Sabtu, 05 Oktober 2019

Hindari ‘Jebakan’ Lex Imperfecta dalam Penguatan Komisi Yudisial

Jika ingin bertaji, Komisi Yudisial membutuhkan kewenangan yang bersifat desisif.
Muhammad Yasin
Diskusi buku Memperkuat Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan. Foto: KY

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat Komisi Yudisial di masa mendatang adalah melakukan revisi terhadap UU yang mengatur lembaga ini. Tetapi dalam revisi perlu diwaspadai rumusan kewenangan yang dalam prakteknya sulit dijalankan. Pengalaman Komisi Yudisial selama ini membuktikan adanya kelemahan regulasi dalam pelaksanaan kewenangannya.

Demikian antara lain benang merah yang dapat ditarik dari penjelasan narasumber dalam diskusi dan peluncuran buku ‘Memperkuat Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan‘ di Komisi Yudisial, Rabu (2/9). Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus mengusulkan perubahan UU Komisi Yudisial sebagai salah satu cara memperkuat Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang pengakuannya diatur dalam konstitusi, sehingga mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Kewenangannya diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 18 Tahun 2011 (mengubah UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial). Namun kewenangan-kewenangan Komisi Yudisial cenderung tidak sekali selesai karena masih membutuhkan tindakan lanjutan dari lembaga lain.

Misalnya, dalam seleksi calon hakim agung. Komisi Yudisial bertugas dan berwenang mengusulkan calon hakim agung. Namun pada akhirnya usulan Komisi Yudisial masih dapat ditolak oleh DPR. Prakteknya, DPR pernah tidak menyetujui nama-nama yang diusulkan dari hasil seleksi Komisi Yudisial meskipun dalam proses seleksi itu telah diikutsertakan sejumlah tokoh masyarakat terkemuka.

(Baca juga: Anggota KY Luncurkan Buku ‘Memperkuat KY dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan).

Bahkan UU No. 18 Tahun 2011 telah memberikan ‘amunisi’ lain kepada Komisi Yudisial yakni meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan. Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim.

Namun, ‘amunisi’ tersebut nyaris sulit dijalankan. Hingga kini masih ada perbedaan pandangan antara Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum. Pertama, penyadapan dapat dilakukan dalam hal dugaan terjadinya tindak pidana, sedangkan kewenangan Komisi Yudisial masuk ranah dugaan pelanggaran kode etik. Kedua, target penyadapan pada dasarnya adalah hakim, tetapi penyadapan oleh kepolisian dan kejaksaan harus mendapatkan izin dari pengadilan. Walhasil, tugas yang diberikan UU No. 18 Tahun 2011 itu laksana macan di atas kertas. Tenaga Ahli Komisi Yudisial, A.J. Day, menyebut peraturan-peraturan yang tak punya gigi itu sebagai lex imperfecta.

Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun, juga melihat lemahnya posisi Komisi Yudisial karena tidak dianggap sebagai organ negara yang utama. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 justru menempatkan Komisi Yudisial sebagai supporting organ. Pandangan ini tak lepas dari kewenangan dan hasil pelaksanaan tugas-tugas Komisi Yudisial masih bergantung pada keputusan lembaga lembaga lain. Dalam seleksi calon hakim agung bergantung pada persetujuan DPR, dan penyadapan bergantung pada aparat penegak hukum.

Refly menyebut ada sejumlah lembaga negara yang tak memiliki kewenangan menentukan, termasuk Dewan Perwakilan Daerah dan Komisi Yudisial. “Komisi Yudisial tidak punya kewenangan desisif,” ujarnya.

(Baca juga: Kinerja Lembaga Yudisial di Mata Presiden).

Dalam revisi UU Komisi Yudisial ke depan, perlu dilakukan pendekatan kepada para pembentuk Undang-Undang untuk meyakinkan mereka tentang posisi sentral Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim. Peneliti Indonesia Legal Roundtabel, Andri Gunawan, mengusulkan agar Komisi Yudisial tidak hanya berfokus pada revisi UU Komisi Yudisial, tetapi juga memperhatikan RUU lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Komisi Yudisial. “Setidaknya ada tujuh RUU terkait yang perlu diperhatikan,” jelas Andri.

Ketujuh RUU dimaksud dalam RUU tentang Jabatan Hakim, RUU Mahkamah Agung, RUU Contempt of Court, RUU Penyadapan, RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Pengadilan HAM, dan RUU Etika Penyelenggara Negara. Andri menyarankan agar Komisi Yudisial mulai melakukan kajian intensif dan menggugah perhatian publik atas pentingnya revisi UU Komisi Yudisial.

Komisioner Komisi Yudisial yang juga penulis buku yang didiskusikan, Farid Wajdi, menyoroti salah satu isu penting dalam penguatan Komisi Yudisial ke depan. Selama ini, pemeriksaan hakim terlapor sering terkendala karena alasan masuk ranah teknis yudisial. Menurut Farid, tanpa adanya penyamaan persepsi  tentang pengawasan perilaku hakim yang dibenturkan dengan terminologi teknis yudisial/yustisial, pelaksanaan pengawasan akan tetap menjadi polemik

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua