Jumat, 04 October 2019

Presiden Bisa Tunda Pemberlakuan Revisi UU KPK Lewat Perppu

Perppu merupakan pilihan yang sah secara konstitusional.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Demo sejumlah elemen masyarakat di DPR mempersoalkan sejumlah RUU kontroversial, termasuk hasil revisi UU KPK. Foto: RES

Publik tengah menanti sikap Presiden atas pengesahan revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Aksi demonstrasi mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat antara lain menyuarakan penolakan terhadap hasil revisi tersebut. Mendengar masukan sejumlah pihak, Presiden Joko Widodo mempertimbangkan opsi yang dapat ditempuh, termasuk kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

 

Jika Presiden menerbitkan Perppu, isinya dapat berupa menunda pemberlakuan UU KPK yang baru. Langkah ini dapat diambil oleh Presiden agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat berkerja kembali sebagaimana sedia kalah ketika sebelum disahkannya UU KPK yang baru oleh DPR.  

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, berpendapat Presiden dapat membuat dan menerbitkan Perppu sambil proses sidang DPR berjalan. Lewat Perppu, Presiden dapat menunda pemberlakuan hasil revisi UU KPK. “Kan ada presedennya UU LLAJ. Keluar Perppu untuk menunda berlakunya UU LLAJ,” ujar akademisi yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) itu saat dihubungi hukumonline, Kamis (3/10) kemarin.

 

Menurut Bayu, situasi yang terjadi saat ini sudah berbeda dengan situasi pada saat pembuatan UU KPK. Gelombang penolakan terhadap pengesahaan UU KPK cukup dimaknai sebagai situasi yang disyaratkan oleh Pasal 22 UUD 1945, yakni “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Untuk itu jalan tengah dengan menerbitkan Perppu tidak hanya merupakan jalan yang konstitusional tapi juga menjadi kebutuhan untuk menjawab persoalan saat ini.

 

(Baca juga: ILUNI UI Tawarkan Opsi Selain Perppu atas Revisi UU KPK)

 

Namun Bayu tidak menutup kemungkinan opsi bagi Presiden selain menerbitkan Perppu. Ketika banyak pihak mendorong agar substansi Perppu mengambil jalan tengah dari perubahan yang telah disahkan oleh DPR dengan masukan publik, Bayu menawarkan opsi legislative review, anggota DPR baru merevisi hasil revisi UU KPK. Bagian-bagian yang substansial melemahkan KPK dihilangkan.

 

Jalan ini bisa ditempuh setelah Presiden mengeluarkan Perppu yang isinya menunda pemberlakuan UU KPK yang telah disahkan. Misalnya Presiden menunda pemberlakuan revisi UU KPK dalam waktu satu tahun, maka pada periode penundaan tersebut Presiden bersama DPR membahas kembali revisi UU KPK yang telah disahkan. Dengan jalan begitu, UU KPK baru ini tidak perlu berlaku dan nantinya akan ada UU KPK baru yang dapat mengakomodasi masukan-masukan dari publik saat ini.

 

“Jadi tidak usah menunggu berlaku. Ditunda berlakunya sampai satu tahun ke depan, sambil Presiden mengajak DPR untuk merevisi. Otomatis UU itu tidak perlu berlaku karena langsung digantikan UU hasil revisi. (langkah ) Itu bisa menjaga marwah presiden dan (menjaga) relasi dengan DPR karena relasi keduanya ini kan panjang,” ungkap Bayu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua