerbangan dari Eropa menuju Asia Timur seringkali harus memutar melalui Samudra Atlantik dan Kanada. Terakhir, Qatar Airways terpaksa berkelana lebih jauh ketika Arab Saudi menutup ruang udaranya bagi maskapai tersebut. Alhasil, tercipta inefisiensi waktu perjalanan maupun avtur dalam dua kasus ini.

 

Salah satu isu krusial bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang luas di khatulistiwa ialah pelanggaran wilayah udara. Berbagai motif melatarbelakanginya, mulai dari ketidaktahuan pilot hingga iktikad buruk.

 

Modernisasi serta pengadaan radar baru Satuan Radar TNI Angkatan Udara berperan penting dalam menangkap semakin banyak penerbangan gelap. Kedatangan sejumlah pesawat tempur generasi terbaru belakangan ini turut meningkatkan kesigapan penegakan hukum (legal enforcement), salah satunya melalui intersepsi di langit Nusantara.

 

Intersepsi merupakan suatu tindakan pesawat TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan proses identifikasi terhadap pesawat udara yang dianggap melakukan tindakan pelanggaran wilayah udara. Mereka juga diberikan kewenangan guna melakukan pembayangan baik terhadap pesawat negara asing (state aircraft) maupun pesawat sipil (civil aircraft). Annex 2 Konvensi Chicago 1944 berbicara lebih lanjut mengenai prosedur intersepsi; di mana tata cara termuat dalam PP Pamwilud mengacu kepada sang magna carta hukum udara.

 

Khusus yang disebut terakhir, keamanan (security) penerbangan sipil semakin menjadi prioritas pasca penembakan Korean Air Lines Penerbangan 007 di ruang udara Uni Soviet sekitar empat dekade silam. Alhasil, TNI Angkatan Udara perlu menyimpan dengan baik bukti visual (legal evidence) bahwa intersepsi telah dilakukan sesuai prosedur tanpa sedikitpun membahayakan pesawat sipil, baik yang diintersepsi maupun terbang di sekitarnya.

 

Suatu Celah Terbuka

Pasal 11(1) PP Pamwilud mengenakan sanksi administratif paling banyak Rp5 miliar bagi setiap pelanggar wilayah udara nasional - yakni pesawat negara (state aircraft) asing yang terbang tanpa memiliki izin diplomatik (diplomatic clearance) dan izin keamanan (security clearance); tambahan persetujuan terbang (flight approval) dibutuhkan khusus bagi pesawat udara sipil asing tidak berjadwal (non-scheduled civil flight). Angka maksimum denda telah meningkat jauh dari ‘sekadar’ Rp60 juta sebelumnya.

 

Suatu celah terbuka melalui Pasal 11(1) PP Pamwilud - suatu pasal yang ditafsirkan sebagai salah satu pilar utama. Tertuang besaran sanksi administratif paling banyak Rp5 miliar, tetapi tidak disebutkan berapa angka minimalnya. Kepastian hukum (rule of law) tidak tercermin mengingat PP Pamwilud absen dalam mengatur lebih rinci mengenai formula perhitungan sanksi administratif.

 

Meskipun Konvensi Chicago 1944 sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memastikan suatu negara berdaulat penuh dan eksklusif atas ruang udaranya, tetap saja dibutuhkan suatu kepastian hukum akan sanksi administratif guna membuktikan Indonesia dapat hidup tertib bersama masyarakat dunia. Asas resiprositas menanti seandainya suatu saat nanti pesawat berbendera Indonesia melanggar wilayah udara negara lain. Jangan sampai mereka dipersulit dengan dihadapkan rimba ketidakpastian hukum.

 

Dewasa ini TNI Angkatan Udara hanya memiliki kewenangan penyelidikan - sebatas mencari dan menemukan bukti. Penetapan sanksi administratif menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diamanatkan Pasal 11 (2) dan (3) PP Pamwilud.

 

Potensi permasalahan muncul ketika keputusan akhir PPNS Kementerian Perhubungan tidak selaras dengan bukti faktual TNI Angkatan Udara. Tanpa pedoman jelas serta jaminan seratus persen merujuk perhitungan operasional TNI Angkatan Udara, pada satu kasus besaran sanksi administratif bisa saja lebih kecil dari biaya intersepsi maupun pendaratan paksa (force down), dan sebaliknya dapat lebih besar pada kasus lain. Potensi kerugian negara timbul.

 

Mengamankan wilayah udara memang tidak berbicara soal untung rugi semata. Menjaga kedaulatan jauh lebih penting dengan operasional TNI Angkatan Udara dijamin APBN. Namun, ketika negara tengah membangun infrastruktur - termasuk ibu kota baru, setiap sen pundi-pundi APBN dari pembayar pajak (taxpayers’ money) terasa sangat berarti dan harus dipertanggungjawabkan.

 

Seyogianya setiap misi intersepsi dan pendaratan paksa (force down) memiliki ‘harga pasti’ berdasarkan tingkat kesalahan sang pelanggar wilayah udara. Bukan mencari untung, tetapi demi mengembalikan biaya operasional serta memberikan efek jera. Keberadaan ‘harga pasti’ vital guna menjaga sinergi antar dua institusi - TNI Angkatan Udara dengan Kementerian Perhubungan, bahwa keduanya saling bersinergi dalam proses penyelidikan dan penyidikan dengan tetap menghargai kewenangan masing-masing.

 

Ethiopian Airlines Penerbangan ETH 3728

Kasus Ethiopian Airlines Penerbangan ETH 3728 yang diintersepsi kemudian dipaksa mendarat di Bandara Hang Ngadim Batam oleh dua pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara pada Januari 2019 silam patut dijadikan renungan. Menjadi pertanyaan berapakah sanksi administratif yang dikenakan kepada pesawat kargo sipil yang melakukan penerbangan tidak berjadwal (non-scheduled civil flight) - atau lebih detail, apakah PPNS Kementerian Perhubungan telah memperhitungkan segala biaya operasional dua F-16 pencegat hingga pemanfaatan bandara.

 

Isu pengendalian ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna yang kini (masih) berada di tangan Singapura turut memainkan andil dalam terjadinya kasus Ethiopian Airlines tersebut. Bukan tidak mungkin skenario serupa akan terulang mengingat Air Traffic Controller (ATC) Singapura bekerja atas nama keselamatan dan efisiensi penerbangan sipil semata. Flight Information Region (FIR) yang diamanatkan International Civil Aviation Organization (ICAO) dengan perspektif efisiensi penerbangan sipil nyatanya bersinggungan dengan wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia.

 

Mengkhawatirkan jika ketiadaan pedoman dan ‘harga pasti’ membuka peluang diselesaikannya kasus semacam Ethiopian Airlines melalui diplomasi. Demi menjaga hubungan baik antar kedua negara, muncul probabilitas pengenaan sanksi administratif minim atau bahkan simbolis satu Rupiah. Menjaga persahabatan memang penting, tetapi tidak dengan menjadikan PP Pamwilud sekadar pajangan. Tanpa konsistensi penegakan hukum, efek jera bagi para pelanggar wilayah udara Indonesia sulit tercipta.

 

Thai Act B.E. 2553

Pada tahun 2010, Thailand mengesahkan Act on Treatments Against Aircraft Committing Unlawful Acts (B.E. 2553). Pemerintah Thailand berupaya melindungi keuangan negara melalui kehadiran Section 22 yang secara spesifik menyebutkan biaya intersepsi atau operasi penghancuran pesawat mencakup biaya (operasional) untuk, i.) mengidentifikasi (inspection and identification); ii.) mengintersepsi (interception); iii.) memindahkan pesawat (moving of aircraft); iv.) menyimpan pesawat beserta segala benda dan alat bukti terkait (retention of aircraft, objects, and evidence); v.) penggunaan senjata untuk menghancurkan pesawat (uses of weapons for an operation to destruct the aircraft); dan vi.) biaya lain terkait (other relevant expenses as set forth in ministerial regulations).

 

‘Harga pasti’ terjamin dengan keberadaan enam ketentuan tersebut. Jika poin i-iv diterapkan dalam Kasus Ethiopian Airlines Penerbangan ETH 3728, maka biaya intersepsi akan berbeda jika yang hadir Sukhoi Su-30 dan bukan F-16. Poin (v) kini terasa signifikan dengan perkembangan teknologi drone. Seandainya registrasi drone berjalan dengan baik, setiap peluru yang ditembakkan bagi yang membahayakan keamanan berpotensi tergantikan.

 

Section 23 mengatur tentang komite penentuan biaya (cost determination committee) yang diketuai Kepala Staf Angkatan Udara Thailand. Alhasil militer memiliki akses untuk memastikan eksekusi sanksi administrasi berdasarkan Section 22 dapat dieksekusi tanpa kebocoran.

 

Bahkan Section 24 memberikan kewenangan kepada Angkatan Udara Thailand untuk menjual atau melelang pesawat ketika pemiliknya terlambat membayar sanksi administrasi. Jika terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada pemilik pesawat. Seandainya hasil penjualan atau lelang tetap belum mampu melunasi, maka Angkatan Udara dapat mengajukan gugatan perdata di hadapan pengadilan.

 

Terlihat jelas Thai Act B.E. 2553 memberikan wewenang lebih bagi Angkatan Udara Thailand dalam mengamankan wilayah udara tanpa mengorbankan pundi-pundi negara. Situasi Indonesia memang berbeda dan tidak dapat dikomparasi apple to apple dengan Thailand. Namun, Section 22-24 Thai Act B.E. 2553 patut dikaji mendalam demi menyempurnakan hukum positif pengamanan wilayah udara nasional.

 

Belajar dari regulasi, best practice maupun kegagalan negara lain perlu dilakukan secara berkesinambungan. Pembelajaran bukan sekadar soal sudah atau belum memiliki hukum positif atau acuan prosedur lapangan. Dimensi selanjutnya ialah menciptakan standar evaluasi diri guna memastikan institusi maupun regulasi nasional tetap terdepan; serta mampu menjaga jarak keunggulan dengan negara lain yang mencoba mengejar.

 

Jangan sampai celah dalam pengamanan wilayah udara kemudian menjelma menjadi lahan korupsi baru bagi segelintir oknum tidak bertanggung jawab. Cukup sudah korupsi menggerogoti daratan, semoga tidak menjalar sampai ke udara.

 

Akhir kata, berbekal pembelajaran dari Thailand, bukan tidak mungkin ke depannya penyempurnaan PP Pamwilud dapat menjadi salah satu acuan dunia internasional - baik regional ASEAN maupun global. Guna mencapainya, baik TNI Angkatan Udara maupun Kementerian Perhubungan membutuhkan SDM mumpuni yang memahami hukum udara.

 

*)Ridha Aditya Nugraha adalah Dosen Prodi Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya dengan spesialisasi Hukum Udara dan Antariksa.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam program University Solution.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua