Jumat, 04 October 2019

Pandangan Pemerintah Terkait Rasionalitas Pemilu Serentak

Pelaksanaan pemilu serentak dapat menciptakan koalisi parpol berbasis kebijakan karena terpilihnya pejabat eksekutif (presiden dan wakil presiden) mendapat dukungan (penuh) lembaga legislatif, sehingga mudah membentuk pemerintahan yang stabil dan efektif.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ardiansyah menilai pelaksanaan pemilu serentak memberi pengaruh positif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Diantaranya penghematan anggaran pemilu, sehingga dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang lain berkisar Rp 5-10 triliiun.

 

“Hal tersebut sesuai tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Ardiansyah saat memberi keterangan mewakili pemerintah di sidang lanjutan pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait konstitusionalitas pemilu serentak di ruang sidang MK, Kamis (3/10/2019).

 

Ardiansyah melanjutkan inti dari konsep pemilu serentak ialah menggabungkan antara pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif (pilpres) dalam waktu yang sama, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan yang kongruen (sebangun/selaras). Artinya, terpilihnya pejabat eksekutif (presiden dan wakil presiden) mendapat dukungan (penuh) legislatif, sehingga mudah membentuk pemerintahan yang stabil dan efektif.

 

Menurut dia, pelaksanaan pemilu serentak dapat menciptakan koalisi parpol berbasis kebijakan. Sebab, konstestasi pemilu membutuhkan parpol yang kuat dan daya tahan memadai mewakili kepentingan masyarakat dan menawarkan pilihan-pilihan kebijakan menuju kebaikan umum. Sekaligus meminimalkan pragmatisme politik yang kerap menjadi acuan aktor-aktor dan parpol-parpol dalam berkoalisi.

 

“Dengan dilaksanakannya pemilu secara serentak, parpol diyakini tidak bisa lagi berkoalisi secara pragmatis. Parpol akan lebih selektif mencari calon dan tidak sekadar mengandalkan pertimbangan matematis. Dalam jangka panjang, tentu hal ini diharapkan bermuara pada penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah,” ujarnya. .

 

Sebelumnya, sejumlah organisasi pemantau pemilu dan berbagai profesi mengajukan permohonan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu terkait frasa "Pemilu serentak" dalam dua pasal itu karena dianggap telah menimbulkan banyak korban. (Baca Juga: Aturan Pemilu Serentak Diuji ke MK)

 

Perkara dengan nomor registrasi 37/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh pengurus Badan Arjuna Pemantau Pemilu, Badan Pena Pemantau Pemilu, Badan Srikandi Pemantau Pemilu, Badan Luber Pemantau Pemilu, seorang staf legal M. Faesal Zuhri, dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Robnaldo Heinrich Herman.  

 

"Fakta empiris menyatakan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 memakan banyak korban penyelenggaraan Pemilu. Artinya, desain penyelenggaraan pemilu dengan lima kotak perlu diuji dan dipertimbangkan kembali konstitusionalitasnya," ujar kuasa hukum Pemohon, Yohanes Mahatma di Gedung MK Jakarta, Selasa (3/9/2019) lalu.

 

Pemohon berpandangan sistem kerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak telah melanggar hak konstitusional para pemohon, yang harus bekerja dengan tekanan yang cukup tinggi dari segi fisik dan psikis serta honorarium yang tidak sesuai. Pemohon juga menilai penerapan sistem kerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak dapat dikatakan tidak manusiawi, karena sistem penyelenggaraan pemilu yang berat dan banyak tekanan.

 

"Hal ini akibat digabungkannya beban penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan Pemilu Legislatif," tutur Yohanes.

 

Pemohon juga menyoroti besaran anggaran penyelenggaraan pemilu serentak yang berdasarkan perhitungannya naik hingga Rp9,8 triliun atau meningkat hingga 61 persen. Lebih lanjut Pemohon menyampaikan maksud pengajuan pengujian aturan tersebut tidak untuk menyatakan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 terkait penyelenggaraan pemilu serentak telah keliru, tetapi hendak mengevaluasi kembali pelaksanaan pemilu serentak yang baru selesai dilaksanakan.

 

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan kedudukan hukum para Pemohon yang mengaku sebagai organisasi pemantau pemilu. "Tapi apakah yang bersangkutan ini memiliki sertifikasi sebagai pemantau, saya belum tahu. Tapi yang terpenting apakah pengurus organisasi ini secara AD/ART memang yang berwenang untuk mewakili organisasi, itu perlu diketahui," ujar Enny mengingatkan.

 

Dia juga meminta pemohon untuk memperjelas uraian kerugian yang dialami, sehingga dapat membuktikan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menguji UU Pemilu tersebut. "Apa kerugian yang dirasakan oleh para Pemohon, karena Pemohon mengkaitkan kerugian dengan sejumlah pasal, tetapi uraian yang menunjukkan letak kerugian konstitusional sesuai dengan Peraturan MK itu tidak nampak."

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua